Setelah ditelusuri, UNHCR Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya.
Menurut akun X resmi perwakilan PBB di Indonesia @UNinIndonesia, komentar tersebut dikeluarkan oleh akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR Indonesia.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar itu bukan dari akun UNHCR resmi. Ikuti perkembangan informasi terbaru dari akun resmi @UNHCRIndoyang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia," tulis @UNinIndonesia, Jumat (8/12/2023).
Dalam situs resminya, UNHCR menyatakan bahwa warga Rohingya menjadi pengungsi karena mengalami penderitaan ekstrem di Myanmar.
"Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan; tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja; dibatasi dalam kamp dan desa; dan menjadi sasaran kekerasan ekstrem," tulis UNHCR di situsnya.
Adapun UNHCR ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi, serta membantu mencari solusi bagi pengungsi.
"Selama pengungsi tinggal di Indonesia untuk sementara waktu hingga solusi jangka panjang ditemukan bagi mereka, UNHCR bekerja berkoordinasi dengan pihak berwenang dan bekerja sama dengan mitra kerja, donor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan mereka dapat hidup bermartabat," demikian pernyataan UNHCR.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pernyataan mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang berisi permintaan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya adalah hoaks.
UNHCR Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Indonesia memberikan tempat tinggal dan status penduduk bagi pengungsi Rohingya.
Komentar tersebut dikeluarkan oleh akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR Indonesia.
Adapun, UNHCR menyatakan membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan ikut serta mencari solusi bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim foto baliho Prabowo Subianto sebagai capres dan Jan Ethes sebagai cawapres muncul di Labuan Bajo menggunakan Google Image dengan kata kunci 'Baliho Duet Prabowo-Jan Ethes Muncul Di Labuhan Bajo'.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Baliho Duet Prabowo-Gibran Muncul di Labuan Bajo" yang dimuat situs detik.com, pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Dalam artikel tersebut terdapat sejumlah kesamaan dengan klaim yaitu bentuk dan warna huruf, komposisi foto Prabowo dan waktu penayangan artikel. Namun dalam foto tersebut Prabowo berfoto dengan Gibran Rakabuming Raka bukan Jan Ethes.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim foto baliho Prabowo Subianto sebagai Capres dan Jan Ethes sebagai cawapres muncul di Labuan Bajo sebagian salah.
Baliho Prabowo tersebut bersama dengan Gibran Rakabuming Raka bukan Jan Ethes.

Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta membenarkan bagian klaim Anies mengenai kontribusi manufaktur atau industri pengolahan terhadap perekonomian terus menurun. 
Namun, pengukuran menggunakan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) ini bisa memberikan kekeliruan dalam analisis. “Apa benar supaya kontribusi sektor manufaktur tinggi, sektor jasa harus kita rem supaya kecil kontribusinya?Kan, enggak (begitu),” katanya. 
Berdasarkan data Laju Pertumbuhan PDB dari Badan Pusat Statistik, walaupun kontribusi sektor manufaktur mengalami penurunan, pertumbuhan sektor manufaktur tumbuh sebesar 5,01% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 5,61% pada tahun 2012. Proporsi tenaga kerja dalam industri manufaktur juga tetap stabil, meskipun mengalami sedikit dampak selama pandemi COVID-19.
Di sisi lain, sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang pesat. Contohnya, sektor teknologi informasi yang naik sebesar 7,74% pada tahun 2022, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sangat signifikan sebesar 19,87%. Pertumbuhan ini didorong oleh fenomenatech boom, seperti kehadiran platforme-commercedan layanan ojek daring.
Dengan kata lain, tambah Krisna, persentase PDB saja tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai apakah terjadi deindustrialisasi atau tidak.
Sementara itu, dosen Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya M. Rizki Pratama menyatakan bahwa klaim tentang Indonesia yang tengah mengalami deindustrialisasi, patut untuk menjadi perhatian bersama. Tren ini menunjukkan bahwa memang kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan, bahkan tidak pernah mencapai 20% selama lima tahun terakhir. 
Selain itu juga peran sektor industri di Indonesia tertinggal dari negara-negara kawasan ASEAN lainnya seperti Timor Leste, Laos, Filipina, dan Kamboja. White paper dari Datanesia yang berjudul “Denyut Deindustrialisasi ” menyebutkan: “Sejak 2011, kontribusi industri pengolahan tak pernah lagi mencapai 22%. Bahkan selama lima tahun terakhir, kurang dari 20%. Pada 2022, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional kian ciut tersisa 18,3%.” 

Pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi, salah satunya pada industri manufaktur yang mengalami penurunan signifikan,sebagian benar.
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan, bahkan tidak pernah mencapai 20% selama lima tahun terakhir. Akan tetapi persentase PDB saja tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menghakimi apakah terjadi deindustrialisasi atau tidak. Sektor lain seperti teknologi informasi dan transportasi tumbuh sangat pesat.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang telah memproduksi bahan bakar minyak dari tanaman (biofuel). Menurut data dari Statista, selain Indonesia, terdapat 9 negara lain yang telah memproduksi biofuel yakni Amerika Serikat, Brazil, Cina, Jerman, Argentina, India, Belanda, Thailand, dan Perancis.
Amerika Serikat merupakan produsen bahan bakar nabati terbesar di dunia pada tahun 2022, dengan produksi sebesar 1.627 petajoule. Brasil dan Indonesia berada di peringkat kedua dan ketiga, dengan angka masing-masing sekitar 915 dan 390 petajoule. 
Sebagai perbandingan, produksi bahan bakar nabati Jerman mencapai sekitar 138 petajoule pada tahun tersebut, menempatkan negara ini di antara lima negara teratas dalam produksi bahan bakar nabati, dan menjadi produsen utama di Eropa.

Hal yang sama disampaikan Denny Gunawan, Postdoctoral Research Associate, ARC Training Centre for the Global Hydrogen Economy, Particles and Catalysis Research Laboratory, UNSW Sydney, Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi bahan bakar biomassa seperti bioetanol dan biodiesel terbesar di dunia. 
Namun, berdasarkan data dari Our World in Data tahun 2022, produksi bahan bakar biomassa Indonesia masih di bawah Amerika Serikat dan Brazil.
"Tahun 2022, produksi bahan bakar biomassa Indonesia sebesar 108.22 TWh, di bawah Amerika Serikat (451.83 TWh) dan Brazil (254.02 TWh)," kata Denny Gunawan, peneliti dari ARC Training Centre for the Global Hydrogen Economy.

Hingga saat ini, kata Gunawan, belum ada negara yang beroperasi sepenuhnya dengan bahan bakar biomassa karena beberapa kendala seperti Keberlanjutan Sumber Biomassa,Logistik dan Kelayakan Ekonomi dan Kompatibilitas bahan bakar biomassa.
Keberlanjutan Sumber Biomassa
Denny mengatakan tidak semua sumber biomassa memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Beberapa sumber biomassa, utamanya biomassa generasi pertama yang bersumber dari tanaman pangan.
"Ada potensi pemangkasan emisi gas rumah kaca yang tidak substansial sebab kebutuhan lahan yang besar," katanya. 
Belum lagi biomassa generasi pertama memiliki isu terkait kompetisi dengan sektor lain yakni pangan. Kelapa sawit merupakan salah satu contoh sumber biomassa yang dianggap memiliki isu terkait aspek keberlanjutan. 
Mengingat banyak energi biomassa Indonesia saat ini dipasok dari sumber ini, perlu dipertimbangkan untuk beralih ke sumber lain seperti limbah biomassa yang memiliki dampak positif ke lingkungan lebih signifikan.
Logistik dan Kelayakan Ekonomi
"Kendala lain adalah sumber biomassa yang umumnya terfragmentasi dan tergantung wilayah. Dalam beberapa kasus, diperlukan infrastruktur logistik yang signifikan untuk pengumpulan sumber biomassa," ujar Denny.
Selain itu, kata Denny, beberapa pasokan biomassa tidak konsisten sehingga kontinuitas sumber untuk produksi dipertanyakan. Terkait kelayakan ekonomi, biaya pembuatan bahan bakar biomassa masih tergolong mahal dibandingkan bahan bakar fosil. 
Diperlukan upaya untuk pemutakhiran teknologi agar menjadi lebih efisien serta insentif dari pemerintah untuk membantu menurunkan biaya.
Kompatibilitas bahan bakar biomassa
Kebanyakan pemanfaatan bahan bakar biomassa masih sebagai campuran dengan bahan bakar fosil. Misalnya, biodiesel dicampur dengan petroleum diesel dalam rentang 6%-20% agar dapat digunakan pada kendaraan tanpa modifikasi mesin. 
"Isu kompatibilitas mesin ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk beralih ke bahan bakar biomassa sepenuhnya," katanya.
International Energy Agency (IEA) mencatat, kontribusi bahan bakar biomassa di Amerika Serikat masih sangat keci?, kurang dari 5%. Sementara itu, Brazil memiliki porsi suplai energi biomassa sekitar 34% dari total suplai energi nasional.

Berdasarkan verifikasi Tempo bersama ahli, klaim Prabowo bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di Dunia yang bisa menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tanaman atau Biomassa adalahkeliru. 
Berdasarkan data dari Statista dan Our World in Data, tahun 2022 produksi bahan bakar biomassa Indonesia masih di bawah Amerika Serikat dan Brazil. Produksi bahan bakar biomassa Indonesia sebesar 108.22 TWh, di bawah Amerika Serikat (451.83 TWh) dan Brazil (254.02 TWh).
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)