Sebuah akun TikTok @arylogic, mengunggah video Mahfud MD saat berdebat dengan Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Video itu menampilkan sebuah percakapan saat Desmond bertanya kepada Mahfud tentang tugas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), namun Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Narasi dalam video mengatakan seolah olah Mahfud MD panik dalam situasi tersebut.

Faktanya, setelah menyaksikan secara utuh video tersebut di YouTube MerdekaDotCom, ternyata video yang tayang di TikTok adalah hasil potongan-potongan. Sehingga video hasil potongan tersebut membuat kesan Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan tentang tugas Kompolnas.

Dilihat dari YouTube MerdekaDotCom yang berjudul “[Full] Debat Sengit Mahfud MD VS Desmond saat Rapat Kasus Brigadir J di DPR,” topik pembicaraan mengenai tugas Kompolnas itu dimulai dari menit 09:32 saat Desmond pertama kali bertanya kepada Mahfud terkait hal itu. Kemudian hingga menit 10:08 Mahfud MD menjelaskan mengenai tugas Kompolnas. “Kompolnas itu ikut mengawasi dan memberi rekomendasi, tapi saya Menkopolhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Kompolnas itu pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra ” kata Mahfud dengan tegas.

Dilansir dari Kompas.com, Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.

Video tersebut hasil potongan-potongan. Video utuh menunjukkan Mahfud MD bisa menjelaskan tugas Kompolnas kepada Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa

Akun TikTok @ultramilkuser mengunggah video yang memperlihatkan Menara Eiffel di Perancis terbakar hebat. Tampak api berkobar besar di seluruh besi menara. Pengunggah menambahkan narasi “apa ini ?besi yg begitu kokoh bisa meleleh terbakar seperti kayu kering,saat api mengamuk” di dalam video yang sudah dilihat 2 juta pengguna TikTok itu. Video TikTok itu diunggah pada 24 Januari 2024.

Dilansir dari Tirto.id, Tim Riset Tirto mengecek keaslian foto dengan memanfaatkan alat pendeteksi gambar yang dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Hive Moderation. Setelah memasukkan foto Menara Eiffel terbakar ke platform tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa foto itu 99,9 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI.

Reuters tidak menemukan laporan yang dapat dipercaya bahwa bangunan tersebut terbakar. Tidak ada laporan terkait terbakarnya Menara Eiffel yang terdaftar di situs web kepolisian Paris.

Informasi tidak benar. Video itu merupakan hasil manipulasi dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).

Terbitnya aturan baru soal perhitungan pajak gaji pekerja dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, menuai beragam respon dari masyarakat. Belum disosialisasikan secara masif, aturan baru ini telah memunculkan beragam spekulasi, yang kemudian menimbulkan berbagai kekeliruan didalamnya.

Salah satunya adalah klaim yang disebutkan dalam akun Instagram @faizalhafan, yang menyebutkan bahwa aturan baru perihal perhitungan pajak ini berisi kebijakan kenaikan pajak kepada pekerja oleh pemerintah. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga diwawancari saat itu pun menyebutkan bahwa kenaikan ini merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah demi dapat menambah pemasukan negara untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini disebut kekurangan investor.

Namun faktanya, klaim yang disampaikan di dalam video tersebut mengandung kekeliruan. Melansir dari artikel Kompas.id, PP 58 Tahun 2023 ini berisi formula baru penghitungan tarif Pajak Penghasilan atau PPh 21, yang mulai diterapkan pada Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan akan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa tujuan PP ini yakni guna memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.

“Kemudahan tersebut tecermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2023).

Jika dalam mekanisme sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Namun dengan PP yang baru ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif, sesuai dengan kategori jenis wajib pajak yang telah tercantum di dalam peraturan tersebut. 

“Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif,” tuturnya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa adanya kenaikan jumlah pajak melalui peraturan baru dan akan digunakan untuk membiayai IKN, merupakan sebuah klaim yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, unggahan tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Faktanya, di dalam aturan baru mengenai tarif pajak, tidak ada kenaikan jumlah pajak yang dibebankan kepada pekerja. Peraturan terbaru ini hanya mengatur mengenai perubahan mekanisme perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan sederhana.

Sebuah akun media sosial Facebook bernama Adi Wicaksono membagikan sebuah informasi yang cukup menarik perhatian pada Kamis, 25 Januari 2024 lalu. Pasalnya, dalam unggahan tersebut, akun ini menyebutkan sebuah klaim yang menyatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 2,3. Selain melalui media sosial Facebook, isu mengenai IPK Gibran sebesar 2,3 sudah terlebih dahulu dibicarakan melalui media sosial X, hingga saat ini. Lalu apakah benar, bahwa Gibran memiliki IPK sebesar 2,3?

Isu mengenai nilai IPK Gibran sebesar 2,3 berawal dari cuitan sebuah akun di media sosial X yang menyebutkan bahwa Gibran lulus dengan nilai “Lower Second Class Honours” atau setara dengan nilai 48. Klaimnya ini didasari dari keterangan yang tercantum di dalam ijazah milik Gibran, yang belakangan tersebar di media sosial usai Gibran menunjukkan ijazah asli miliknya untuk menepis tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Akun X tersebut juga menambahkan, bahwa nilai yang berada di rentang itu, setara dengan IPK 2,3 di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mengundang beragam spekulasi dari masyarakat mengenai kompetensi dan kapabilitas Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Namun sampai saat ini, tidak ada artikel resmi ataupun keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan terkait, yang menyebutkan bahwa Gibran memiliki nilai setara IPK 2,3. Melansir dari artikel CNN Indonesia, Gibran pun secara tegas membantah hal tersebut.

“2,3 itu menurut siapa? Apa dia tahu nilai-nilainya?”, ujar Gibran.

Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, menjelaskan bahwa “Second Class Honour Second Division” yang diperoleh oleh Gibran merupakan sebuah tingkatan nilai. Di Inggris, Lower second class atau dikenal dengan istilah 2:2 atau Desmond, merupakan gelar yang biasa digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melamar pekerjaan. Predikat ini setara dengan nilai C atau 50-59.

“Itu sepertinya grading scale. Klasifikasi nilai-nilai mahasiswa tersebut,” kata Edi.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki IPK sebesar 2,3, merupakan sebuah klaim yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, tidak ada artikel ataupun pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa nilai yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka di universitas luar negeri, setara dengan nilai IPK 2,3.