Ada yang perlu diluruskan soal istilah penyakit X yang dipakai WHO.
Penyakit X merupakan sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh patogen yang tidak diketahui kapan, di mana, dan bagaimana akan menyebar.
Sehingga tidak dapat diketahui apakah penyakit di masa depan akan lebih berbahaya dari Covid-19 atau tidak.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri  klaim video wawancara Rosiana Silalahi dengan Dokter Terawan terkait terobosan mengatasi hipertensi, dengan mengunjungi akun YouTube Kompas Tv @KOMPASTV.
Penelusuran mengarah pada video berjudul
"[ROSI EKSKLUSIF] Akhirnya, Dokter Terawan Menjawab".
Video yang ditampilkan akun YouTube @KOMPASTV tersebut identik dengan klaim video, menampilkan wawancara Pemimpin Redaksi Kompas Tv Rosianna Silalahi dengan Dokter Terawan.
 
 
Video berdurasi 1 jam 1 menit 46 detik tersebut membahas tentang Vaksin Nusantara, penanganan Covid-19 dan metode cuci otak.
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"JAKARTA, KOMPAS.TV - Dokter Terawan Agus Putranto akhirnya bicara. Secara eksklusif, Dokter Terawan menjawab sejumlah pertanyaan publik kepada Rosianna Silalahi.
Sosok Dokter Terawan tak lepas dari kontroversi. Ia dinilai melanggar etik, karena metode cuci otaknya yang belum teruji klinis. Tak hanya itu, Dokter Terawan melanjutkan terobosannya lewat Vaksin Nusantara. Mengapa Dokter Terawan begitu berani?".

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video wawancara Rosiana Silalahi dengan Dokter Terawan terkait terobosan mengatasi hipertensi tidak benar.
Video wawancara tersebut membahas tentang terobosan Dokter Terawan lewat Vaksin Nusantara.
 

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, Kanti Pertiwi, potret tersebut tidak terlepas dari wacana Ibuisme negara, konsep yang ditanamkan selama masa Orde Baru bahwa perempuan punya beberapa tugas utama, yaitu sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan bertanggung jawab di ranah domestik. 
Konsep itu merupakan egoisme negara yang gencar dipromosikan selama Orde Baru, dan ternyata sampai sekarang masih berlanjut. 
“Terlihat jika ada isu-isu sosial, entah disadari atau tidak kita menyalahkan perempuan tanpa mau melihat persoalan sosial itu secara lebih kompleks dan struktural. Kita tidak bisa serta merta mengatakan istri lah yang bisa memajukan negara dan mendorong suami agar selalu berbuat baik. Ini kacamata yang sangat bias gender,” kata Kanti. 
Pemberitaan-pemberitaan korupsi, kata Kanti, kerap menggambarkan perempuan sebagai sosok yang materialistis. Ia mencontohkan, ketika ada politikus laki laki tersandung kasus korupsi, yang ditonjolkan adalah uang yang dia terima itu dipakai untuk apa, lalu digarisbawahi mungkin dia istrinya. 
“Jadi perempuan selalu dipotret sebagai sumber masalah, bahwa dia yang menerima uang hasil korupsi, bahwa dia yang menggoda dan membuat suami-suami ini melakukan perbuatan kotor,” katanya. 
Menurut Kanti, pernyataan Mahfud menunjukkan bahwa ia memandang perempuan diposisikan sebagaimoral guardian of the nation(penjaga moral bangsa), sekaligus sebagai pembawa, bahwa tidak ada harta tanpa perempuan di dalamnya. 
Perlu dipahami bahwa korupsi adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks. Tidak sesederhana menyebut bahwa perempuan harus mengingatkan laki-laki agar berbuat yang benar. Ini menjadi beban tersendiri buat perempuan. 
“Penyebab korupsi juga sangat kompleks, bisa jadi karena lingkungan sosialnya maupun institusinya. Kalau kita selalu menyeret peran perempuan dalam kasus korupsi, ini artinya ada bias gender dalam cara berpikir Mahfud,” pungkasnya. 
Menurut Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Januari Pratama Nurratri Trisnaningtyas, penyebab korupsi bukan hanya datang dari faktor tekanan ekonomi. Namun juga dapat berasal dari faktor lainnya seperti adanya kesempatan dan rasionalisasi. Di samping itu, potensi korupsi tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. 
Pernyataan Mahfud MD mengenai baik tidaknya negara bergantung pada ibu dan istri, seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi, pernyataan tersebut  menunjukkan bahwa pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia masih terjebak dalam ibuisme negara masa orde baru. Namun di sisi lain, peran perempuan dalam pembangunan nasional memang sangat diperlukan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan SDM, percepatan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan sangat diperlukan. 
Menurut Januari, mengaitkan korupsi dengan faktor kebutuhan rumah tangga yang datang ‘hanya’ dari perempuan, seolah memunculkan citra perempuan yang tidak berdikari dan bergantung sepenuhnya pada laki-laki. 
Dalam banyak kasus perempuan terjerat korupsi, terutama mereka yang memegang jabatan tinggi seperti Angelina Sondakh yang terjerat kasus pembangunan Wisma Atlet, Ratu Atut perkara pengadaan alat kesehatan di Banten, Dewi Yasin Limpo perkara proyek pembangkit listrik di Papua dan sejumlah nama lain. 
“Jumlahnya memang tidak sebanyak kasus korupsi pada laki-laki karena ketimpangan gender dalam partisipasi politik masih menjadi PR bagi Indonesia,” ujarnya. 
Peran pengasuhan yang sebagian besar masih dipegang perempuan menjadikan wanita sebagai tonggak perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki potensi besar di sektor formal dan informal untuk membangun negeri.
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan SDM, percepatan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan sangat diperlukan. “Sebagai separuh dari jumlah warga negara Indonesia, tentu saja perempuan memiliki peran penting yang setara dengan laki-laki,” kata Januari. 

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, pernyataan Mahfud MD bahwa "Suami yang Tersandung Korupsi Dikarenakan Istrinya tidak Baik" adalahkeliru.
Penyebab korupsi bukan hanya datang dari faktor tekanan ekonomi, namun juga dapat berasal dari faktor lainnya seperti adanya kesempatan dan rasionalisasi. Di samping itu, potensi korupsi tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. 
Pernyataan Mahfud MD tersebut merupakan konsep ibuisme negara warisan orde baru yang menempatkan perempuan pada beberapa tugas utama, yaitu sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan bertanggung jawab di ranah domestik. Padahal, keterlibatan perempuan dalam pembangunan SDM, percepatan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan juga sangat diperlukan.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakt

Menurut Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Dinar Lubis, merujuk pada data Profil Kesehatan Indonesia 2022 terbitan Kementerian Kesehatan, jumlah dokter di Indonesia per 2022 adalah 176.110 dokter. 
Jumlah itu setara dengan 12,23 persen dari seluruh tenaga kesehatan. Mereka mayoritas adalah dokter umum 61 persen atau 106.717 orang; dokter spesialis 24 persen (42.434 orang), dokter gigi 13 persen (23.844 orang), dan dokter gigi spesialis 2 persen  (3.115 orang).
Namun data dokter dalam laporan tersebut hanya jumlah dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit.
Selain dari Kementerian Kesehatan, jumlah dokter bisa juga dilihat dari jumlah penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku lima tahun. “STR dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan salah satu persyaratan untuk dokter dapat berpraktik. Dokter yang teregistrasi dapat bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta,” kata Dinar. 
Dari sisi STR, jumlah dokter di Indonesia dapat dilihat dari jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif per 31 Desember 2022 yang berjumlah 230.564 dokter. Rinciannya, dokter umum sebanyak 144.903 orang, dokter spesialis 45.078, dokter gigi 35.811 dan dokter gigi spesialis sebanyak 4.772 orang.
“Namun perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan jumlah dokter bisa kurang atau lebih dari itu. Sebab, banyak dokter yang tidak memperpanjang STR atau mempunyai STR aktif, tidak melayani pasien,” kata Dinar. 
Dari sisi distribusi, sebaran tenaga medis menurut data Kementerian Kesehatan masih menunjukkan ketimpangan yang lebar antara Pulau Jawa-Bali dan di luar dua pulau ini. Sebagian besar tenaga medis berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 23.973 dokter, Jawa Timur 23.851 dokter dan DKI Jakarta 23.788 dokter. 
Penyebaran dokter ini tampaknya juga terasosiasi dengan jumlah populasi terbanyak   di Indonesia. Peringkat pertama ditempati Jawa Barat 49,4 juta orang, lalu Jawa Timur 41,1 juta dan DKI Jakarta di peringkat keenam dengan 10,6 juta orang. 
Sementara provinsi dengan tenaga medis yang paling sedikit tersebar di Sulawesi Barat dengan 512 dokter dan jumlah penduduknya 1,4 juta. Lalu Kalimantan Utara 600 dokter dengan jumlah penduduknya 727 ribu dan Gorontalo 648 dokter dengan penduduk 1,1 juta.
Rasio jumlah dokter di Indonesia
Untuk merespon kebutuhan Universal Health Coverage (UHC), International Labor Organization (ILO) mengembangkan perhitungan untuk identifikasi ambang batas rasio tenaga kesehatan dalam The World Social Security Report 2010-2011. Menurut ILO ambang batas rasio tersebut adalah 3,4 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk yang selanjutnya angka tersebut diperbaharui menjadi 4,1 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.
Sementara target rasio tenaga dokter yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan adalah 1 dokter per 1000 penduduk (1:1.000 penduduk). Rasio ini juga digunakan oleh WHO. Kenyataannya rasio kecukupan tenaga dokter secara nasional saat ini masih 0,32: 1000—di bawah standar.
Capaian rasio dokter juga menunjukkan ketimpangan dalam ketersediaan tenaga dokter di Indonesia. Rasio dokter di DKI Jakarta (1,97: 1.000) jauh lebih tinggi dibanding Jawa Barat (0,50:1.000). Padahal jumlah penduduk Jawa Barat jauh lebih besar dibandingkan Jakarta.
Selain Jakarta, provinsi yang telah mencapai target rasio dokter (1:1.000) antara lain Bali (1,15:1.000), DI Yogyakarta (1,12:1.000), dan Sulawesi Utara (1,96:1.000). Sementara itu, provinsi dengan rasio tenaga dokter terendah adalah Maluku Utara (0,276:1.000), NTT (0,222:1.000), dan Sulawesi Barat (0,145:1.000)

Klaim Ganjar Pranowo yang menyatakan ketersediaan dokter belum memadai untuk melayani seluruh masyarakat adalahsebagian benar.
Indonesia memang masih kekurangan dokter, tapi dari sisi angka kurang akurat. Angkanya melebihi dari 120.000 dokter seperti dikatakan Ganjar, sehingga secara rasio belum mencapai target.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)