Cek Fakta
Benar, Klaim Ganjar soal Pendeta Leo Pernah Membantu Persalinan Seorang Warga di Merauke karena Tidak Ada Puskesmas
Selasa, 12 Desember 2023 21:41 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Ganjar soal Pendeta Leo Pernah Membantu Persalinan Seorang Warga di Merauke karena Tidak Ada Puskesmas
Seorang Pendeta di Merauke Papua, pernah membantu persalinan seorang warga karena ketiadaan Pusat Kesehatan Masyarakat di daerahnya. Kisah itu disampaikan Ganjar dalam debat perdana kandidat Capres 2024, Selasa, 12 Desember 2023.

“Di Merauke kami menemukan pendeta namanya pak Leo, dia harus menolong seorang ibu yang ingin melahirkan, karena tidak ada fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari Youtube, sesuatu hak kesehatan yang tidak di dapat . Maka kami sampaikan kami akan bangunkan itu dan akan kerahkan seluruh satu desa satu puskesmas, satu puso satu nakes,” kata Ganjar

PEMERIKSAAN KLAIM

X
Ganjar-2
Video pengakuan Pendeta Leonard Batfeni yang pernah membantu seorang warga di Distrik Semangga Merauke untuk melahirkan, pernah diunggah ke TikTok oleh akun @OfficialiNews pada 30 November 2023.

Pendeta Leo, begitu karib disapa, berkesempatan bertemu dalam dialog yang digelar di Desa Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023). Ia adalah seorang pendeta, yang harus mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan.

“Saya ini seorang pendeta. Tidak punya pengetahuan kesehatan. Tapi kondisi yang memaksa saya harus juga melayani kesehatan masyarakat di sini,” kata Leo, dikutip dari pustakalewi.com.

Ia pun menceritakan pengalamannya itu pada Ganjar, bagaimana menyelamatkan warga perbatasan dengan Papua Nugini yang sedang sakit, tanpa akses jalan dan kesehatan yang layak.

Bahkan, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan tidak mendapatkan akses kesehatan.

“Iya, saya pernah membantu melahirkan, hanya bekal menonton youtube. Karena di sini tidak ada Puskesmas,” tuturnya.

Mendengar itu, Ganjar Pranowo berjanji membantu mewujudkan impian warga untuk memiliki puskesmas. Ia pun meluncurkan program Satu Desa Satu Puskesmas.

"Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter," katanya.

Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi bahwa Pendeta Leo pernah membantu persalinan seorang warga di Merauke karena tidak ada Puskesmas adalah benar.

Pendeta Leo mengaku dengan berbekal menonton Youtube, ia pernah berperan sebagai bidan karena ada seorang ibu yang akan melahirkan karena tidak mendapatkan akses kesehatan di daerah itu.

Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan soal Penyelenggara Pemerintah Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Selasa, 12 Desember 2023 21:22 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan soal Penyelenggara Pemerintah Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai prinsip hukum.

"Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini, tatanan penyelenggara pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan,” kata Anies dalam acara Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 12 Desember 2024.

“Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini kalau kita lihat itu hukum itu harusnya tegak. Begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas dan kondisi ini tidak boleh didiamkan," lanjutnya.

X
PEMERIKSAAN KLAIM

Executive Director at Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar mengatakan selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) Tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi. Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, lanjutnya, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53.
Beranda
Cek Fakta
Benar, Klaim Anies Baswedan soal Penyelenggara Pemerintah Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Selasa, 12 Desember 2023 21:22 WIB


Bagikan image social image social image social image social
Benar, Klaim Anies Baswedan soal Penyelenggara Pemerintah Tidak Sesuai Prinsip Hukum
Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai prinsip hukum.

"Kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini, tatanan penyelenggara pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan,” kata Anies dalam acara Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 12 Desember 2024.

“Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini kalau kita lihat itu hukum itu harusnya tegak. Begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas dan kondisi ini tidak boleh didiamkan," lanjutnya.

X
PEMERIKSAAN KLAIM

Executive Director at Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar mengatakan selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indeks Negara Hukum Indonesia mengalami stagnasi. Hasil ini menjadi rapor merah di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi karena menunjukkan keadilan dan reformasi hukum yang tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) Tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi. Skor ini menunjukkan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. Sejak 2015–2023 atau selama pemerintahan Jokowi, lanjutnya, skor Indonesia konsisten di angka 0,52–0,53.

KESIMPULAN

Benar, penyelenggara pemerintah tidak sesuai prinsip hukum. Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/ROL) Tahun 2023 yang disusun oleh World Justice Project, indeks negara hukum Indonesia berada pada skor 0,53 dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Ganjar dalam kesempatan itu menyebut bahwa sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp2.300 triliun, ekuivalen untuk membuat 27.000 puskesmas.

Pernyataan tersebut bisa jadi benar mengingat Ganjar tak menyampaikan rentang data tersebut. Berdasarkan penelurusan Tim Live Cek Fakta, data ICW pada 2022 saja total kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun.

Sementara Anies Baswedan dalam segmen tersebut menyodorkan solusi bahwa koruptor bisa dibuat jera, dengan pengesahan UU Perampasan Aset dan dimiskinkan, serta revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Ganjar pun lantas sepakat dengan solusi tersebut, dengan menambahkan bahwa koruptor bisa dikirim ke Lapas Nusakambangan guna menambah efek jera.

Pernyataan keduanya ditanggapi Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar, yang menyebut penegakan hukum korupsi tidak hanya sekedar menghukum pelaku ke penjara saja, tetapi perlu ada alternatif pemidanaan lainnya.

Masih menurut Dio dalam keterangan kepada Tim Live Cek Fakta, Gary Becker (1968) kemudian mengusulkan untuk mengutamakan hukuman denda karena dapat pula menanggung biaya sosial seperti biaya penegakan hukum, biaya penghukuman (penjara), dan biaya yang dialami korban.

Menurut Choky Ramadhan (2017) Pembaruan UU Tipikor dengan menaikkan ancaman denda dimaksudkan agar pelaku jera dan menopang kebutuhan penegakan hukum korupsi menjadi suatu hal yang penting.

Selain itu, permasalahan penegakan hukum korupsi juga disebabkan beberapa kelemahan rumusan pasal UU Tipikor. Misalnya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara diancam hukuman lebih rendah dibandingkan dilakukan oleh orang biasa.

Penyesuaian UU Tipikor juga dibutuhkan agar sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Selepas pengesahan pada 2006, terdapat kesenjangan antara UU Tipikor dan UNCAC.

Penyempurnaan UU Tipikor dibutuhkan terutama agar dapat menghukum pembelian pengaruh (trading influence), penambahan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), dan korupsi antarsektor swasta. Dengan demikian, penegakan hukum atas korupsi dapat dilakukan semakin menyeluruh.

Berdasarkan penelusuran, memang ada sejumlah kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris Papua.

Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "2 Warga Oksibil Terluka Ditembak Separatis Papua" yang dimuat metrotvnews.com pada 19 September 2023 lalu.

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua kembali berulah dengan menembak dua orang warga sipil di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan, penembakan terjadi di Kampung Okpol, Senin 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT.

Kedua korban tengah berada di dalam rumah lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai keduanya.

Akibatnya, dua korban bernama Regina Bitdana dan Jonas Kalakmabin mengalami luka tembak di bagian kaki. Saat ini keduanya berada di RSUD Oksibil untuk menjalani perawatan.

"Untuk kondisi korban saat ini dalam keadaan sadar dan dirawat di RSUD," kata AKBP Bayu Suseno.

Selain pada September 2023, serangan kelompok separatis dan teroris Papua terhadap warga Papua juga pernah berlangsung pada Maret 2023. Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "Brutal, KKB Tembak 7 Warga Sipil dan TNI di Puncak Papua Tengah" yang dimuat situs Liputan6.com 4 Maret 2023.

Liputan6.com, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua mencatat sebanyak tujuh warga sipil menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Agenggen, Distrik Meagabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat (03/03/2023).

Dari 7 korban, satu di antaranya meninggal dunia, bernama Terina Murib (25) seorang perempuan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan 6 korban penembakan lainya masih dirawat di Puskesmas Sinak. Ke-6 korban adalah Lerice Telenggen, Rasna Kogoya, Desina Along, Etera Kulua, Anison Tabuni dan Iwan Murib. “Dari korban ini ada anak-anak. Para korban sedang menjalani visum,” jelasnya, Sabtu (04/03/2023).

Selain menembak warga sipil, KKB juga menembak seorang prajurit TNI yang sedang mengevakuasi korban. Prajurit bernama Praka Jumardi meninggal dunia, nyawanya tak tertolong saat berada di puskesmas.

“Total korban meninggal dunia akibat kejadian ini 2 orang, yakni seorang warga sipil dan seorang prajurit TNI,” jelas Benny.

Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia menambahkan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kontak tembak. Pihaknya juga telah meminta hasil visum dari para korban penembakan.

“Personel di lapangan juga telah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang ada di Kampung Abumega, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Selain itu, aparat gabungan TNI-Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB,” kata Nyoman.

Berdasarkan penelusuran, pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa kelompok teroris dan separatis Papua menyerang warga Papua ternyata benar. Ada sejumlah kasus penyerangan warga oleh kelompok teroris dan separatis di Papua, misalnya pada Maret dan September 2023.