Tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang pemecatan wasit Ahmed Al Kaf seusai memimpin laga Bahrain melawan Indonesia, yang berakhir imbang 2-2.

Menurut situs transfermarkt.com, Al Kaf merupakan warga negara Oman kelahiran 6 Maret 1983, dan menjadi wasit FIFA sejak 2010. 

Kinerja Al Kaf saat memimpin laga Indonesia melawan Bahrain menjadi sorotan, karena tidak menghentikan pertandingan meski waktu tambahan sudah habis.

Saat pertandingan mencapai menit ke-90, Al Kaf memberikan tambahan waktu atau injury time selama enam menit. Itu berarti laga seharusnya usai pada menit ke-90+6.

Namun, Al Kaf tidak menghentikan pertandingan sampai Bahrain membuat gol pada menit 90+9 atau tiga menit lebih lama dari waktu pertandingan seharusnya berakhir.

Selama babak tambahan waktu, tidak ada kejadian khusus yang membuat injury time dapat bertambah lebih dari waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir Kompas.com, Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya akan mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kepemimpinan Ahmed Al Kaf.

"Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol," kata Arya.

Hingga saat ini, Jumat (11/10/2024), belum ada tindak lanjut mengenai protes Indonesia. Bahkan, Indonesia secara resmi belum mengajukan protes.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi wasit Ahmed Al Kaf dipecat seusai laga Indonesia melawan Bahrain adalah hoaks.

Memang benar PSSI akan mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas keputusan kontroversial Ahmed Al Kaf dalam pertandingan tersebut.

Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang pemecatan wasit Ahmed Al Kaf seusai memimpin laga Bahrain melawan Indonesia, yang berakhir imbang 2-2.

 

Berdasarkan penelusuran ANTARA, DPR menyetujui revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Wantimpres untuk menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/9/2024) di Senayan, Jakarta.

Melalui agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dibahas pula penyempurnaan pasal 8G yang terkait dengan rekam jejak hukum bagi anggota Watimpres.

Termaktub pada rumusan RUU tersebut, Pasal 8 huruf G semula tercantum; “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan penyempurnaan yang diusulkan untuk Pasal 8 huruf G adalah; “tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” dilansir dari laman DPR RI.

Berdasarkan revisi tersebut, seseorang yang pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan, termasuk mantan narapidana tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Wantimpres.  Dengan demikian, unggahan yang beredar di media sosial tersebut keliru atau disinformasi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran ANTARA, DPR menyetujui revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Wantimpres untuk menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/9/2024) di Senayan, Jakarta.

Melalui agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dibahas pula penyempurnaan pasal 8G yang terkait dengan rekam jejak hukum bagi anggota Watimpres.

Termaktub pada rumusan RUU tersebut, Pasal 8 huruf G semula tercantum; “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan penyempurnaan yang diusulkan untuk Pasal 8 huruf G adalah; “tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” dilansir dari laman DPR RI.

Berdasarkan revisi tersebut, seseorang yang pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan, termasuk mantan narapidana tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Wantimpres.  Dengan demikian, unggahan yang beredar di media sosial tersebut keliru atau disinformasi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Penelusuran Fakta

Menurut penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tersebut tidak benar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan penjelasan terkait potensi gempa megathrust yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. 

BMKG menyatakan bahwa informasi mengenai dampak gempa di empat wilayah tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar ilmiah yang valid.
Sumber: https://www.instagram.com/p/DA0Bj_nBdKs/

Sebagai lembaga resmi yang bertugas memantau aktivitas gempa bumi, BMKG selalu menyampaikan informasi berdasarkan data ilmiah yang akurat. 

BMKG mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan menyarankan agar selalu merujuk pada informasi dari sumber resmi, seperti website BMKG atau aplikasi Info BMKG.

Kesimpulan

Klaim bahwa empat wilayah di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo, akan terdampak besar oleh gempa Megathrust adalah tidak berdasar.

BMKG menegaskan bahwa informasi tersebut tidak valid dan tidak berasal dari lembaga resmi. Informasi tersebut adalah disinformasi yang masuk dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.