Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 

Tautan yang disematkan melalui keterangan pada poster di atas bukanlah situs resmi. Jika di-klik akan mengarah pada sebuah situs yang berbahaya.



Berdasarkan arsip berita Tempo, BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta ini diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat. BLT digelontorkan untuk membantu permodalan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Untuk memperolehnya, penerima bansos tersebut perlu memiliki usaha yang jelas untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Karena BLT UMKM ini berbeda dengan bantuan subsidi lainnya, maka pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkannya.

Dikutip dari Detik.com, para calon penerima dapat segera mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk mendapatkan bantuan ini syaratnya adalah sebagai berikut:

Cara Daftar BLT UMKM eform.bri.co.id : 

Dilansir dari Viva.co.id, untuk tahun 2024, BLT sebesar Rp 2,4 juta bisa didapatkan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini bukan dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang harus daftar lewat e-form BRI, tapi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024.

BPNT 2024 adalah program yang memberikan bantuan pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Totalnya bisa mencapai Rp 2,4 juta per tahun.



Bantuan sosial (Bansos) di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM) bisa di cek ke situs cekbansos.kemensos.go.id.

"Jenis-jenis Bansos Kemensos yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras 10 Kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan," dikutip dari laman cnbcindonesia.com.

Berdasarkan verifikasi Tempo, poster disertai klaim syarat dan tautan pendaftaran BLT UMKM 2022 adalah keliru. 

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. 

Kanal Youtube CATATAN ISTANA mengunggah video dengan klaim sidang MK berlangsung panas, Ketua KPU tidak berkutik pada saat dicecar oleh hakim MK dan kuasa hukum paslon nomor satu (Anies-Muhaimin) dan paslon nomor tiga (Ganjar-Mahfud).

Sebelumnya diberitakan kedua paslon tersebut sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.

Namun setelah menonton keseluruhan video, tidak ditemukan informasi valid yang menjelaskan tentang klaim tersebut. Cuplikan yang ditayangkan merupakan cuplikan sidang perdana MK atas gugatan paslon nomor satu dan tiga atas hasil Pemilu Presiden 2024.

Sedangkan narasi yang dibacakan identik dengan artikel yang diunggah Kompas dengan judul “KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres”

Dalam artikel tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai gugatan hasil Pemilu Presiden 2024 yang dimohonkan oleh paslon nomor satu dan tiga tidak jelas atau kabur. Menurut KPU, gugatan tersebut tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilu, melainkan membahas dugaan pelanggaran prosedur.

Melansir artikel Kompas yang lain, KPU yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Hifdzil Alim menyebut bahwa permohonan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies dan Ganjar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kuasa hukum KPU beranggapan bahwa gugatan kubu Anies dan Ganjar melanggar aturan MK.

Sehingga klaim yang terdapat pada video di media sosial tersebut merupakan informasi yang salah. Tidak ada kaitan antara klaim dan cuplikan video, serta dalam persidangan dengan agenda pembelaan dari KPU, KPU diwakili oleh kuasa hukumnya bukan langsung disampaikan oleh Ketua KPU.

Tidak ada kaitan antara klaim dan cuplikan video, serta dalam persidangan dengan agenda pembelaan dari KPU, KPU diwakili oleh kuasa hukumnya bukan langsung disampaikan oleh Ketua KPU.

Akun Twitter/X @HowThingsWork_ mengunggah cuitan yang melampirkan video dengan klaim sistem evakuasi pada bangunan baru di Jepang. Sistem evakuasi tersebut menggunakan sistem lift darurat tanpa menggunakan aliran listrik.

Namun faktanya video tersebut bukan merupakan sistem evakuasi bangunan baru di Jepang, melainkan dikembangkan di Korea Selatan. Selain itu, video tersebut juga menampilkan sebuah gedung di Korea Selatan.

Sistem evakuasi ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Nerigo. Nerigo menciptakan sistem berupa lift pribadi tanpa listrik yang ditujukan untuk gedung-gedung tinggi sebagai alat evakuasi apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, atau serangan teror. Lift ini dapat menuruni dari satu lantai ke lantai di bawahnya menggunakan beban penumpangnya.

Sistem evakuasi menggunakan lift pribadi bukan dikembangkan di bangunan baru di Jepang, melainkan dikembangkan di gedung tinggi Korea Selatan oleh perusahaan Nerigo.

Akun Twitter/X @muhammaroke mengunggah cuitan yang melampirkan video dengan klaim bahwa sejumlah perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) hilang. Perolehan suara yang hilang kemudian dibacakan pada sidang perdana MK mengenai sengketa hasil Pemilu 2024.

Dalam video yang dilampirkan, paslon AMIN disebut memperoleh suara sebesar 69% di Kalimantan Timur, 65,4% di Sulawesi Barat, 65,24% di Gorontalo, 71,19% di Sulawesi Tenggara, 61% di NTT, 64,54% di Papua Pegunungan Tengah. Secara keseluruhan paslon AMIN unggul di atas 60% atas perolehan suara.

Setelah dilakukan penelusuran, suara yang menjadi latar dalam video tersebut merupakan penjelasan dari Bambang Widjojanto, Kuasa Hukum paslon AMIN pada saat pembacaan gugatan sidang pertama MK. Bambang sedang menjelaskan dugaan keterlibatan penjabat kepala daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya untuk mendukung paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

Perolehan suara yang diklaim sebagai suara paslon AMIN yang hilang, justru merupakan perolehan suara milik paslon Prabowo-Gibran. Sehingga klaim mengenai perolehan suara paslon AMIN hilang dan ditemukan di sidang perdana MK merupakan informasi yang salah.

Bukan perolehan suara AMIN, rekaman suara pada video adalah penjelasan dari Bambang Widjojanto yang menjelaskan tentang perolehan suara Prabowo-Gibran.