Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal kerugian negara akibat korupsi.

Berikut laporan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal data kerugian negara akibat korupsi dari 2013 sampai 2022:

Tahun 2013 kerugian negara mencapai Rp 3,46 triliun
Tahun 2014 kerugian negara mencapai Rp 5,29 triliun
Tahun 2015 kerugian negara mencapai Rp 3,1 triliun
Tahun 2016 kerugian negara mencapai Rp 1,47 triliun
Tahun 2017 kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun
Tahun 2018 kerugian negara mencapai Rp 9,2 triliun
Tahun 2019 kerugian negara mencapai Rp 12 triliun
Tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun
Tahun 2021 kerugian negara mencapai Rp 62,9 triliun
Tahun 2022 kerugian negara mencapai Rp 48,7 triliun
Total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir tersebut sebesar Rp209,32 triliun.
Sumber: https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun

Data ICW juga dikutip di databoks.katadata.co.id. Dalam kurun waktu 2017-2021, ICW menyebut kerugian negara sudah mencapai Rp62,93 triliun.

Angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021

Terkait data kerugian negara akibat korupsi, melansir kompas.id, jumlah kerugian keuangan dan perekonomian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sepanjang 2022 mencapai ratusan triliun rupiah.

Sepanjang 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah menyampaikan, Jampidsus Kejagung telah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara yang sangat besar, yakni total mencapai Rp 144 triliun. Kerugian negara tersebut telah dihitung para ahli yang berkompeten di bidangnya.

”Total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 dollar Amerika Serikat (AS). Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109.550.602.210.093,” kata Febri.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut tahanan politik dan korban penculikan pada 1998 kini mendukung dirinya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Debat Perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (12/12/2023). "Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM, nyatanya orang-orang yang ditahan, tapol-tapol [tahanan politik] yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya," ujarnya. Berdasarkan pantauan melalui siaran langsung di YouTube KPU, pernyataan Prabowo itu disambut riuh pendukungnya di belakangnya seperti Andi Arief dan Budiman Sudjatmiko. Berdasarkan catatan Bisnis, klaim Prabowo itu telah disoroti oleh lembaga seperti Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan langkah politik korban penculikan dan penghilangan paksa pada Tragedi 1998 yang mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usman mencontohkan elite Partai Demokrat Andi Arief yang pernah jadi korban penculikan. Meski demikian, kini dia turut mendukung Prabowo. Dia juga menyebut nama Budiman Sudjatmiko. Meski Budiman bukan korban penghilangan, Usman tetap mempertanyakan solidaritas eks petinggi PRD itu dengan aktivis yang pernah disiksa dan bahkan ada yang hilang sampai saat ini. BACA JUGA Panas! Ganjar-Prabowo Saling Serang soal Pelanggaran HAM Berat Debat Pertama Capres, Prabowo: Hakim dan Penegak Hukum Harus Independen Jleb! Ganjar Pertanyakan Putusan MK soal Gibran Cawapres ke Prabowo "Saya kira terlalu terlihat pragmatis dan mungkin itu yang menyebabkan mereka bergabung, bukan karena asalan HAM, tapi karena alasan-alasan kepentingan jangka pendek politik," ungkapnya. Mengenai hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Asmin Fransiska menilai standar penyelesaian kasus kejahatan HAM bukan didasari dari dukungan apalagi dukungan politik. Menurutnya, terutama untuk kejahatan HAM berat, terdapat prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghukum (obligation to punish/ duty to prosecute). "Kepastian ketidakberulangan dibuktikan dengan akuntabilitas negara yaitu memastikan kasus tersebut diungkap secara benar [truth] dan adil [justice]. Juga, memastikan korban memperoleh remedi (the right to remedy) dan reparasi (the right to reparation), bukan memberikan klaim/posisi politik tertentu," ujar Fransiska. Untuk diketahui, artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Meski demikian, dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Bandar Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA) dan sudah dilakukan perawatan, termasuk di 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Sebagai informasi, artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Benarkah ada sejumlah mantan tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Dikutip dari artikel berjudul "Amnesty Bingung Banyak Korban Penculikan 98 Dukung Prabowo" yang dimuat kabar24.bisnis.com, memang ada sejumlah eks tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Mereka di antaranya politikus Partai Demokrat Andi Arief dan eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan langkah politik korban penculikan dan penghilangan paksa pada Tragedi 1998 yang mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Usman menilai, ada dua kemungkinan mengapa korban penculikan justru mendukung Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

Pertama, mereka menjadi pelupa; kedua, tidak memiliki kepekaan terhadap korban lainnya yang belum dilepaskan.

"Contohnya Yani Afri, putra dari Ibu Tuty Koto. Anaknya, Hardingga, sampai sekarang masih mencari ayahnya itu. Demikian pula Wiji Thukul, itu juga saya kira sampai sekarang belum ditemukan," ujar Usman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Dia mencontohkan elite Partai Demokrat Andi Arief yang pernah jadi korban penculikan. Meski demikian, kini dia turut mendukung Prabowo.

Dia juga menyebut nama Budiman Sudjatmiko. Meski Budiman bukan korban penghilangan, Usman tetap mempertanyakan solidaritas eks petinggi PRD itu dengan aktivis yang pernah disiksa dan bahkan ada yang hilang sampai saat ini.

"Saya kira terlalu terlihat pragmatis dan mungkin itu yang menyebabkan mereka bergabung, bukan karena asalan HAM, tapi karena alasan-alasan kepentingan jangka pendek politik," ungkapnya.

Amnesty sendiri beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (6/12/2023). Pada kesempatan itu, mereka menitipkan tiga agenda hak asasi manusia (HAM) untuk menjadi tema debat capres-cawapres Pilpres 2024.

Usman Hamid menjelaskan, KPU yang diwakilkan oleh Komisioner August Mellaz sudah berjanji akan menyampaikan tiga agenda HAM itu ke para panelis debat.

Ketiga agenda itu pertama yaitu terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari.

"Kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat," ujar Usman.

Pernyataan Prabowo yang menyebut ada sejumlah mantan tahanan politik (tapol) dan korban penculikan yang kini mendukung dirinya sebagai capres pada Pilpres 2024 ternyata benar.

Ada sejumlah mantan tapol dan korban penculikan yang kini mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Mereka di antaranya politikus Partai Demokrat Andi Arief dan eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko.