Bank Dunia mengampanyekan Sistem Pangan 2030. Program ini merupakan respons atas tingginya angka kelaparan dan makanan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Dikutip dari situs Bank Dunia, sebanyak 30 persen produksi makanan terbuang. Sementara, sistem pangan saat ini bertanggung jawab atas seperempat emisi gas rumah kaca dan hilangnya sekitar 60 persen keanekaragaman hayati sejak 1970-an.

Oleh sebab itu, Bank Dunia mendukung sistem pangan global yang berkelanjutan. Dengan demikian, tidak benar Bank Dunia menuntut diakhirinya pertanian pada 2030.

"Sistem Pangan 2030 membantu negara-negara memikirkan kembali dan mentransformasikan sistem pangan mereka dari pertanian ke garpu, menghasilkan peningkatan penghidupan dan pola makan yang terjangkau, berkelanjutan, dan bergizi untuk semua," tulis Bank Dunia.

Adapun situs web News Break teridentifikasi oleh Media Bias Fact Check memiliki kredibilitas sumber yang rendah.

Situs web yang didirikan sejak 2015 itu menerbitkan satire seolah sebagai berita sungguhan. Konten ini dapat menjadi misinformasi jika tidak diberi penafian.

Sebelumnya, informasi keliru mengenai rencana Bank Dunia mengakhiri pertanian telah dibantah oleh pemeriksa fakta USA Today.

Narasi mengenai Bank Dunia menuntut diakhirinya pertanian pada 2030 untuk memerangi krisis iklim merupakan hoaks.

Informasi ini berasal dari artikel di situs web dengan kredibilitas sumber yang rendah.

Sistem Pangan 2030 yang dikampanyekan Bank Dunia justru mendorong sistem pangan dari pertanian ke pertanian. Program ini dibuat untuk mendorong pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tangkapan layar pemberitaan mengenai bayi itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews ini.

Video itu berjudul "Heboh! Bayi Laki-laki Umur 5 Bulan di Pesisir Selatan Hamil" yang diunggah pada 24 Oktober 2023.

Isi video memberitakan seorang bayi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dinyatakan hamil. Setelah dilakukan Ultrasonografi (USG), terdapat janin dalam perutnya.

Seperti diberitakan Kompas.com, bayi tersebut dioperasi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, Sumatera Barat, pada 26 Oktober 2023. 

Setelah dilakukan operasi, penyebab perut bayi itu membesar atau membengkak adalah tumor.

Ketua tim dokter bedah yang menangani bayi tersebut, Budi Pratama Arnofyan menjelaskan, tumor telah berhasil diangkat dan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui isinya.

Narasi mengenai bayi berusia 5 bulan dinyatakan hamil merupakan informasi keliru. Setelah dilakukan operasi, yang ada dalam perut bayi bukan janin, melainkan tumor.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar video yang dibagikan dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Gambar serupa ditemukan di situs mediapatriot.co.id, 7 April 2022, dan disebut unjuk rasa mahasiswa di depan DPRD Cirebon.

Kemiripan terlihat dari kemunculan seseorang yang mengenakan topi dan seorang lainnya yang mengenakan hoodie pada video dan gambar itu.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan artikel Medcom.id, 7 April 2022, berjudul "Demo Mahasiswa di Kota Cirebon Ricuh, Masa Paksa Masuk Kantor DPRD".

Artikel itu memberitakan kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, pada 7 April 2022.

Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke gedung, yang saat itu dijaga oleh puluhan petugas keamanan.

Ketegangan kembali terjadi saat mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke Ketua DPRD Kota Cirebon.

Mereka ingin menyampaikan tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok, BBM, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi mengenai demo para buruh bangunan terkait kasus Pegi Setiawan di Cirebon pada Minggu (2/6/2024) adalah hoaks.

Video yang dibagikan adalah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Cirebon pada 7 April 2022 yang diwarnai kericuhan.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen, memang sempat mencuri atensi publik beberapa waktu lalu. Tapi, aturan itu sebenarnya belum dikenakan.

PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah amanat UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), atas pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 29 Oktober 2021.

Sepertinya, isu peningkatan PPN ini yang membuahkan rumor adanya wacana kenaikan biaya persalinan.

Padahal, PP No. 49 Tahun 2022 tepatnya pasal 10, menjelaskan bahwa jasa yang bersifat strategis dibebaskan dari PPN.

Ada 13 jasa yang dikategorikan bersifat strategis, salah satunya jasa pelayanan kesehatan medis.

Dalam proses persalinan atau melahirkan, sang ibu biasanya akan menggunakan layanan kesehatan di antaranya jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, fasilitas kebidanan, layanan dokter umum, dokter spesialis, maupun dukun bayi.

Semua layanan kesehatan ibu hamil tersebut masuk klasifikasi jasa kesehatan medis, dengan kategori strategis, yang dijamin bebas PPN oleh Negara sebagaimana termuat dalam PP No 49 Tahun 2022.

Dengan begitu, tidak akan ada kenaikan biaya melahirkan akibat penerapan PPN. Hal ini karena layanan rumah sakit dan jasa tenaga kesehatan pun tidak dipungut PPN.

Rating: Misinfromasi

Klaim: Biaya melahirkan akan kena pajak

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2024