Beredar video dari channel youtube CCTV POLITIK dengan klaim narasi yang menyatakan bahwa KPK menyita puluhan mobil mewah dan motor gede milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Setelah dilakukan penelusuran, isi video dalam klaim tersebut identik dengan salah satu video unggahan channel youtube BeritaSatu berjudul “KPK Sita 3 Mobil dan 1 Moge Milik Wawan” yang tayang pada 28 Januari 2014.

Video tersebut menayangkan peristiwa saat penyidik KPK menyita tiga mobil mewah dan satu motor gede milik Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten.

Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari gelora.co berjudul “Dugaan Skandal Rp300 T yang Diungkap Mahfud Bikin Kemenkeu Panik: Safari ‘Penyelamatan’ Dirancang” yang diunggah pada 18 Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa KPK menyita puluhan mobil mewah dan motor gede milik Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya judul dan isi video tidak berkaitan. Video tersebut menayangkan peristiwa saat penyidik KPK menyita tiga mobil mewah dan satu motor gede milik Tubagus Chaery Wardana, adik Ratu Atut Chosiyah.

Beredar tangkapan layar berita realrawnews.com dari akun instagram truth_seeker_jakartaa dengan klaim yang menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan untuk menghancurkan semua stok vaksin Covid-19 yang ada di Rusia. Dalam berita tersebut juga menginformasukan bahwa vaksin dapat menyebabkan HIV/AIDS.

Dikutip dari Cek Fakta Associated Press, klaim berita tentang perintah Putin untuk menghancurkan semua vaksin COVID-19 di Rusia adalah cerita yang berasal dari artikel blog Real Raw News yang diunggah pada 4 Maret 2023. Situs tersebut selalu mengunggah konten yang berisi humor, parodi, dan satir. Catatan situs ini lalu ramai setelah dibagikan pengguna media sosial.

USAToday menemukan informasi tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah Kementerian Kesehatan Rusia membagikan pesan di Telegram pada 5 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Rusia mengirimkan vaksin buatan perusahaan Rusia Sputnik V ke beberapa wilayah negara. Informasi tersebut disusul dengan klaim bahwa Putin telah memerintahkan penghancuran semua vaksin Covid-19 di Rusia. USAToday melaporkan bahwa tidak ada laporan berita yang kredibel.

Melansir tempo.co, soal vaksin Covid-19 dapat menyebabkan HIV/AIDS tidak benar. Tidak ada laporan maupun bukti dari uji klinis atau data tindak lanjut terkontrol dari vaksin Covid-19 yang dihubungkan dengan meningkatnya risiko kanker atau HIV/AIDS.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan untuk menghancurkan semua stok vaksin Covid-19 yang ada di Rusia adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya Berita tersebut berasal dari blog Real Raw News. Situs tersebut merupakan situs web dengan konten yang berisikan humor, parodi, dan sindiran.

Sebuah portal berita bernama Gelora Media mempublikasi artikel berjudul seperti di atas. Dalam isi artikel tersebut adanya perbandingan kebijakan Jokowi dengan pernikahan anaknya Kaesang di Solo yang mengumpulkan banyak orang, kemudian konserp grup band Dewa di JIS dan konser musik Blackpink di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.

Berdasarkan penelusuran, narasi klaim yang disebarkan tersebut adalah keliru. Dalam surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023, yaitu:

Pertama, Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemudian menegaskan bahwa larangan bukber tersebut untuk para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini ASN, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

Untuk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana,” tegas Pramono.

Sementara itu, Presiden Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden memberikan penjelasannya pada 27 Maret 2023. Arahan terkait berbuka puasa bersama ini hanya ditujukan bagi internal Pemerintahan. Ia Mengatakan tidak melarang masyarakat umum untuk buka puasa bersama.

Selain itu lanjutnya, Anggaran yang biasa dipakai oleh para pejabat negara ini untuk melangsungkan acara buka puasa bersama itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain seperti pemberian santuan bagi masyarakat miskin, dan bisa juga digunakan untuk menggelar pasar murah bagi masyarakat.

Informasi yang salah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa larangan buka puasa ini adalah khusus bagi internal pemerintahan bukan untuk masyarakat luas. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat atas beberapa kasus bebrapa waktu lalu.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video itu menjadi gambar menggunakan tools Keyframe dan menelusurinya pakai beberapa instrumen seperti Yandex Image Search dan Google Reverse Image.
Verifikasi Tempo menunjukkan bahwa potongan video yang diunggah tersebut berisi pernyataan sejumlah tokoh yang mengkritik kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah soal larangan buka puasa bersama, bukan aksi seperti tertulis dalam judul.
Video itu berisi kolase video Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj.
Video 1

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terlihat pada awal video memberikan keterangan kepada awak media. Pada kesempatan itu, dia menjawab pertanyaan jurnalis tentang larangan berbuka puasa bersama bagi pejabat.
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus," ujar Yaqut saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 24 Maret 2023 dikutip dari channel YouTube KompasTV.
Yaqut juga membantah larangan buka bersama yang menimbulkan kontroversi. "Nggak ada kontroversi, siapa bilang? Nggak ada kontroversi," ujar Yaqut.
Yaqut juga menjelaskan sebaiknya dana berbuka puasa bersama diberikan kepada fakir miskin atau yatim piatu. Sehingga lebih bermanfaat dan berguna.
Video 2

Potongan video berikutnya menampilkan mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, yang juga memberikan tanggapan atas kebijakan larangan berbuka puasa bersama yang dikeluarkan sekretariat kabinet.
Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini mengkritik agar sebelum mengeluarkan kebijakan atau larangan, pemerintah mempertimbangkan baik dan buruknya bagi masyarakat luas. Ini agar timbul kebijaksanaan dalam sebuah aturan yang dikeluarkan.
Menurut dia, boleh saja pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.
"Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidil Haram, Mekah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama," kata Said dikutip dari kantor berita Antara berjudul Said Aqil Siradj singgung larangan buka bersama, yang diterbitkan pada 25 Maret 2023.
Dua potongan video tersebut memang membicarakan tentang larangan buka puasa bersama, tetapi tidak membahas soal umat Islam melakukan aksi untuk menolak larangan buka puasa bersama. Tidak hanya itu, seluruh isi konten itu juga tidak berkaitan dengan narasi yang dituliskan pengunggah video, yaitu "Aksi tolak larangan buka bersama dilakukan umat islam hari ini".
Pernyataan Presiden Joko Widodo
Dalam arsip Tempo disebutkan, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengklarifikasi arahan Presiden Jokowi tentang larangan buka puasa bersama. Arahan itu tertuang dalam surat berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. 
"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono dalam keterangannya, Kamis, 23 Maret 2023. 
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparatur sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono. 
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video dengan narasi aksi tolak larangan buka puasa bersama, adalah sebagian benar.
Potongan video yang diunggah tersebut tentang kritik atas kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah soal larangan buka puasa bersama. Akan tetapi, tidak ada aksi penolakan seperti demonstrasi dalam video tersebut seperti yang tertulis dalam judul.