Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), tidak pernah menyalurkan bantuan sosial tunai melalui tautan.

Dikutip dari situs Kemensos, bantuan dari pemerintah disalurkan langsung kepada penerima bantuan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) atau program keluarga harapan (PKH).

Adapun nama-nama penerima bantuan diusulkan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan dan akan diidentifikasi kelayakannya.

Sebelum ditetapkan sebagai penerima bansos, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi dengan kunjungan rumah tangga.

Sementara, situs web resmi Kemensos difungsikan untuk mengecek daftar penerima, bukan mencairkan dana bansos.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang disebarkan di media sosial.

Pelacak situs Wheregoes menunjukkan tautan itu tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini dan di sini.

Adapun situs resmi pemerintah memiliki alamat situs dengan domain .go.id.

Tautan yang menawarkan BLT BBM sebesar Rp 750.000 merupakan hoaks. Penyaluran bansos pemerintah tidak dilakukan melalui tautan.

Situs web resmi Kemensos hanya digunakan untuk mengecek daftar penerima, bukan mencairkan dana.

Hasil penelusuran Tempo menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia dengan konflik Israel dan Palestina. 

Pengungsi Rohingya pertama kali masuk Indonesia melalui Aceh pada tahun 2009. Warga aceh menyebut mereka sebagai ”manusia perahu”. Sampai saat ini, kapal pengungsi Rohingya terus berdatangan terutama di Aceh.

Dilansir UNHCR, Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Myanmar sebelumnya dikenal sebagai Burma. 

Meskipun mereka  tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982. Hal itu menjadikan mereka sebagai populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.

Pada Agustus 2017, serangan bersenjata dan kekerasan berskala besar, memaksa ribuan orang Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Banyak dari mereka yang berjalan berhari-hari melewati hutan dan melakukan perjalanan laut yang berbahaya melintasi Teluk Benggala untuk mencapai tempat yang lebih aman di Bangladesh. 

Laman Doctors Without Borders menuliskan sejumlah besar Rohingya melakukan perjalanan berbahaya dengan kapal-kapal penyelundup melintasi Teluk Benggala untuk bergabung dengan lebih dari 100.000 orang Rohingya yang tinggal di Malaysia. 

Seringkali perahu-perahu mereka ditangkap pihak berwenang Malaysia. Namun ketika mereka kembali ke Bangladesh, mereka dihalangi oleh pihak berwenang Bangladesh. Mereka terdampar di laut selama berminggu-minggu-bahkan berbulan-bulan. Saat ini sebagian dari mereka terdampar di Indonesia, termasuk di Aceh, NTB, NTT, dan Sulawesi.

Dilansir Tempo.co, pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi akan memberi bantuan sementara kepada pengungsi etnis Rohingya yang masuk Provinsi Aceh. Namun bantuan tersebut tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal.



Sedangkan konflik Palestina dan Israel setidaknya dimulai pada 1896, saat Theodor Herzl pendiri gerakan Zionis menyerukan "pemulihan Negara Yahudi". Lalu pada tahun 1917, Deklarasi Balfour menjanjikan sebuah "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina". 

Sejak saat itu, migrasi orang Yahudi dari Eropa di wilayah Palestina terjadi. Kedatangan imigran Yahudi dari Eropa menimbulkan gesekan dengan warga yang lebih dahulu menempati wilayah tersebut. Lalu, pecah kerusuhan pertama pada tahun 1933. 

Konflik berlanjut hingga saat ini. Dilansir UNRWA, sampai saat ini ada sekitar 5,9 juta warga Palestina yang mengungsi akibat konflik bersenjata yang melibatkan Israel dan Faksi Militer Hamas dan Hezbollah. Saat ini pengungsi Palestina tersebar di 58 kamp pengungsi di Yordania, Lebanon, Republik Arab Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Indonesia termasuk negara yang konsisten memperjuangkan dan membantu warga Palestina. Dilansir laman Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 13 Februari 2024, KRl Radjiman Wedyodiningrat tiba di Pelabuhan Al Arish, Provinsi Sinai Utara Mesir membawa barang bantuan sebanyak 242.6 ton atau senilai lebih dari USD 1,5 juta untuk pengungsi Palestina.

Pada 23 Februari 2024, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan dukungan Indonesia terhadap fatwa hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan ilegal Israel atas Palestina.

Dilansir Narasi TV, netizen Indonesia dan Malaysia aktif menyebarkan informasi tentang konflik Palestina-Israel, menyerukan aksi boikot, melawan propaganda, dan terlibat dalam serangan verbal kepada tentara Israel melalui komentar dan pesan langsung (Direct Message) di media sosial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Rohingya sengaja dikirim ke Indonesia agar warganet tidak lagi mendukung Palestina adalahkeliru.

Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup konsisten menyuarakan penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Termasuk mendukung agar Israel diadili di Mahkama Internasional atas kejahatan perang. Selain itu, warganet Indonesia termasuk yang paling aktif menyebarkan informasi tentang konflik Palestina-Israel, menyerukan aksi boikot, dan melawan propaganda Israel.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video berisi Presiden Joko Widodo tersebut tidak terkait dengan pemberian bantuan. Video aslinya adalah saat Jokowi mengecam tindak kekerasan yang terjadi di jalur Gaza.

Memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri video asli Presiden Joko Widodo di media-media kredibel.

Rekaman video asli Joko Widodo itu telah banyak beredar, termasuk di saluran YouTube KOMPASTV yang diterbitkan pada 19 Oktober 2023 dengan judul "Pernyataan Presiden Jokowi atas Serangan Israel ke RS Al Ahli Gaza". Joko Widodo menyatakan sikap Indonesia atas serangan Israel di RS Al Ahli.



"Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza. Mengakibatkan korban sipil perempuan dan anak. Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap RS Al Ahli. Ini jelas pelanggaran hukum humaniter. Saya perintahkan Menlu untuk hadir di pertemuan luar bisa di OKI Jeddah kemarin untuk upayakan evakuasi WNI yang terkendala kondisi lapangan," kata Jokowi, yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi tegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil berjatuhan. Indonesia bersama OKI mengirim pesan kuat ke dunia menghentikan eskalasi.

"Untuk menghentikan penggunaan kekerasan fokus kemanusain dan menyelesaikan akar permasalahan. Kedudukan Israel atas Palestina. Dunia duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi juga diunggah di akun Instagram Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video tentang bantuan Rp 50 juta dari Joko Widodo, adalahkeliru.

Pidato Presiden Joko Widodo sebenarnya berisi soal pernyataan sikap Indonesia atas serangan Israel di RS Al Ahli, Gaza, Palestina.

"Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza. Mengakibatkan korban sipil perempuan dan anak. Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap RS Al Ahli. Ini jelas pelanggaran hukum humaniter. Saya perintahkan Menlu untuk hadir di pertemuan luar bisa di OKI Jeddah kemarin untuk upayakan evakuasi WNI yang terkendala kondisi lapangan," kata Jokowi.

Kompas.com mengecek hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk mengetahui kebenaran konten tersebut.

Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, 20 Februari 2024, dengan data masuk 100 persen, berikut perolehan suara setiap paslon:

Pengambilan sampel hitung cepat Litbang Kompas dilakukan di 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Sampel hitung cepat Litbang Kompas baru menyentuh 100 persen pada 20 Februari 2024, pukul 00.17 WIB.

Hitung cepat ini baru selesai setelah enam hari pascapelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

Kendati demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara tetap harus menunggu proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung selama 20 Februari hingga 21 Maret 2024.

Konten yang mengeklaim pasangan Anies-Muhaimin memperoleh suara 60,15 persen dalam hitung cepat Litbang Kompas adalah hoaks.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 20 Februari 2024 menunjukkan, Anies-Muhaimin mendapatkan suara 25,23 persen, dengan data masuk 100 persen.