Beredar sebuah video melalui media sosial Tiktok, yang menyebutkan informasi mengenai Erick Tohir yang disebut telah sah menggantikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Informasi ini secara jelas disampaikan melalui thumbnail video tersebut dengan bunyi sebagai berikut, "BREAKING NEWS, SAH! ERICK GANTIKAN GIBRAN. KETUA PSSI INI DILANTIK JADI CAWAPRES PRABOWO". Di dalam unggahan milik akun bernama @AKU tersebut juga turut menampilkan gambar dari Erick Tohir yang tengah bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, ditemani oleh Prabowo Subianto yang menggunakan setelan berwarna cokelat. Apakah benar Erick Tohir telah sah menggantikan Gibran sebagai calon presiden dari Prabowo Subianto?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai klaim tersebut, ternyata gambar pada thumbnail video tersebut bukan gambar pelantikan Erick Tohir sebagai calon wakil presiden menggantikan Gibran. Gambar tersebut diketahui merupakan gambar dari Presiden Joko Widodo yang tengah memberikan petikan keputusan kepada calon Menteri BUMN, Erick Tohir, dalam rangkaian acara pelantikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Hari Rabu, 23 Oktober 2019. Di dalam gambar aslinya, tidak ditemukan adanya gambar dari Prabowo Subianto seperti yang ditampilkan pada thumbnail video Tiktok sebelumnya. Di sepanjang video Tiktok tersebut juga tidak ditemukan informasi yang turut mendukung klaim yang disampaikan melalui narasi judul pada thumbnail.

Perlu diketahui pula, bahwa informasi yang menyebutkan bahwa Erick Tohir telah menggantikan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto merupakan informasi yang keliru. Hal ini didukung dengan fakta yang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran telah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 02 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Hari Selasa, 14 November 2023 lalu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Erick Tohir telah dilantik untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto merupakan informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori konten yang manipulated content atau konten yang dimanipulasi.

Faktanya gambar di dalam video tersebut merupakan hasil editan. Erick Tohir tidak menggantikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Selengkapnya ada di penjelasan.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perihal pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, keberlanjutan Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, memang tengah hangat diperbicangkan. Beredar berbagai informasi yang keliru seputar keberlanjutan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Salah satunya adalah informasi yang diunggah oleh akun Twitter bernama @P3n99u9at_ yang menyebutkan bahwa Jokowi, tidak setuju apabila Prabowo mengganti Gibran sebagai cawapresnya. Akun ini pun turut membagikan video berdurasi 29 detik dengan judul, "TIDAK SETUJU DIGANTIKAN!? Jokowi Dikabarkan Tak Setuju Prabowo Gantikan Gibran".

Namun, setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai klaim tersebut, ternyata tidak ditemukan informasi resmi dari pihak terkait yang dapat membenarkannya. Selain itu, jika melihat isi video yang terdapat di dalam unggahan, diketahui ternyata video tersebut hanya berisi opini singkat dari seorang pegiat media sosial bernama Denny Siregar.

Penjelasan mengenai lanjut atau tidaknya Gibran untuk maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo memang masih sebatas perbincangan yang cukup alot. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Prabowo, Gibran, atau pihak-pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menegaskan, Koalisi Indonesia Maju tidak melihat kemungkinan mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto. Merespons kritik pencalonan Gibran cacat secara etika dan moral politik, Budi mengatakan keputusan memasangkan Prabowo-Gibran, sudah final. Adapun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dilaksanakan pada 13 November 2023, sehingga KPU membuka kesempatan perubahan nama pasangan calon hingga tanggal tersebut.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa Jokowi tidak setuju jika Prabowo mengganti Gibran sebagai calon wakil presiden, merupakan sebuah klaim yang tidak berdasar dan termasuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Faktanya klaim ini merupakan klaim yang tidak berdasar. Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pihak-pihal terkait mengenai lanjut atau tidaknya Gibran sebagai calon wakil presiden setelah keluarnya putusan dari MKMK tentang pelanggaran kode etik oleh hakim MK pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Twitter, yang berisi klaim informasi tentang Ganjar yang disebut "tidak nyambung" saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Duta Besar Jepang, Kanasugi Kenji. Unggahan dari akun @abu_waras ini juga menyertakan tautan sebuah artikel dari media Gelora News dengan judul yang menunjukkan klaim serupa yaitu, "Viral! Ganjar Pranowo Gak Nyambung Jawab Pertanyaan Dubes Jepang, 'Ditanya Apa Dijawab Apa'".

Namun setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi viral ini, ditemukan sebuah kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Perlu diketahui sebelumnya, klaim ini berawal dari cuplikan video Capres Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara bertajuk “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri”, yang diselenggarakan oleh CSIS Indonesia pada 07-08 November 2023 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar membuka kesempatan bagi para hadirin yang datang, termasuk salah satunya Kanasugi Kenji, untuk bertanya tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Kanasugi kemudian menanyakan mengenai hal tersebut dengan kalimat yang cukup panjang dan dalam Bahasa Inggris.

"Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan dalam kebijakan luar negeri Anda dibandingkan dengan kebijakan luar negeri yang ada di bawah presiden Joko Widodo?," tanya Kanasugi. Kanasugi Kenji pernasaran dengan perubahan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan Ganjar ketika dirinya terpilih menjadi Presiden RI nanti.

Dalam jawabannya, Ganjar ternyata tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ganjar bercerita tentang betapa ramahnya Kaisar Jepang saat berkunjung ke Candi Borobudur beberapa waktu lalu. Ganjar juga bercerita tentang budaya salaman yang ternyata tidak diperbolehkan. Hal ini kemudian menjadi viral lantaran jawaban Ganjar dituding tidak nyambung.

Namun meski demikian, Ganjar Pranowo kemudian menjawab pertanyaan Kanasugi bahwa politik luar negeri Indonesia akan sama, tidak peduli siapapun yang menjadi presidennya.

"Apa yang berbeda? Sebenarnya politik luar negeri kita sama di seluruh presiden yang pernah menjabat di republik ini. Tinggal mana yang harus kita cukup serius dan mana yang kemudian menjadi prioritas," imbuh Ganjar. Ganjar Pranowo kemudian menambahkan penjelasan mengenai beberapa strategi politik bebas aktif di Indonesia.

Jadi klaim viral yang menyebutkan Ganjar tidak nyambung saat menjawab pertanyaan Dubes Jepang merupakan klaim yang mengandung kekeliruan sehingga termasuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading content.

Faktanya, klaim tersebut muncul karena hanya menyoroti sebagian dari jawaban Ganjar mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Duta Besar Jepang.

Beredar sebuah informasi melalui media sosial Instagram, tentang tidak adanya sesi debat capres-cawapres dalam rangkaian kegiatan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam unggahan milik akun @sumatera.referendum, tampak sebuah gambar yang diklaim sebagai timeline kegiatan Pemilu 2024 dengan tambahan narasi yang berbunyi, "Tidak ada jadwal debat, ketahuan kan karena calon sebelah tidak punya gagasan & ide. Takut yee makanya kpu nya sudah di atur. INDONESIA SEDANG TIDAK BAIK2 SAJA". Lalu apakah benar KPU tidak mengadakan sesi debat capres dan cawapres dalam Pemilu 2024 mendatang?

Setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi tersebut, ditemukan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa klaim mengenai KPU tidak menyelenggarakan sesi debat capres-cawapres dalam rangkaian Pemilu 2024 merupakan sebuah informasi yang keliru. Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan debat capres dan cawapres merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Jadi, pelaksanaan debat capres dan cawapres dilaksanakan selama waktu pelaksanaan kampanye, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh KPU.

Melansir dari artikel antaranews.com, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwa akan tetap menggelar kampanye dengan metode debat capres dan cawapres.

"Insyaallah tetap ada kampanye dengan metode debat capres-cawapres," kata Hasyim di Kantor KPU RI.

Dia menjelaskan debat capres-cawapres dilakukan sebanyak lima kali, sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia lalu merinci bahwa dalam lima kali debat itu, para capres akan melakukan debat sebanyak tiga kali dan cawapres dua kali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kabar yang menyebutkan bahwa tidak ada penyelenggaraan debat capres dan cawapres dalam timeline kegiatan Pemilu 2024 merupakan informasi yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Faktanya, Ketua KPU RI telah mengonfirmasi bahwa kampanye dengan metode debat pasangan capres dan cawapres akan tetap dilaksanakan. Pelaksanaan debat ini juga akan dilakukan selama 5 kali sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang.
Selengkapnya ada di penjelasan.