Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan dalam website Democrazy.id. Namun judul artikel berbeda dalam postingan.
Dalam artikel asli berjudul "Sisa Setahun Berkuasa, Jokowi Baru Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan". Kesamaan dengan postingan terdapat pada tanggal artikel diunggah yakni 20 Februari 2023 dan juga kesamaan foto.
Berikut isi dalam artikel tersebut:
"DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tahun-tahun sebelumnya terlupakan mungkin ya.
“Bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari Pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya, satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024.
Pada 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan tahun depan.
Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus anak ketes, menuju tiga persen pada 2024.
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus 0 persen, kemudian kemiskinan ‘headline’ di 6,5 hingga 7,5 persen sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, prioritas kedua program ini tentunya berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan.
“Oleh karena itu, pemerintah juga menggenjot investasi dapat meningkat secara signifikan, melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai,” ungkapnya.
Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk “tax holiday”, “super deduction tax” untuk litbang, vokasi.
Fasilitas pajak berupa tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai."

Postingan yang mengklaim Presiden Jokowi geram karena pulau Maluku sebagian sudah diambil China adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah disunting.

Beredar pesan WhatsApp undangan rapat kinerja tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 14-15 Maret 2023 di Hotel Aston Semarang dan biaya akomodasi peserta ditanggung oleh panitia penyelenggara Ditjen Yankes Kemenkes senilai 8 juta.

Berdasarkan hasil penelusuran, pesan WhatsApp tersebut adalah hoaks. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan undangan rapat kinerja tenaga kesehatan tersebut. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

“Dihimbau Masyarakat tetap berhati-hati terhadap penipuan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Pantau terus informasi terkini dan terpercaya hanya di media sosial resmi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.”, tulis Dinkes Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram @dinkesdki (05/03/203).

Berdasarkan penjelasan di atas pesan WhatsApp undangan rapat kinerja tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Pesan palsu. Dinas Kesehatan Provinsi DKI tidak pernah mengeluarkan pesan WhatsApp Undangan Rapat Kinerja Tenaga Kesehatan.

Beredar surat ketetapan keberangkatan haji Tahun 2023 dengan logo Kemenag juga tandatangan panitia pelaksana haji. Dalam surat terdapat nama calon jamaah haji yang akan mengikuti percepatan pelaksanaan haji pada tanggal 20 Juni 2023 bersama kloter khusus 10 dengan membayar sebesar 50 juta dan mentransfer ke nomor rekening bendahara panitia percepatan haji Bank Syariah Indonesia atas nama Nurul Fajri.

Faktanya, surat tersebut tidak benar. Kemenag Jakarta Pusar dalam akun Instagramnya mengunggah flyer tersebut dilabeli hoaks dan memastikan surat tersebut hoaks. Pihaknya mengimbau selalu mengecek informasi yang diterima dna jika ada personal yang membawa surat tersebut segera melapor ke pihak berwajib.

Berdasarkan penjelasan di atas surat ketetapan keberangkatan haji Tahun 2023 adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Surat tersebut hoaks. Kemenag Jakarta Pusat mengimbau untuk selalu mengecek informasi yang diterima.

===
PENJELASAN:
Beredar akun Facebook Bupati Sambas Haji Satono. Akun tersebut mengirimkan pesan melalui messenger dan menawarkan kenaikan jabatan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Melalui akun Facebook resminya (https://www.facebook.com/satonosambas), Satono menegaskan akun yang beredar bukan miliknya dan tidak pernah menawarkan kenaikan jabatan melalui media sosial. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan jangan mudah tertipu apabila mendapat pesan dari seorang pejabat atau kepala daerah yang menwarkan jabatan maupun meminta sejumlah uang.

Dapat disimpulkan akun Facebook Bupati Sambas Haji Satono adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Ia menegaskan akun Facebook miliknya hanya satu yaitu (https://www.facebook.com/satonosambas) dan ia tidak pernah menawarkan kenaikan jabatan melalui messenger.