Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari snopes.com, disebutkan bahwa belum ada bukti bahwa Ivermectin dapat menyembuhkan covid-19 pada manusia. Diketahui pula bahwa ada peneliti dari Monash Biomedicine Discovery Institute and the Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, Australia melakukan penelitian Ivermectin efektif menghentikan SARS-CoV2, virus dari Covid-19. Namun, penelitian itu sama sekali tidak diberikan pada manusia ataupun hewan dan masih tahap awal untuk menguji obat-obatan farmasi atau intervensi sebelum beralih ke organisme hidup.

Dalam artikelnya, snopes.com menyebutkan bahwa terlalu dini untuk mengklaim bahwa Ivermectin adalah obat atau pengobatan yang efektif, atau mungkin akan menjadi salah satunya dalam waktu dekat.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration (FDA) menegaskan tidak menganjurkan penggunaan ivermectin untuk mengobati Covid-19. "Meskipun ada penggunaan Ivermectin yang disetujui pada manusia dan hewan, ivermectin tidak disetujui untuk pencegahan atau pengobatan Covid-19," tulis FDA dalam laman resminya. Menurut FDA, artikel penelitian yang diterbitkan pada Juni 2020 menggambarkan dampak ivermectin pada SARS-CoV-2 pada pengujian laboratorium.

FDA menyatakan, tipe studi laboratorium pada penelitian tersebut biasanya digunakan pada tahap awal pengembangan obat. "Pengujian tambahan diperlukan untuk menentukan apakah ivermectin mungkin sesuai untuk mencegah atau mengobati virus Corona atau Covid-19," tegas FDA.

Klaim yang menyebutkan Ivermectin sebagai obat Covid-19 tidak benar. Hingga artikel periksa fakta ini dibuat (1 September 2020), Ivermectin belum ditetapkan menjadi obat untuk Covid-19. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari liputan6.com, diketahui bahwa foto tersebut merupakan foto jenazah pada tradisi Ma'nene atau upacara pembersihan mayat yang merupakan tradisi dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Foto serupa dengan postingan tersebut ditemukan pada artikel berjudul “Für indonesisches Leichenritual werden die Toten ans Tageslicht gebracht (ritual pemakaman Indonesia, orang mati dibawa ke cahaya)” yang tayang di laman heftig.de. Foto serupa tersebut terdapat pada foto ke delapan pada artikel tersebut.

Pada caption di foto dalam heftig.de tertulis sumber gambar diambil dari video di kanal Youtube HasbiTubeHD dengan judul "Tradisi Ma'nene, Ritual Mengganti Pakaian Mayat di Tana Toraja" yang diunggah pada 25 Desember 2014.

Adapun, tradisi Ma'nene merupakan merupakan kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang sudah ratusan tahun meninggal dunia. Prosesi dari ritual Ma'Nene dimulai dengan para anggota keluarga yang datang ke Patane untuk mengambil jasad dari anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Patane merupakan sebuah kuburan keluarga yang bentuknya menyerupai rumah. Lalu, setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, kemudian jasad itu dibersihkan.

Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Setelah pakaian baru terpasang, lalu jenazah tersebut dibungkus dan dimasukan kembali ke Patane.

Rangkaian prosesi Ma'Nene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Ritual ini biasa dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Pertimbangannya karena pada umumnya para keluarga yang merantau ke luar kota akan pulag ke kampungnya, sehingga semua keluarga dapat hadir untuk melakukan prosesi Ma'Nene ini bersama-sama.

Foto yang disertakan merupakan foto jenazah bagian dari tradisi di Toraja Ma’nene atau upacara pembersihan mayat, bukan foto istri durhaka.

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula mencari artikel di Tempo.co yang berjudul "Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta, Tak Ada Lagi yang Minta Salaman dan Selfie". Hasilnya, ditemukan bahwa Tempo.co memang pernah memuat artikel dengan judul tersebut pada 28 Agustus 2020.
Menurut artikel itu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Yogyakarta pada 28 Agustus 2020. Di sana, Jokowi memenuhi sejumlah agenda, di antaranya meresmikan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA serta acara di Istana Gedung Agung Yogyakarta.
Jokowi meresmikan Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta, pada pukul 09.15 WIB. Setelah itu, rombongan bertolak ke Gedung Agung. Di sana, Presiden Jokowi menyerahkan Bantuan Presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro ke perwakilan masyarakat.
Suasana kunjungan Jokowi di Gedung Agung yang berada di kawasan wisata Malioboro ini terasa berbeda dibanding sebelumnya, terutama sebelum pandemi Covid-19. Jika masyarakat selalu menyemut di seputaran Gedung Agung untuk menyambut, sekadar melihat, atau berusaha mendekat untuk bersalaman hingga selfie bersama Presiden Jokowi, kali ini suasana kawasan itu benar-benar lengang.
Kunjungan Jokowi ini tak sampai membuat jalan di depan Gedung Agung ditutup. Penjagaan juga tak terlalu ketat. Namun, hampir tidak ada orang yang mendekati Gedung Agung. Belum ada informasi apakah di sela kunjungan kali ini Presiden Jokowi akan berjalan-jalan di seputaran Malioboro seperti sebelumnya.
Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini, lalu lintas di Malioboro cukup lengang. Padahal, sepanjang Agustus 2020 ini, wisatawan sudah mulai memadati kawasan Malioboro pada siang maupun malam. Para pedagang di Pasar Beringharjo tetap beraktivitas seperti biasa.
Obyek wisata, seperti Benteng Vredeburg di seberang Gedung Agung, pun dikunjungi wisatawan, meski jumlahnya masih sedikit. "Museum tetap buka seperti biasa, hanya libur pada Sabtu, Minggu, dan Senin," ujar Anggoro, seorang penjaga Benteng Vredeburg.
Saat Presiden Jokowi berkunjung hari ini, para jurnalis yang bertugas meliput kegiatan tersebut sempat tak diizinkan masuk Gedung Agung meski sudah mengikuti sejumlah persyaratan protokoler seperti menjalani rapid test Covid-19 dan ketentuan administratif lainnya.
Pada akhirnya, pihak protokoler kepresidenan membolehkan para jurnalis yang sudah terdaftar masuk ke Gedung Agung dengan catatan hanya sampai ke ruang pers dengan fasilitas layar televisi yang menyiarkan kegiatan Presiden Jokowi secara langsung.
Dalam artikel ini, sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta karena muak dan jijik. Tidak adanya warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Jokowi di depan Gedung Agung lebih kepada suasana pandemi Covid-19.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta karena muak dan jijik, menyesatkan. Suasana kunjungan Jokowi di Istana Gedung Agung Yogyakarta yang berada di kawasan wisata Malioboro pada 28 Agustus 2020 lalu memang terasa berbeda dibanding sebelumnya karena pandemi Covid-19.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait tulisan di atas. Selain itu, Tempo menghubungi sejarawan asal Inggris yang fokus pada sejarah modern Indonesia, Peter Carey, serta sejarawan Indonesia, Didi Kwartanada.
Dilansir dari Okezone.com, Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), Agus Sunyoto, nama Indonesia tidak ada kaitannya sama sekali dengan Wali Songo. Menurut dia, nama Indonesia sejatinya berasal dari bahasa Yunani Kuno, "Indo" dan "Nesos", yang berarti "Hindia" dan "Kepulauan".
"Saya rasa itu hanya akal-akalan sejumlah oknum saja. Sudah jelas kok nama negara kita diambil dari bahasa Yunani Kuno. Jadi akronim-akronim itu tidak ada benarnya," tutur Agus pada 17 Agustus 2018.
Saat dihubungi, Peter Carey menjelaskan bahwa istilah "Indonesia" ditemukan pada pertengahan abad ke-19, sekitar 1850-an, oleh pengacara Inggris yang berbasis di Pinang, James Richardson Logan (1819-1869), dan koleganya yang ahli geografi, George Windsor Earl (1813-1865).
Mereka kemudian mempopulerkan nama tersebut dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan di Singapura pada 1847-1863. Istilah itu juga dipopulerkan di Asia sebagai istilah akademik oleh etnografer Jerman, Adolf Philipp Wilhelm Bastian (1826-1905).
Dikutip dari artikel berjudul Earl, Logan, and "Indonesia" karya Russell Jones, kaum nasionalis Indonesia menolak nama resmi "Nederlandsch-Indie" (Hindia Belanda). "Dapat dimengerti jika mereka menolak nama 'Hindia' (Indie atau Indische). 'Indonesia' menjadi sebuah pilihan yang wajar, tidak ambigu dan tidak memiliki asosiasi kolonialis," ujar Jones.
Pada saat yang sama, terdapat gerakan menuju adopsi kata "Indonesia" untuk menggambarkan penduduk non-Belanda di Hindia Belanda. Mereka tidak ingin disebut "Belanda". Mereka pun tidak ingin dikenal dengan nama etnis mereka, seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, dan sebagainya. Kata dalam bahasa Belanda, "inlander" (pribumi), pun dihindari karena memiliki arti yang merendahkan.
Kemudian, muncul gagasan dari Earl tentang nama "Indus-nesia". "Indus" berarti Hindia, dan "nesia" berarti nusa yang berasal dari kata "nesos", bahasa Yunani, yang berarti kepulauan. Menurut Jones, baik Earl maupun Logan menjadi yang terdepan dalam mempopulerkan penggunaan istilah "Indonesia" ketimbang "Hindia Belanda" atau "Nusantara".
Menurut Peter, nama Indonesia pertama kali digunakan secara politik pada 1920-an. Pada 23 Mei 1920, Indische Sociaal Democratische Vereeeniging (ISDV) atau Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia, kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada akhir 1920.
Pada 1922, organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang berdiri pada 1908, Indische Vereeniging, juga berganti nama menjadi Perhimpoenan Indonesia. Menurut Jones, Mohammad Hatta pernah menulis pada 1929, "Dengan semangat yang tak kenal lelah, sejak 1918, kami telah menjalankan propaganda untuk 'Indonesia' sebagai nama tanah air kami."
Peter menuturkan, sebelum populernya nama Indonesia, perairan di sekitar kepulauan dan Pulau Jawa dikenal oleh para navigator Cina, India, dan Arab sebagai "Nan-hai", atau pulau-pulau di laut selatan; Dwipantara, atau pulau luar; dan Jazair al-Jawi, atau Pulau Jawa. Sebelum abad ke-15, dikenal istilah Suvarnabhumi, atau pulau emas dalam bahasa Sansekerta, untuk menggambarkan Semenanjung Melayu dan Sumatera.
Penjelasan serupa dilontarkan oleh Didi Kwartanda. Menurut Didi, nama Indonesia baru digagas baru pada abad ke-19. "Kemudian, founding father kita membaca buku dan jurnal yang memuat tulisan-tulisan Earl dan Bastian. Jadi, di masa Wali Songo, belum ada nama Indonesia," ujar Didi.
Seperti diketahui, menurut berbagai sumber, Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) wafat pada 1419. Sunan Ampel (Raden Rahmat) wafat pada 1481. Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim) wafat pada 1525. Sunan Drajat (Raden Qasim) wafat sekitar 1522.
Kemudian, Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan) wafat pada 1550-an. Sunan Giri (Raden Paku) wafat pada abad ke-16. Sunan Kalijaga (Raden Said) wafat pada abad ke-15. Sunan Muria (Raden Umar Said) wafat pada 1551. Adapun Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) wafat pada 1570-an.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa nama Indonesia berasal dari akronim inisial para Wali Songo keliru. Menurut para sejarawan, istilah Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Nama yang berasal dari kata "Indus" (Hindia) dan "nesia" (kepulauan) ini merupakan gagasan pengacara Inggris James Richardson Logan dan koleganya yang ahli geografi, George Windsor Earl. Istilah Indonesia dipopulerkan di Asia sebagai istilah akademik oleh etnografer Jerman, Adolf Philipp Wilhelm Bastian (1826-1905). Nama Indonesia pertama kali digunakan secara politik pada 1920-an. Adapun para Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16, di mana nama Indonesia belum dikenal.
ANGELINA ANJAR SAWITRI | IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id