Klaim 1: Puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi PPPK

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah guru yang diangkat oleh pemerintah sebagai ASN namun bukan PNS.

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan klaim yang disampaikan Anies lebih rendah dari situasi faktualnya. Pada 2023, masih ada 742 ribu guru honorer di sekolah negeri.

Nabiyla Risfa, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, mengatakan masih ada ratusan ribu guru honorer yang menunggu diangkat untuk menjadi PPPK. Target di tahun 2024 adalah 1 juta guru, namun hingga 2023 masih 544.000 orang yang diangkat.

Klaim 2: 1,6 juta guru belum tersertifikasi

Menurut Peneliti The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG). Jumlah guru honorer sekolah pada tahun 2022 sebanyak 704 ribu, sementara pada 2023 kemendikbud mengangkat 296 ribu guru P3K.

Laporan Kompas.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia belum mencapai 50 persen. Sekitar 1,6 juta dari total 3,1 juta guru belum disertifikasi, padahal sertifikasi menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan profesi.

Persentase guru yang tersertifikasi terbanyak ada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 48,44 persen, berikutnya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 45,77 persen. Sementara persentase terkecil di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang hanya 28,49 persen.

Mengutip data Data resmi KemenPAN-RB, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Klara Esti, menyebutkan dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang, sebanyak 731.524 diantaranya merupakan guru honorer. Sementara, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084. Sementara belum tersertifikasi berjumlah 1,6 juta guru.

Berdasarkan pemeriksaan Fakta Tempo bersama ahli, puluhan ribu guru honorer tidak diangkat jadi guru PPPK dan 1,6 Juta guru belum tersertifikasi adalah benar.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak dan masih ada ratusan ribu guru honorer yang menunggu diangkat untuk menjadi PPPK.

KBR, Jakarta - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengklaim menaikkan gaji guru SMA-SMK di Jawa Tengah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah.

"Saya bercerita pengalaman saja, ketika pendidikan SMA dan SMK diserahkan pada provinsi, maka saya bertanya berapa gajinya? Gajinya 300 ribu. Maka saya minta para guru diberi gaji sesuai UMR Jawa Tengah, UMK dan plus ditambah 10 persen," kata Ganjar Pranowo dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Verifikasi:

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati menyebut klaim Ganjar kurang bukti.

Nabiyla mempertanyakan kriteria guru SMA-SMK yang mendapat gaji di atas UMP.

"Apakah termasuk guru honorer? Jika iya, terdapat data yang menunjukkan bahwa salah satu legacy Ganjar Pranowo di Jawa Tengah adalah menaikkan gaji guru honorer hingga 10x lipat. Namun, terdapat pula data bahwa di Jawa Tengah masih banyak guru honorer yang digaji 300 ribuan," kata Nabiyla kepada Koalisi Cek Fakta, Minggu (4/2/2024).

Klaim Ganjar mengenai pemberian honor bagi guru honorer di Jawa Tengah sesuai UMR ditambah 10 persen benar, tapi UMR yang dimaksud adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu hanya ditujukan bagi guru honorer dan pegawai honorer di sekolah negeri.

Pada 2017, saat Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10 Pergub 3/2017 mengatur honor bagi GTT yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10 persen dari besaran UMK, khususnya bagi GTT dengan beban mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan honorarium sesuai UMK, dengan tambahan honor bervariasi sesuai kualifikasi pendidikan, antara 2,5 persen untuk lulusan SM hingga 7,5 persen tambahan untuk lulusan S1.

Pergub itu diperbarui pada 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10 Pergub 7/2020 itu mengatur formulasi besaran honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana GTT dengan beban minimal 24 jam sampai 40 jam maksimal mengajar perminggu diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat ditambah dengan 10 persen besaran UMK.

Sedangkan GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu diberikan honorarium sebesar hasil dari pembagian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibagi dengan bilangan pembagi yaitu 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah jam mengajar dalam setiap minggu.

Pasal 11 Pergub itu menyebut honor GTT dan PTT itu bersumber dari APBD.

Klaim Ganjar mengenai pemberian honor bagi guru honorer di Jawa Tengah sesuai UMR ditambah 10 persen benar, tapi UMR yang dimaksud adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu hanya ditujukan bagi guru honorer dan pegawai honorer di sekolah negeri.

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyebut klaim itu kurang bukti. Menurutnya, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Apalagi, data yang ada mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, tidak disebutkan rentang/periode data yang menjadi acuan klaim Anies.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) selama dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual.

Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21 persen) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72 persen). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8 persen), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52 persen).

Adapun terkait kesehatan mental, menurut Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, ada 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku.

Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 4.010 pengguna swaperiksa di 34 provinsi pada April-Agustus 2020 mengungkap bahwa dalam lima bulan pandemi Covid-19 sebanyak 64,8 persen responden mengalami masalah psikologis, yaitu cemas (65 persen), depresi (62 persen), dan trauma (75 persen).

Sementara itu, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyebut klaim Anies benar.

Derry merujuk penelitian I-NAMHS (Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey) yang dipublikasikan 2022. Penelitian tersebut menemukan 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja.

Jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan (gabungan fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1,0 persen, gangguan perilaku 0,9 persen, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) dengan angka masing-masing 0,5 persen.

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyebut klaim itu kurang bukti. Menurutnya, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Apalagi, data yang ada mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Sesuai UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memandatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN. Menurut Data Indonesia yang merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2010-2022, pemerintah hanya berhasil memenuhi kewajiban tersebut pada empat tahun.

Rasio anggaran kesehatan sebesar 5% pada 2016. Kemudian, rasio anggaran kesehatan kembali melebihi 5% pada 2020, 2021, dan 2022. Besarnya rasio anggaran kesehatan pada tiga tahun terakhir terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk program penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi.

Walaupun ada mandatory spending sebesar 5%, rasio anggaran kesehatan Indonesia terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), yakni 1,51%. Persentase ini masih jauh dari ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 4%-5% dari PDB.

Anis Fuad, Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada mengatakan, dalam UU Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023, tidak diatur lagi mengenai mandatory spending. Sebelum UU Kesehatan yang baru disahkan, belanja wajib minimal kesehatan 5 persen, namun, dalam pelaksanaannya, memang sering tidak dapat mencapai.

Klara Esti, senior research associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengatakan dalam APBN 2024, anggaran kesehatan Indonesia sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Namun pada 2023 anggaran kesehatan Indonesia hanya mencapai Rp 96,6 triliun atau 4,3 persen.

Pada tahun anggaran 2024 misalnya anggaran kesehatan Indonesia mencapai 184 triliun atau 5,6 persen dari total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Angka tersebut naik 8,05 persen dibandingkan pada outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 172,5 triliun. Peningkatan anggaran kesehatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp 312 triliun.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, pernyataan Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat presiden sesi 5 yang menyebutkan anggaran kesehatan kerap terpotong sehingga tidak mencapai 5-10 persen dari APBN adalah sebagian benar.

Dalam kurun waktu lima tahun anggaran Kesehatan Indonesia sesungguhnya selalu mengalami peningkatan meski di beberapa periode tahun anggaran tidak mencapai 5 persen. Hal ini dikarenakan mandatory spending atau belanja wajib di sektor kesehatan sudah tidak lagi dikunci pada kisaran 5 persen dari APBN.