Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video kemudian menelusurinya dengan metode reverse image search.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke artikel di situs Rusia Top War yang diterbitkan pada 24 Desember 2020.

Artikel menyertakan foto yang mirip dengan bagian awal video.

Pada bagian kiri terdapat kendaraan militer dengan bendera Rusia. Sementara, di sebelah kanan terdapat sekelompok anak-anak yang salah satunya memakai baju hijau.

Top War menginformasikan, pasukan Rusia berada di Kota Ais Issa, Suriah.

Pemerintah Kurdi mengajukan permintaan agar pasukan Rusia menempatkan pos pengamatan di kota itu.

Ketegangan terjadi akibat konflik antara Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki dan Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan video serupa di kanal YouTube A24 News Agency, 3 Mei 2020, tepatnya pada menit ke-1 detik ke-9.

Keterangan video menjelaskan bahwa ada kendaraan militer Rusia yang berkeliling di desa Tarbasiya. Pasukan Rusia hendak membawa kendaraan mereka untuk diservis.

Namun, pasukan Amerika Serikat (AS) memaksa kendaraan tersebut kembali ke pangkalan Rusia di bandara Qamishli.

Video kehadiran pasukan Rusia di Gaza merupakan hoaks.

Video tersebut menampilkan konvoi kendaraan militer Rusia di Suriah pada 2020. Pemerintah Kurdi meminta Rusia menempatkan pos pengamatan di Ain Issa.

Permintaan itu terkait konflik antara Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki dan Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim judul "kas negara menipis Ma'ruf Amin minta rakyat sisihkan harta bantu pemerintah" menggunakan kata kunci 'Delvira Hutabarat Ma'ruf Amin' di mesin pencarian Google.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Ma'ruf Amin: Kekerasan di Ponpes Mencoreng Dunia Pesantren" yang dimuat situs Liputan6.com. Dalam situs Liputan6.com terdapat nama penulis, waktu muat artikel dan foto yang identik dengan klaim.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat khususnya lingkungan pesantren untuk menjaga nilai-nilai Islam moderat (wasathiyyah) yang mengedepankan kesantunan dan cara-cara yang baik.
Dia menilai, peristiwa kekerasan yang terjadi di salah satu pesantren di Tangerang tidak selaras dengan nilai Islam wasathiyyah dan ia meminta agar tidak terulang kembali di dunia pendidikan Islam.
"Ini harus betul-betul diawasi lagi. Ini mencoreng dunia pesantren, terjadi kekerasan di pesantren. Saya minta jangan sampai di sekolah-sekolah Islam seperti Al Azhar ini terjadi,” kata Ma’ruf saat ceramah umum Al Azhar, Rabu (31/08/2022).
Ma'ruf menyatakan anak-anak tidak boleh diajarkan kekerasan, sebab hal itu akan terbawa hingga ia dewasa.
"Kalau masih kecil sudah diajarkan kekerasan, ini akan bisa membawa sikap yang tidak baik. Jadi, umat Islam itu harus santun,” tegasnya.
Selain itu, Ma’ruf menyebut dalam berdakwah pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, cara kekerasan itu sama saja dengan cara setan.
"Cara yang keras itu juga pengaruh setan supaya kita marah, emosional, dan sebagainya. Maka, kita disuruh fasta’in billah, minta perlindunganlah kepada Allah," imbau Wapres.
Sementara itu, Ma'ruf mengapresiasi Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai yang bersama-sama Yayasan Pesantren Islam Al Azhar telah berkiprah secara nyata bagi kemajuan umat.
"Semoga milad ke-37 Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai berjalan dengan baik dan penuh khidmat, dan Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai terus maju, berkarya untuk kesatuan dalam keberagamaan menuju Indonesia maju," pungkas Ma'ruf."

Postingan artikel berjudul "Ma'ruf Amin: kas negara menipis Ma'ruf Amin minta rakyat sisihkan harta bantu pemerintah" adalah tidak benar.
Tangkapan layar pada klaim tersebut merupakan hasil editan dari artikel Liputan6.com berjudul "Ma'ruf Amin: Kekerasan di Ponpes Mencoreng Dunia Pesantren."

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Soal Prospek Timnas Indonesia Tantang Portugal di FIFA Matchday, Begini Jawaban PSSI" yang tayang di Liputan6.com pada 12 Mei 2024.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga angkat bicara soal potensi Timnas Indonesia menantang negara sepak bola papan atas sekelas Portugal di FIFA Matchday.
Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang mustahil untuk terwujud, mengingat PSSI sudah pernah mendatangkan juara Piala Dunia 2022 Argentina pada Juni 2023.
Hanya saja, penggemar masih harus bersabar menunggu setidaknya hingga tahun depan lantaran skuad Garuda sudah ditunggu jadwal padat sepanjang 2024.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang cukup sibuk sejak awal tahun ini. Mereka langsung tancap gas dengan mengikuti turnamen Piala Asia 2023 di Qatar, dan berhasil mencetak sejarah dengan tembus untuk pertama kalinya ke fase knock-out.
Pasukan Garuda juga sempat terlibat pertarungan dengan Vietnam di putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuat racikan Shin Tae-yong kala itu memetik kemenangan 1-0 dan 3-0, yang mengantar mereka naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F.
Adapun setelah ini, Timnas Indonesia masih harus melanjutkan perjuangan untuk tembus ke ronde selanjutnya demi menghidupkan asa tampil di Piala Dunia. Pasukan Garuda dijadwalkan menjamu Irak dan Filipina dalam duel yang digelar Juni mendatang.
Menanggapi padatnya jadwal Timnas Indonesia, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga pun mengeklaim akan sulit bagi anak-anak asuh Shin Tae-yong untuk menantang tim besar di FIFA Matchday tahun ini.
Walau begitu, tak menutup kemungkinan agenda tersebut bisa terlaksana tahun depan, ketika Timnas Indonesia punya lebih banyak waktu untuk beruji coba dengan negara-negara kuat dalam laga persahabatan.
"Tahun ini sangat padat. Saya tidah tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja bagaimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong, mungkin kita cari (lawan) yang hebat hebat," ucap Arya Sinulingga saat menghadiri acara diskusi PSSI Pers di GBK Arena, Senayan, Sabtu (11/5/2024).
"Tahun ini (jadwal Timnas Indonesia) full. Bahkan kalau masuk putaran ketiga (Kualifikasi Piala Dunia), kemungkinan dan peluang kita bisa tembus 100 besar itu ada. Jadi saya rasa itu bukan mimpi ya," tandas dia.
Terlepas dari sibuknya jadwal Timnas Indonesia, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga memastikan pihaknya bakal menyiapkan ruang untuk bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong dalam waktu dekat.
Hal itu diperlukan lantaran federasi sepak bola Tanah Air hendak menegosiasikan perpanjangan kontrak, menyusul keberhasilan juru taktik Korea Selatan mencapai target di gelaran Piala Asia 2023 serta Piala Asia U-23 2024.
"Pasti kami dalam waktu dekat akan ketemu (dengan Shin Tae-yong). Kita akan bernegosiasi di banyak hal. KPI tercapai kan sesuatu yang harus kita hargai. Kemudian, ke depan (kontraknya) sampai tahun 2027," papar Arya pada Sabtu (11/5/2024).
"Pak Erick ini selalu sebagai Ketua Umum (PSSI), tidak pernah ingin bikin kontrak di luar masa kepengurusan dia. Karena batasnya 2027, maka STY pun kontraknya sampai 2027. Jangan nanti keputusan Pak Erick ini menjadi beban buat Ketum berikutnya," tambah dia."

Postingan yang mengklaim Timnas Indonesia akan beruji coba melawan Portugal pada September 2024 mendatang telah diklarifikasi PSSI.

Proyek Strategis Nasional (PSN) memang tidak dibiayai secara langsung oleh APBN. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, membenarkan bahwa tidak ada 14 PSN baru yang dibiayai langsung oleh APBN. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2021, terdapat tiga skema pembangunan PSN yakni APBN, penunjukan langsung BUMN, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang biasanya disebut swasta. “Tapi ini tidak murni swasta, melainkan kerja sama dengan pemerintah. Mayoritas PSN itu paling banyak dilakukan dengan skema KPBU,” ujarnya.

Namun, jika merujuk pada PP PSN 42 tahun 2021 dalam Pasal 17, dijabarkan bahwa skema KPBU itu sendiri dijamin oleh pemerintah. Contohnya, risiko politik, yakni ketika ada perubahan kepemimpinan PSN itu tetap jalan, kredit pembiayaan, dan kelayakan usaha. 

Berdasarkan ketentuan penjaminan ini, Andry menilai APBN bisa dilibatkan apabila misalnya PSN molor atau gagal atau bermasalah secara finansial selama tidak mengganggu keseimbangan fiskal. “Dari situlah skema KPBU memiliki potensi akan membebani APBN meski tak secara langsung. Bisa jadi ada BUMN yang ditunjuk agar proyek tetap jalan,” tuturnya. 

Cashflow BUMN itu sendiri berisiko terpengaruh apabila mendadak atau tak ada perencanaan sebelumnya. Andry merujuk pada beberapa PSN baru yang merupakan hasil kerja sama BUMN dan swasta. Dalam daftar 14 PSN ada proyek Bandung Intra Urban Toll Road yang digarap oleh konsorsium, salah satunya BUMN konstruksi PT Wijaya Karya, dan proyek Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur yang juga melibatkan negara dengan konsep kontrak bagi hasil antara kontraktor-negara). 

“Di situ APBN dapat mengalir secara tak langsung,” kata dia. 

Dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya, M. Rizky Pratama, pun menilai belasan PSN baru tidak membutuhkan APBN belum dapat diverifikasi kebenarannya karena belum ada dasar hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun pada dasarnya, pembiayaan PSN tidak harus bersumber dari APBN dan sejenisnya sehingga peluang pembiayaan dari sektor swasta adalah memungkinkan.

Dalam sejarahnya, PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berbagai dinamika muncul yang kemudian terjadi revisi melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Peraturan lebih detail muncul pada Peraturan Pemerintah (PP).

PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN menegaskan aturan yang lebih teknis tentang PSN seperti perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya rencana PSN baru memerlukan dasar hukum yang sesuai seperti terbitnya Perpres, PP, atau Permenko. “Akan tetapi ketika sampai analisis ini ditulis, belum ada rilis dasar hukum tentang perubahan dan penambahan PSN pada tahun 2024,” jelas Rizky. 

Pertanyaan lain yang perlu digaris bawahi adalah mengapa suatu proyek dijadikan PSN. Kalau fokus 14 PSN baru adalah menciptakan lapangan kerja, Andry berpendapat alasan itu seharusnya menjadi alasan nomor sekian.

Sebab, alasan utama PSN sesuai dengan tujuan dalam PP 42/2021 adalah pemerataan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. “Kalau di BSD dan PIK, tujuan pertama sudah tak tercapai. Ini yang menurut saya sinyalemen bahwa bisa jadi PSN tak sesuai tujuan bahkan sifatnya lebih ke politis,” tegasnya.

Pernyataan Airlangga Hartarto bahwa pembiayaan dari swasta seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah sebagian benar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2021, memang terdapat tiga skema pembangunan PSN yakni APBN, penunjukan langsung BUMN, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang biasanya disebut swasta. Namun dalam daftar 14 PSN itu, juga ada proyek Bandung Intra Urban Toll Road yang digarap oleh konsorsium, salah satunya BUMN konstruksi PT Wijaya Karya, dan proyek Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur yang juga melibatkan negara dengan konsep kontrak bagi hasil antara kontraktor-negara). Artinya, secara tidak langsung akan berpotensi membebani APBN.

**Punya informasi atau klai