Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari databoks.katadata.co.id berjudul "Penumpang Bus di Jakarta Tembus 1 Juta Orang per Hari" yang tayang pada 8 Agustus 2022.

Berikut isi artikelnya:

"DKI Jakarta memiliki beragam fasilitas transportasi umum yang rutin digunakan oleh ribuan sampai jutaan orang setiap harinya.

Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Bus Raya Terpadu (BRT) Transjakarta dan bus umum jenis lainnya mengangkut sekitar 1 juta penumpang per hari. Terdapat setidaknya 179 trayek dan 1.869 armada bus yang melayani penumpang di Ibu Kota.

Kemudian angkutan kota Mikrotrans, yang menggunakan minibus, diperkirakan melayani 234.000 penumpang per hari dengan 2.022 armada dan 72 rute.

Moda Raya Terpadu (MRT), yang baru beroperasi di pusat kota, diperkirakan melayani 123.491 penumpang per hari. Ada setidaknya 16 armada yang masing-masingnya memiliki enam gerbong, untuk melayani lintasan sepanjang 16 kilometer (km).

Sedangkan Lintas Raya Terpadu (LRT), yang baru beroperasi di Jakarta Timur dan Utara, diperkirakan melayani 4.462 penumpang per hari. Terdapat setidaknya 8 armada yang melayani lintasan sepanjang 5,8 km.

Pemprov DKI menyatakan sedang berusaha memperbaiki layanan transportasi di Ibu Kota, termasuk dengan mengintegrasikan berbagai moda seperti kereta dan MRT. Salah satu percontohan integrasi ini terletak di Dukuh Atas, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat."

Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Bus Raya Terpadu (BRT) Transjakarta dan bus umum jenis lainnya mengangkut sekitar 1 juta penumpang per hari. Terdapat setidaknya 179 trayek dan 1.869 armada bus yang melayani penumpang di Ibu Kota.

Pernyataan Prabowo soal polusi DKI Jakarta benar adanya. Berdasarkan data dari perusahaan teknologi pengukur kualitas udara dari Swiss, IQAir, Agustus 2023, DKI Jakarta sempat menempati posisi puncak sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

Namun pada November lalu, Indonesia sempat turun ke peringkat ketujuh untuk kota dengan polusi udara terburuk.

Data dari IQAir ini menunjukkan pernyataan Prabowo Subianto dalam Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 ada benarnya. Namun jika merujuk data terbaru, pernyataan Prabowo bisa dibilang kurang tepat.

Menurut menurut Dosen Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Asmin Fransiska, melihat isu Papua dari kacamata kekerasan seperti terorisme dan separatisme merupakan pandangan yang tidak tepat. Ia menegaskan, kasus kekerasan di Papua justru yang paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil.

“Apa yang direspon terhadap papua yaitu keterkaitan konflik di papua dengan terorisme, merupakan pembelokan atas isu Papua, yaitu pelanggaran HAM atas prinsip kebebasan, yaitu Kebebasan dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan,” ujarnya.

Komnas HAM memberikan data kasus kekerasan yang justru korbannya adalah masyarakat sipil. Dikutip dari Jubi.id, Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2022, setidaknya terdapat 46 kasus kekerasan di Papua. Komnas HAM terus mendorong berbagai upaya penyelesaian kekerasan di Papua, termasuk melalui dialog damai.

Laporan Human Rights Monitoring tahun 2022 menyatakan bahwa setiap tahun tanggal 10 Desember sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia, aparat keamanan membubarkan demonstrasi damai dan orasi untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut.

Namun, peningkatan terbesar dalam pelanggaran kebebasan berkumpul, berekspresi, dan penahanan sewenang-wenang disebabkan oleh intervensi polisi sebelum dan selama perayaan Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. HRM menerima informasi tentang 110 penangkapan sewenang-wenang di empat lokasi antara 8 dan 10 Desember 2023.

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri dikutip dari Kompas.com, mengatakan, ada empat akar masalah di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Aisah mengatakan, diskriminatif dan rasisme salah satu permasalahan yang baru-baru ini terbukti terjadi di Jawa Timur.

Kedua, terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai. "Tapi sampai saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, Paniai ini belum terselesaikan. Dan itu terjadi di era reformasi," ujarnya.

Ketiga, pemerintah dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua. Ia mengatakan, pihaknya menemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama di wilayah kabupaten dan kota. "Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok enggak ada perubahan padahal Otsus itu untuk Orang Asli Papua (OAP)," tuturnya.

Terakhir, menurut Aisah, pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Ia pun mengatakan, permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.

Klaim Prabowo bahwa masalah Papua akibat gerakan separatisme dan campur tangan asing adalah menyesatkan.

Dari penelusuran atas klaim Anies Baswedan, data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah gereja di DKI Jakarta memang meningkat pada 2022 jika dibandingkan dengan 2017 sebelum Anies menjabat sebagai gubernur.

Ada 1.293 gereja protestan dan 47 gereja katolik pada 2022. Jumlah ini naik dari 1.098 gereja protestan dan 45 gereja katolik pada 2017.

Sementara terkait klaim izin gereja mandek 30-40 tahun selesai di masa Anies, tim Cek Fakta Suara.com menemukan artikel berjudul "Pendeta Ini Menangis Saat Tahu Anies Baswedan Beri IMB ke Gereja yang Sudah 40 Tahun Tak Dapat Izin" yang tayang di Wartaekonomi.co.id. Artikel ini tayang pada Jumat 10 maret 2023.

Berikut isi artikelnya: "Warta Ekonomi, Jakarta -Pendeta Shephard Supit menceritakan dirinya pernah merasa sangat haru hingga menangis saat Anies Baswedan yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas sebuah gereja yang sudah 40 tahun lamanya tidak mendapat izin.

“Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies seorang Gubernur dia turun tak sekadar wacana... dia berdialog dan terjadilah kesepakatan, akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke Gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin,” jelasnya melansir dari channel youtube Laman TV.

“Saya kalau bicara ini emosional juga, terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua, mereka tidak menduga dan kaget,” imbuhnya.

Pendeta Shephard Supit juga menceritakan pengalamannya yang sempat menjadi anak buah Anies Baswedan.

Pendeta Shephard Supit diketahui adalah salah satu anggota dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat Anies menjabat sebagai gubernur.

“Ya oleh karena sebelumnya, saya adalah salah satu ketua di Jakarta. Jadi setelah saya menyelesaikan tugas selama 2 periode, nah baru kemudian Pak Anies memanggil untuk bergabung,” kata dia.

“Di TGUPP saya sendiri tidak tahu apa alasannya dan saya juga tidak direkomendasi oleh siapa-siapa. Jadi itu rasanya semacam hak subjektivitas dari Pak Anies sendiri untuk memilih timnya, tentu atas pengamatan beliau,” jelas dia.

“Dan ya saya bersyukur karena bisa gabung di sana dan ketika saya ada di sana agak sedikit lebih mengherankan,” tambanya.

Ia mengatakan, sebelum bergabung ke TGUPP, ia sebenarnya sudah mengenal Anies. “Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies atau kami sudah berkenalan saat beliau jadi Rektor, kemudian dalam program Indonesia mengajar,” ungkapnya.

“Lalu, kami juga waktu itu bikin program Indonesia cerdas dan mengutus perwakilan ke daerah-daerah remote area ke 3T. Itu daerah terbelakang, terluar, dan tertinggal,” jelasnya.

“Nah di situ saya sudah mengenal dan sudah pernah berdiskusi dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan intelektual yang rendah hati bersahaja hidupnya,” tambahnya."