Sebuah akun facebook dengan nama Pelitamas Mandiri Sosial Power pada 20 Maret membagikan sebuah video yang menampilkan cuplikan pembacaan sebuah berita dari Metro TV terkait salah satu anggota sidang Komite HAM PBB yang menyoroti netralitas Presiden RI Joko Widodo dalam Pemilu 2024, khususnya pasca adanya putusan MK yang dianggap melanggengkan Langkah putra sulungnya, Gibran, dalam mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Video tersebut diunggah dengan klaim Prabowo-Gibran diputuskan tidak boleh jadi Presiden dan Wapres oleh Mahkamah Internasional.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa tidak terdapat putusan sidang sebagaimana klaim pada narasi yang beredar. Sidang Komite HAM PBB ICCPR di Swiss tersebut membahas mengenai perkembangan penegakan HAM di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.

Pertanyaan mengenai netralitas Presiden RI itu disampaikan oleh Ndiaye yang merupakan anggota Komite HAM PBB dari Senegal. Dalam sidang tersebut, ia juga menanyakan beberapa hal lainnya seperti hak warga di Papua, hingga Undang-Undang Terorisme.

Dengan demikian, klaim pada narasi yang menyebutkan adanya putusan pelarangan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Internasional PBB, tidak benar.

Faktanya dalam video yang disertakan, anggota komite HAM PBB hanya menyoroti mengenai netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024 usai adanya putusan MK yang dianggap melanggengkan putra Jokowi untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dalam sidang Komite HAM PBB ICCPR di Swiss tersebut tidak ada putusan yang menyebut Prabowo-Gibran tidak boleh menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Sebuah akun Facebook dengan nama Eko Febriyanto pada 21 Maret membagikan sebuah video yang kericuhan massa aksi yang diklaim merupakan kejadian di depan gedung KPU pada 20 Maret 2024.
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa pria yang mengambil video menyebutkan lokasi kericuhan tersebut yakni di Petamburan. Sehingga hal tersebut merujuk pada adanya kerusuhan pada 22 Mei 2019 lalu yang diawali pembakaran sebuah mobil yang diparkir di depan asrama Brimob di Jl KS Tubun petamburan, Tanah Abang. Akibat hal tersebut, terjadilah bentrok antara sekelompok orang dengan aparat kepolisian.
Selain itu, ketika dilakukan penelusuran video yang identic secara manual menggunakan tool search di Youtube dengan kata kunci “Demo 22 Mei 2019” ditemukan sebuah video yang tayang pada 23 Mei 2019 di kanal AR dengan judul “Demo 22 Mei 2019 Kerusuhan/Pembakaran oleh Para Pendemo.”
Dengan demikian, klaim pada narasi yang menyebutkan bahwa video yang beredar merupakan kerusuhan di depan gedung KPU pada 20 Maret 2024, tidak benar.

Faktanya, video yang digunakan merupakan cuplikan kerusuhan 22 Mei 2019 di Petamburan antara sekelompok orang dengan aparat kepolisian. Kerusuhan ini merupakan aksi lanjutan dari hari sebelumnya, 21 Mei di depan kantor Bawaslu untuk menolak hasil Pemilu 2019.

Ditemukan video yang diunggah di media sosial dengan klaim cuaca ekstrem di Israel.

Namun setelah dilakukan penelusuran, video tersebut tidak benar.

Ditemukan video serupa yang diunggah di akun YouTube bernama Webcams de Mexico pada 16 September 2022. Media lokal Mexico Daily dan Excelsior TV melaporkan pawai pada hari yang sama untuk merayakan Hari Kemerdekaan Mexico.

Video kedua menunjukkan tiupan angin kencang di sekitar bangunan perumahan bertingkat, video tersebut telah diunggah di TikTok pada 4 Juli 2022. Keterangan pada postingan TikTok mengatakan video itu direkam di Valcea, di Rumania bagian tengah.

Dengan demikian klaim video tersebut adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Sebuah video yang seolah-olah menunjukkan orang buru-buru berlari dan rekaman angin kencang yang merusakkan bangunan pada 19 Oktober 2023 tidak benar, Video tersebut merupakan gabungan dari 2 video yang berbeda .

Beredar sebuah video dengan narasi menolak Jokowi berkuasa, menuntut kecurangan KPU dan mendiskualifikasi Prabowo Gibran.

Namun setelah dilakukan penelusuran video tersebut adalah tidak benar.

Faktanya Puluhan mahasiswa dari Aliansi Aliansi Mahasiswa Untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera kembali melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.(12/11/2020)

Setelah melakukan aksi setidaknya lebih dari satu jam di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Kalbar, puluhan mahasiswa itu sempat masuk ke depan kantor gubernur. Massa pun diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar.

Namun, mengetahui Gubernur Kalimantan Barat tidak berada di kantor, mahasiswa kembali melanjutkan aksi dengan berjalan kaki ke Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar. Mahasiswa tetap ngotot ingin bertemu gubernur untuk menuntut sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang sudah disahkan presiden.

Poin tuntutan mahasiswa kepada Gubernur Kalbar yakni menolak diterapkannya UU Cipta Kerja, menuntut gubernur menolak penerapan UU Cipta Kerja di Kalbar, serta meminta Gubernur Kalbar membuka ruang diskusi bersama mahasiswa.

Dengan demikian klaim video tersebut tidak benar dengan kategori konten yang dimanipulasi.

Video yang beredar dengan narasi menolak Jokowi berkuasa dan menuntut diskualifikasi Prabowo Gibran adalah tidak benar. Aksi mahasiswa tersebut merupakan demonstrasi bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, video tersebut telah dimanipulasi dengan narasi yang menyesatkan.