Solopos.com, JAKARTA — Pada sesi kedua Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut adanya kendala bagi kaum minoritas untuk mendirikan tempat ibadah.

Ia menyebut sebab sulitnya pendirian tempat ibadah itu adalah birokrasi. “Kelompok minoritas sulit membuka tempat ibadah karena dipersulit oleh birokrasi,” ujarnya.

Pernyataan Prabowo itu tidak sepenuhnya benar, tidak pula sepenuhnya tidak benar. Selain birokrasi, sejumlah kegagalan pendirian tempat ibadah minoritas juga disebabkan penolakan masyarakat.

Dikutip dari laman resmi Universitas Airlangga (Unair), Pakar HAM Unair, Haidar Adam, mengatakan bahwa lanskap intoleransi yang berakhir penolakan pendirian tempat ibadah juga dipicu birokrasi.

Ia menuturkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & No. 8 Tahun 2006 (Peraturan 2 Menteri) memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanifestasikan tendensi intoleransi pada pembangunan rumah ibadah.
Hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah, yang di Indonesia merupakan suatu hak konstitusional dan diakui secara tegas sebagai HAM.

Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.

Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.

Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Selasa, 12 Desember 2023 20:57 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan bahwa Masalah di Papua karena Ketidakadilan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa masalah utama Papua, bukanlah soal kekerasan namun karena tidak ada keadilan. Menurut Anies, ada tiga pandangan terkait isu Papua yakni terorisme, separatisme, kriminal.

“Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta juga ada. Ada 3 pandangan soal Papua. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal.

PEMERIKSAAN KLAIM

Menurut Zuhairan Yunmi Yunan, Dosen Ekonomi dan peneliti untuk isu korupsi dan Good Governance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kasus kekerasan di Papua justru paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Selama ini konflik di Papua direspons sebagai bagian terorisme, padahal hal itu merupakan pembelokan atas isu Papua yang sebenarnya, yaitu pelanggaran HAM, bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan data penelitian The Conversation, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.

Hal itu mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.

Kriminalitas di Papua harus dilihat dari berbagai aspek. Persoalan Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang disporpotional karena kenetralan hukum dan ketidak berpihakan atas kelompok marginal merupakan akar dari tingginya angka tindka pidana. Melihat kasus kriminalitas di Papua harus dilhat lebih kompleks, dan bukan semata-mata angka. Hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kelompok marginal (terutama kelompok miskin) maka dia akan menutup akses keadilan. Disporposionalitas penghukuman bagi mereka yang miskin, buta hukum, tidka mendapat bantuan hukum berkualitas menjadi persoalan penegakan hukum dan kemampuan pengurangan angka kriminalitas (tindak pidana).

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim bahwa Masalah utama Papua, tidak ada keadilan adalah BENAR.

Pada 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memperkuat keberadaan titik akses internet di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“BAKTI di NTT sudah membangun 753 titik akses internet, itu adalah internet gratis yang langsung dihubungkan dengan satelit,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Johnny G Plate dalam sambutannya pada acara peresmian akses internet yang berlangsung di Kantor Desa Woloklibang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/6/2020) lalu.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa. Bahkan lebih sedikit dari Jawa Barat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2020, dari 5.312 desa di Jawa Barat, sebesar 80 persen atau sebanyak 4.250 desa sudah memiliki akses internet. Sedangkan 20 persen atau sebanyak 1.062 desa belum memiliki akses internet.

Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk Isu Korupsi dan Good Governance Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan membenarkan penggunaan internet lebih banyak di Pulau jawa. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

"Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur Kurang Dari 5%," kata Zuhairan (12/12/23).

Namun berdasarkan penelusuran Solopos.com, ada sejumlah rumah sakit hingga puskesmas di Merauke. Berdasarkan data yang dikemukakan di laman resmi Pemkab Merauke, ada 26 rumah sakit dan puskesmas.

Berikut daftar rumah sakit dan puskesmas di Merauke:

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Spesifikasi: Kelas C
Fasilitas: UGD, ICU, Rawat Inap, dll
Jl. Rumah Sakit, Merauke

Rumah Sakit Bunda Pengharapan (RSBP)
Spesifikasi: Swasta Pelayanan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat Inap, dll
Jl. Kelapa Lima, Merauke

Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke

Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD)
Spesifikasi: Layanan Militer dan Masyarakat Umum
Fasilitas: UGD, Rawat inap
Jl. Tanah Miring/ Tugu LB Moerdani, Merauke

Polikinik AURI
Spesifikasi : Layanan Umum
Fasilitas: Rawat Inap, dll
Jl. Garuda Spadem

Poliklinik Polisi
Spesifikasi: Layanan Umum
Fasilitas:
Jl. Trikora, Merauke

PUSKESMAS KIMAAM
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS WAAN
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS TABONJI
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS ILWAYAB
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS OKABA
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS TUBANG
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS NGGUTI
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS KAPTEL
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS KURIK ( KAMPUNG KURIK )
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS KUMBE ( KAMPUNG ONGGARI )
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS MOPAH BARU ( Kelurahan Kelapa Lima )
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS KUPRIK ( kamp. kuprik )
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS TANAH MIRING
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS JAGEBOB
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS SOTA
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS RIMBA JAYA
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS NAUKENJERAI
Fasilitas : Non Perawatan

PUSKESMAS MUTING
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS BUPUL
Fasilitas : Perawatan

PUSKESMAS ULILIN
Fasilitas : Perawatan