Selengkapnya ada di penjelasan.
Sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani, telah menyuarakan bahwa dirinya akan mundur dari jajaran kabinet Presiden Jokowi. Akun Facebook bernama Jadikan Dia Pria Sejati ini menyebutkan bahwa keinginan Sri Mulyani untuk mundur ini disebabkan oleh besaran utang luar negeri Indonesia yang ugal-ugalan.

Namun, informasi yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya sebagai Menkeu, telah secara tegas dibantah oleh Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo.

“Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” tulis Prastowo melalui akun pribadinya @prastow, Jumat (5/1) lalu.

Jadi dapat disimpulkan, informasi yang menyebutkan bahwa Menkeu Sri Mulyani suarakan dirinya mundur dari kabinet merupakan klaim yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, sampai hari ini, belum ada pernyataan resmi dari Sri Mulyani terkait dengan keinginan mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Sri Mulyani terpantau masih menjalankan tugasnya selaku Menteri Keuangan.

Sebuah video beredar melalui media sosial Instagram. Unggahan milik akun bernama @pakarkampanye ini membagikan sebuah video yang memperlihatkan Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah DKI Jakarta yang tengah mencabut stick cone jalur sepeda di salah satu ruas jalan. Dalam klaimnya, akun ini juga menyebutkan bahwa pencabutan ini dilakukan pada 13 ruas jalan yang ada di Jakarta. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk dari upaya penghilangan terhadap karya Anies Baswedan di Jakarta. Lalu apakah benar, pencabutan stick cone pada ruas-ruas jalan di Jakarta, merupakan tindakan dari Dishub DKI yang berusaha menghilangkan karya Anies di Jakarta?

Setelah melakukan penelusuran terhadap video dan klaim tersebut, ditemukan sebuah fakta yang melatarbelakangi aksi pencabutan stick cone oleh Dishub DKI tersebut. Melansir dari artikel kompas.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memang mencabut stick cone atau tiang pembatas jalur sepeda yang ada di 13 ruas jalan Ibu Kota. Namun dalam hal ini, pencabutan yang dilakukan tersebut ternyata dilakukan pada stick cone yang sudah rusak akibat ditabrak oleh pengendara motor.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa stick cone yang rusak tersebut dianggap dapat membahayakan pengendara sehingga perlu dicabut. Lebih lanjut, Syafrin berujar bahwa petugas Dishub DKI Jakarta sebelumnya menerima laporan dari warga terkait kerusakan stick cone. Karena itu, Dishub DKI Jakarta melakukan pengecekan lalu mencopot stick cone yang rusak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencabutan stick cone oleh Dishub DKI Jakarta bukan merupakan upaya penghilangan terhadap karya Anies Baswedan, sehingga klaim dalam unggahan dapat dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, pencabutan stick one yang dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta tersebut dilakukan terhadap stick one yang telah rusak akibat tertabrak oleh kendaraan bermotor. Stick one yang rusak tersebut harus dicabut untuk mejaga keselamata  pengguna jalan dan mencegah kecelakaan lalu lintas.

Beredar sebuah video dari channel youtube KUMPARAN TV thumbnail enam orang duduk di depan spanduk Ganjar-mahfud dengan kotak hitam di meja bernarasikan enam ahli hukum buktikan Jokowi sengaja gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kampanye.

Setelah ditelusuri, dari awal hingga akhir video tidak terdapat informasi terkait klaim yang beredar. Video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Narasi yang dibacakan dalam video tersebut bersumber dari artikel kompas.com berjudul “Polemik Jokowi Memihak dan Kampanye Dinilai Cara menutupi Pelanggaran Etika dengan Kesalahan” yang dimuat pada 25 Januari 2024.

Artikel tersebut membahas terkait Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara dan kepala pemerintahan boleh memihak dan berkampanye dianggap hanya alasan untuk menutupi deretan pelanggaran etika politik yang dia lakukan sebelumnya.

Thumbnail yang menampilkan enam orang duduk di depan sanduk Ganjar-Mahfud dengan kotak hitam di meja merupakan foto ketika Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim menggelar konferensi persnya di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.

Foto tersebut dimuat pada artikel suara.com dengan judul “TPN Ganjar-Mahfud Tuding Ada Perlakuan Intimidatif, Surat Panggilan untuk Aiman Diantar Tengah Malam” yang tayang pada 30 November 2023 dan dalam foto aslinya tidak terdapat kotak hitam di meja.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyatakan enam ahli hukum buktikan Jokowi sengaja gunakan APBN untuk kampanye tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya tidak ditemukan pemberitaan terkait enam ahli hukum buktikan Jokowi sengaja gunakan APBN untuk kampanye. Beberapa cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim narasi.

Channel youtube CATATAN ISTANA membagikan sebuah video bernarasi kampanye Prabowo-Gibran di boikot akibat pidato Jokowi tidak netral.

Setelah dilakukan penelusuran, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan hasil manipulasi. Beberapa cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video hanya membacakan artikel dari medcom.id berjudul “Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Respons Warganet: Jangan Pilih Gibran” yang dimuat pada 24 Januari 2024.

Artikel tersebut membahas respon warganet terkait pidato Presiden Jokowi yang secara terang-terangan mengatakan kalau seorang presiden boleh memihak bahkan brkampanye dalam kontestasi Pilpres.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim narasi yang menyatakan kampanye Prabowo-Gibran di boikot akibat pidato Jokowi tidak netral tidak terbukti dan termasuk ke dalam koten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi terkait kampanye Prabowo-Gibran di boikot akibat pidato Jokoei tidak netral. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, dalam video tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.