(GFD-2024-17606) [HOAKS] Jepang Larang Vaksinasi Covid-19 Berbasis mRNA

Sumber:
Tanggal publish: 28/03/2024

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Beredar narasi bahwa Jepang melarang penyuntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA.

Pelarangan itu dikaitkan dengan angka kematian mendadak yang meningkat di Jepang sejak 2021.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu hoaks.

Informasi soal Jepang melarang vaksinasi Covid-19 berbasis mRNA disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

Berikut penggalan narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (27/3/2024):

Berita Terkini: Jepang melarang suntikan mRNA Covid

Jepang baru saja melarang suntikan vaksin mRNA untuk penggunaan umum dan meminta negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya setelah penelitian resmi pemerintah mengaitkan suntikan tersebut dengan melonjaknya kematian mendadak di negara tersebut.

Seperti banyak negara lain di dunia, Jepang sedang berjuang melawan krisis kematian mendadak dan tidak terduga yang meroket sejak tahun 2021.

Permasalahan ini menjadi sangat mengerikan di Jepang sehingga negara tersebut kini menghadapi keruntuhan populasi karena lebih banyak warga yang meninggal dibandingkan yang dilahirkan.

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Rabu (27/3/2024), Jepang melarang suntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA.

Hasil Cek Fakta

Jepang memang pernah menangguhkan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 berbasis mRNA yang diproduksi Moderna pada Agustus 2021.

Dilansir Reuters, seminggu setelah pengiriman vaksin, distributor dalam negeri menerima laporan adanya kontaminasi di botol.

Meskipun beberapa perusahaan membatalkan rencana vaksinasi, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, rencana vaksinasi tidak akan banyak terpengaruh oleh masalah ini.

Usai masalah dugaan kontaminasi teratasi, Jepang tetap melanjutkan program vaksinasinya.

Dikutip dari Reuters, 19 Oktober 2023, Jepang kembali membeli tambahan 1 juta dosis vaksin Covid-19 dari Moderna.

Sampai Maret 2024, Jepang memberikan vaksin Covid-19 secara gratis. Namun, Kementerian Kesehatan Jepang akan menerapkan vaksinasi berbayar mulai April 2024.

Vaksin tersebut akan diperlakukan sama seperti vaksin influenza musiman, artinya penerima akan diminta membayar.

Dikutip dari NHK, pemerintah Jepang akan menarik biaya 7.000 yen atau sekitar Rp 730.000.

Sejauh ini tidak ada keputusan dari pemerintah Jepang untuk menghentikan vaksinasi Covid-19.

Kesimpulan

Narasi soal Jepang melarang penyuntikan vaksin Covid-19 berbasis mRNA adalah hoaks. Program vaksinasi Covid-19 di Jepang terus berjalan, tetapi mulai berbayar pada April 2024.

Pada Oktober 2023 lalu, pemerintah Jepang membeli 1 juta dosis vaksin Covid-19 berbasis mRNA yang diproduksi Moderna.

Rujukan

(GFD-2024-17605) [KLARIFIKASI] Fenomena Alam Gunung Lumpur Dinarasikan Bumi Meledak Setelah Gempa Tuban

Sumber:
Tanggal publish: 28/03/2024

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Beredar video semburan lumpur dari perut Bumi yang diklaim terjadi setelah gempa mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada 22 Maret 2024.

Narasi video menyebutkan, Bumi tiba-tiba meledak setelah gempa mengguncang Tuban.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten tersebut perlu diluruskan.

Video semburan lumpur yang dinarasikan Bumi meledak setelah gempa Tuban dibagikan oleh akun Facebook ini dan akun YouTube ini pada 22 Maret 2024.

Berikut narasi yang dibagikan:

Gempar !! Pertanda Apa ini...?Setelah Gempa Bumi Di Tuban.Bumi Tiba-tiba Meledak Sangat Dahsyat.

Hasil Cek Fakta

Setelah ditelusuri, video itu menunjukkan aktivitas gunung lumpur atau mud volcano di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Dilansir Kompas.com, gunung lumpur tersebut biasa disebut "bledug kuwu", dan terjadi akibat fenomena ekstrusi cairan seperti hidrokarbon dan gas seperti metana.

Ekstrusi adalah gerakan cairan dari dalam perut Bumi untuk mencapai permukaan. Sehingga, muncul letupan-letupan lumpur di permukaan tanah.

Sementara itu, Ketua Komite Shifting Energy dan EBTKE Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Handoko Teguh Wibowo, memberikan penjelasan terkait fenomena semburan lumpur dari mud volcano di Grobogan.

Selain Bledug Kuwu, terdapat gunung lumpur lain di Grobogan, tepatnya di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, dan disebut "bledug cangkring".

Handoko mengatakan, muntahan lumpur pascagempa adalah hal yang lazim terjadi di beberapa gunung lumpur.

"Hal ini terjadi karena adanya tekanan berlebih atau over pressure yang diakibatkan rambatan gelombang gempa yang terjadi di bawah kawah mud volcano," kata Handoko seperti diberitakan Kompas.com, 25 Maret 2024.

Menurut Handoko, hal tersebut bisa kembali terjadi apabila magnitudo gempa cukup besar dan menimbulkan tekanan berlebih.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video semburan lumpur yang dinarasikan Bumi meledak setelah gempa Tuban perlu diluruskan.

Video itu menunjukkan aktivitas gunung lumpur atau mud volcano di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Video tersebut dibagikan dengan judul clickbait. Faktanya, ahli geologi menjelaskan bahwa muntahan lumpur pascagempa adalah hal yang lazim terjadi di beberapa gunung lumpur.

Rujukan

(GFD-2024-17604) [HOAKS] MK Telah Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Sumber:
Tanggal publish: 28/03/2024

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com- Beredar video disertai klaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Setelah ditelusuri, klaim itu tidak benar dan video tersebut merupakan hasil manipulasi.

Adapun MK menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden, pada Rabu (27/3/2024).

Gugatan itu diajukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Seperti diberitakan Kompas.com, mereka meminta pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif, yakni pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etik berat.

Di samping itu, mereka mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Video yang mengeklaim MK telah memutuskan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini.

Akun tersebut membagikan video Ketua MK Suhartoyo sedang memimpin persidangan.

Dalam video, Suhartoyo diklaim mengabulkan seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, salah satunya mendiskualifikasi paslon nomor urut 2.

Hasil Cek Fakta

Tim Cek Fakta Kompas.com, menemukan video serupa di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI ini. Konten yang beredar di media sosial mencuplik klip pada menit 10:16.

Dalam video itu, Suhartoyo membuka sidang perdana perkara perselihan hasil pilpres, pada Rabu (27/3/2024).

Agenda sidang yakni memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pasangan calon yang mengajukan sengketa, serta memeriksa, dan mengesahkan alat bukti.

Dengan demikian, MK belum memutuskan perkara sengketa pilpres, termasuk mengeluarkan putusan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2.

Dilansir Kompas.id, sehari setelah sidang perdana, MK akan mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pasangan calon pemenang Pemilu 2024, serta mengesahkan alat bukti yang diajukan.

Kemudian, sidang pembuktian dimulai pada 1 hingga 18 April dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon sengketa dan KPU.

Selanjutnya, perkara sengketa hasil pilpres akan diputuskan pada 22 April 2024. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Adapun jadwal dan tahapan sidang PHPU telah diatur pada Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024.

Kesimpulan

Narasi bahwa MK telah memutuskan untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 adalah tidak benar atau hoaks.

Video aslinya menampilkan Ketua MK Suhartoyo membuka sidang perdana perkara sengketa hasil pilpres, pada Rabu (27/3/2024).

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024, perkara sengketa hasil pilpres akan diputus pada 22 April 2024.

Dalam sidang itu, MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Rujukan

(GFD-2024-17603) [HOAKS] Gebyar Undian Berhadiah dari Bank Jatim

Sumber:
Tanggal publish: 28/03/2024

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Beredar tawaran undian berhadiah mengatasnamakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim.

Beberapa akun Facebook membagikan tawaran itu disertai link atau tautan untuk mendaftar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tawaran undian itu hoaks.

Tawaran undian berhadiah disebarkan oleh akun Facebook dengan nama Promo Poin Bank Jatim 2024, Info Bpd Jatim, Promo Poin BankJatim 2024, Undian Info Jatim, dan Promo Poin Bank Jatim.

Kelima akun menyertakan tautan pendaftaran sebagai syarat mengikuti undian berhadiah.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (27/3/2024):

Khusus Nasabah BANK JATIM Yang Sudah Menggunakan*Mobile Banking dan sms Banking* Bank Jatim UNDIAN TABUNGAN GEBYAR BANK Jatim Berhadiah dari Bank Jatim# Hadir lagi, Ayo buruan Daftar agar memenangkan Grand Prize Seperti :- Grand Prize Mobil-1 unit mobil Alphard-1 unit mobil CR-V Turbo-1 unit mobil HR-V CVT-1 unit mobil Xpander-1 unit mobil Fortuner-1 unit mobil BR-V-1 unit mobil Brio-1 unit Mobil BMW.- 10 unit Motor Scopy- 8 unit Motor Xmax- 10 Unit TV Led 50 in.- 20 unit Smartphone promax14- 100emas batangan & Logam mulia. - 10 Paket Wisata singgapore- 10 Paket Umroh GratisMasih banyak keuntungan lainnya... Info lebih lanjut tentang pendaftaran (UNDIAN GEBYAR TABUNGAN BANK JATIM ) silakan klik menu (Daftar) Yang kami telah sediahkan..

Hasil Cek Fakta

Kelima akun Facebook menyertakan tautan dengan tiga alamat situs yang berbeda. Namun, ketiganya tidak mengarah ke situs resmi Bank Jatim.

Hasil pelacakann dengan bantuan Wheregoes dapat dilihat di sini, di sini, dan di sini.

Adapun alamat situs web resmi yakni www.bankjatim.co.id. Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi pendaftaran undian berhadiah di situs tersebut.

Sementara, akun Facebook resmi Bank Jatim memiliki centang biru sebagai tanda bahwa akun telah terverifikasi.

Kesimpulan

Tawaran undian berhadiah dari Bank Jatim merupakan hoaks. Tautan pendaftaran yang dibagikan beberapa akun Facebook tidak mengarah ke situs resmi Bank Jatim.