Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video aksi penyebaran awan buatan untuk merekayasa cuaca, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah mengungkap fakta sebenarnya dalam video tersebut dalam artikel berjudul "Cek Fakta: Tidak Benar Video Ini Penyemprotan Racun Udara" yang dimuat Liputan6.com, pada 4 Januari 2022.
Penelusuran menggunakan Google Image dengang menangkap layar video tersebut untuk dijadikan bahan.
 
 
Penelusuran mengarah pada artikel bejudul "Сообщение о «распылении коронавируса» военными оказалось недостоверным" yang dimuat situs enta.ru, pada, 16 Desember 2021. Artikel tersebut memuat foto yang identik dengan klaim.
 
Artikel situs enta.ru menyebutkan, video ini sebenarnya adalah penggalan rekaman latihan di tempat latihan Prudboy di wilayah Volgograd, yang diterbitkan pada 27 Juli 2021 di saluran YouTube resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Keterangan video tersebut menyebutkan bahwa rekaman itu menunjukkan bagaimana spesialis dari pasukan pertahanan NBC Distrik Militer Selatan menutupi area konsentrasi pasukan mereka dengan tabir asap.
Dalam versi lengkap video, beberapa personel militer tanpa peralatan perlindungan kimia khusus berdiri di dekat kendaraan yang menyemprotkan asap, yang membantah pernyataan bahwa mereka menyemprotkan zat beracun.
 
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Pasukan Perlindungan RKhBZ Selubungi Pasukan Rusia dengan Asap Kamuflase (VIDEO)" yang dimuat situs id.rbth.com, pada 29 Juli 2021.
Artikel situs id.rbth.com memuat foto yang identik dengan klaim.
Situs id.rbth.com menyebutkan, Pasukan Distrik Militer Selatan menjalani latihan kamuflase di bawah kepungan asap di pusat pelatihan Prudboy, Volgogradskaya Oblast. Menurut keterangan video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia di saluran YouTube resminya pada Selasa (27/7), penyemprotan asap dilakukan oleh Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi (Voyska radiatsionnoy, khimicheskoy i biologicheskoy [RKhBZ]), dengan menggunakan kendaraan khusus TDA-3 yang dibangun dari truk KamAZ. 
Dikepung asap seluas sekitar tiga kilometer, pasukan, senjata, peralatan dan infrastruktur militer terlindung sepenuhnya dari deteksi visual dan optik, baik dari darat maupun dari udara.
Sumber:https://lenta.ru/news/2021/12/16/corona_fake/
https://id.rbth.com/technology/83943-latihan-kamuflase-dengan-asap-gyx
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, video aksi penyebaran awan buatan untuk merekayasa cuaca tidak benar.
Video ini sebenarnya adalah penggalan rekaman latihan di tempat latihan Prudboy di wilayah Volgograd. Keterangan video tersebut menyebutkan menunjukkan bagaimana spesialis dari pasukan pertahanan NBC Distrik Militer Selatan menutupi area konsentrasi pasukan mereka dengan tabir asap
 

Tempo mula-mula menelusuri sumber video yang dibagikan dengan terlebih dahulu memfragmentasi menjadi gambar dengan menggunakantools InVID, lalu gambar hasil fragmentasi ditelusuri dengan menggunakantoolsGoogle Image. 
Hasilnya, video itu merupakan video Anies saat didoakan umat Kristiani di sela-sela acara pertemuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Persaudaraan Antariman (Berani), 15 September 2023. Video itu bukanlah merupakan acara kebaktian atau ibadah umat Kristiani.  
Video serupa terkait peristiwa itu diunggah situs berita Detik.com melalui kanal Detik20 pada 18 September 2023. Dalam pertemuan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan video itu menjadi bukti Anies merupakan orang yang memahami Islam dengan baik. Dia mengatakan umat dari agama lain ikut mendoakan Anies dan Cak Imin diberi kekuatan dan kesehatan.  
Video tentang suasana terkait dengan pertemuan itu diunggah pula oleh politisi Partai Nasdem Lusyani Suwandi, di akun Instagram pribadinya pada tanggal 15 September 2023. Lusyani sendiri hadir dalam acara tersebut dan menulis caption mengenai pertemuan itu:"breakfast meeting dengan tokoh-tokoh agama, mereka berdoa dan berharap Pak Anies jadi presiden...".  
Untuk memastikan peristiwa tersebut terjadi di Kediaman Anies Baswedan di Jakarta Selatan, Tempo memverifikasi informasi dari sumber kredibel. Hasilnya, peristiwa itu memang berlokasi di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hal itu terlihat dari lukisan Diponegoro yang tergantung di dinding pendopo rumah Anies yang bergaya joglo.

Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube pada 23 Mei 2023, Anies Baswedan pernah memperkenalkan dan memamerkan lukisan Diponegoro dan Soekarno yang dipasang di kediamannya.   
Dilansir Tempo.co, Anies Baswedan berswafoto dengan Sandiaga Salahudin Uno dengan latar lukisan Diponegoro itu pada acara open house di rumahnya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 26 Juni 2017. 

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video yang diklaim merupakan kebaktian umat Kristiani di kediaman Anies Baswedan adalahkeliru. 
Peristiwa itu bukanlah acara kebaktian, melainkan acara doa bersama sejumlah umat Kristiani untuk Anies di sela-sela acara pertemuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Persaudaraan Antariman (Berani) pada 15 September 2023.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa foto-foto bangunan berwarna merah tersebut memang benar kamp pengungsian di Pulau Bhasan Char yang dibangun di Bangladesh untuk etnis Rohingya. Namun kelompok etnis Rohingya yang datang ke Aceh dalam dua pekan terakhir, tidak berasal dari kamp pengungsian Pulau Bhasan Char, melainkan mereka yang masih berada di kamp Cox Bazar. 
Dengan menggunakanreverse image searchGoogle dan Yandex, Tempo dapat mengkonfirmasi bahwa bangunan tersebut adalah kamp pengungsian di Pulau Bhasan Char. Foto yang sama pernah tayang dalam berita Tempo, pada 6 Desember 2020. 
Jumlah rumahnya 1.440 unit, dengan dapur dan kamar mandi yang digunakan bersama untuk penghuni beberapa rumah yang berdekatan.
Video kolase gambar di TikTok memperlihatkan foto bangunan yang diklaim sebagai rumah pengungsi Rohingya di Bangladesh. Foto yang sama pernah tayang dalam berita Tempo dan New York Times.

Foto tersebut menunjukkan rumah-rumah yang dibangun pemerintah Bangladesh, di Pulau Bhasan Char, untuk pengungsi Rohingya. Jumlah rumahnya 1.440 unit, dengan dapur dan kamar mandi yang digunakan bersama untuk penghuni beberapa rumah yang berdekatan.
Kondisi Pengungsian di Bangladesh
Menurut Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra, dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan kelompok etnis muslim dari Myanmar terpaksa mengungsi dan tidak bisa pulang karena mengalami persekusi selama puluhan tahun. Menurutnya, Etnis Rohingya menjadi populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Sejak 1977-1978, mereka telah kehilangan kewarganegaraan. Sementara pada tahun 1979 sempat ada repatriasi dari Bangladesh. Kemudian pada 1982 ada konstitusi yang membuat mereka tidak memiliki status warga negara Myanmar.
Kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan berbagai penjajahan etnis membuat Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun karena tidak ada kejelasan dan sanitasi yang buruk, maka di Bangladesh-pun ditolak di kamp-kamp pengungsi. Kondisi kamp sangat buruk dan kondisi mereka semakin rentan karena eksploitasi dan kekerasan. Bahkan pada 2017 ada kampanye anti Rohingya. Kemudian pada tahun 2021 karena kondisi Myanmar juga bergejolak termasuk kepada etnis lain, sedangkan di Bangladesh juga tidak layak. 
Kekerasan yang berlangsung sejak 2017, ratusan ribu orang Rohingya berpindah dan tinggal di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut UNFPA per Juni 2023, hampir 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Cox's Bazar, yang disebut sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun kondisi di Cox Bazar sangat sulit. Banyak pengungsi Rohingya tinggal di tempat penampungan sementara yang penuh sesak dan tidak memberikan privasi yang memadai serta menimbulkan risiko perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan. 
Layanan dasar juga terbatas di dalam jaringan kamp. Banyak pengungsi Rohingya yang sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Bangladesh juga rentan terhadap bencana alam dan para pengungsi di Cox Bazar telah terpapar banjir, angin topan, dan tanah longsor, yang kemungkinan besar akan meningkat frekuensi dan intensitasnya dari waktu ke waktu. 
Dari laporan BBC yang dipublikasikan ulang oleh Tempo, Pemerintah Bangladesh kemudian membangun kamp pengungsian di Bhasan Char. Lokasinya terletak 60 km dari daratan utama Bangladesh, yang muncul ke permukaan laut kurang dari 20 tahun lalu. Ketinggian tanahnya kurang dari dua meter di atas permukaan laut. Materi tanahnya adalah tanah lempung, berasal dari sedimen Himalaya yang dibawa sungai ke laut. 
Pemerintah Bangladesh bertujuan merelokasi lebih dari 100.000 pengungsi ke pulau itu guna meredakan ketegangan di kamp-kamp pengungsian di Cox Bazar. 
Akan tetapi, bagi banyak orang Rohingya, pulau itu adalah "penjara" dan dari 306 pengungsi yang kini bermukim di pulau tersebut, semuanya direlokasi tanpa persetujuan mereka. Tidak ada pengungsi yang diperbolehkan pergi. PBB mengatakan sebagian besar 306 orang itu adalah perempuan dan anak-anak. 
Dari Cox's Bazar ke Aceh
Media asal Jerman, DW dan media Australia, ABC, melaporkan bahwa orang-orang Rohingya yang datang ke Provinsi Aceh sejak November, adalah mereka yang berasal dari kamp pengungsian Cox Bazar, bukan Pulau Bhasan Char.
Seorang pengungsi, Abdu Rahman, mengatakan bahwa kondisi Kamp pengungsian Cox Bazar semakin tidak aman dengan lebih seringnya terjadi kriminalitas. Situasi itu membuat mereka merasa masa depan semakin suram.
Di tengah kondisi itu, mereka mendapatkan tawaran dari sindikat penyelundupan orang. Sindikat itu menawarkan perjalanan ke Indonesia atau Malaysia dengan sejumlah imbalan. Indonesia dipilih karena ongkosnya lebih murah, yakni 1,800 USD. Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra, mengingatkan bahwa warga etnis Rohingya adalah korban, bukan pelaku.
Jadi pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh baru-baru ini berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar, bukan dari Pulau Bhasan Char yang sulit bagi pengungsi Rohingya keluar dari pulau itu.
Aktivis HAM dan demokrasi di Indonesia dan ASEAN, Rafendi Djamin, dikutip dari laman BRIN, memberikan paparan mengenai Hak Asasi Manusia, Komitmen Global Indonesia, dan Konsekuensinya. Dalam perspektif HAM, Rohingya adalah pencari suaka politik atau pengungsi politik yang tergolong dalam kategori kelompok rentan dalam masyarakat. Rohingya juga mempunyai hak mencari perlindungan internasional di bawah dasar hukum HAM dan Humaniter Internasional Refugee Convention 1951.
Rafendi menerangkan, hak yang paling utama adalah penghargaan dari negara atas prinsip bahwa Indonesia dan seluruh negara harus melindungi orang yang mencari perlindungan internasional. Pada konvensi tersebut, negara tidak boleh mengembalikan orang yang mencari suaka tanpa memperhatikan keselamatan pengungsi (non refoulement). Indonesia wajib melaksanakan semua konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab HAM yang sama, Indonesia memiliki komitmen global mengenai HAM internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya meninggalkan kamp pengungsian mewah di Bangladesh, dan pergi ke Indonesia karena malas bekerja adalahkeliru.
Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia baru-baru ini berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar, bukan dari Pulau Bhasan Char. Mereka juga enggan dipindah ke Pulau Bhasan Char yang dilengkapi bangunan rumah baru, karena tidak adanya pekerjaan dan tingginya potensi bencana alam.

Untuk memverifikasi informasi tersebut, Tempo menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir. Menurut Ilham, pengungsi Rohingya tidak bisa ikut sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pengungsi Rohingya tidak bisa ikut memilih dalam Pemilu 2024. Dasar seseorang menjadi pemilih itu, harus memiliki NIK KTP elektronik ataupun NIK di Kartu Keluarga,” kata Ilham melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 8 Desember 2023.
“Kami memiliki sistem yang namanya Aplikasi Sidalih (Data Pemilih). Semua pemilih yang memenuhi syarat dan sudah terdaftar ada dalam data tersebut. Petugas TPS/KPPS akan mengecek semua kelengkapan sebelum pemilih masuk ke dalam TPS seperti surat pemberitahuan memilih (C6), KTP/KK dan terakhir cek NIK melalui hp android petugas di Apps Sidalih,” lanjutnya.
Tidak ada celah bagi orang yang tidak memiliki kelengkapan data bisa memberi suara dalam Pemilu 2024. Ada 7 anggota KPPS, 1 pengawas TPS dan para saksi yang akan saling mengocontrol kalau ada keanehan dan kecurangan di TPS.
Dikutip dari laman resmi KPU, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Syarat untuk menjadi pemilih, PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU No.7 Tahun 2022, syaratnya sebagai berikut:
1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tentang Pengungsi Rohingya
Dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra menjelaskan alasan mengapa etnis Rohingya mengungsi. 
Menurut dia, kelompok etnis muslim dari Myanmar itu tidak bisa pulang karena mengalami persekusi selama puluhan tahun. Etnis Rohingya menjadi populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Sejak 1977-1978, mereka telah kehilangan kewarganegaraan. Sementara pada tahun 1979 sempat ada repatriasi dari Bangladesh. Kemudian pada 1982 ada konstitusi yang membuat mereka tidak memiliki status warga negara Myanmar.
Kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan berbagai penjajahan etnis membuat Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun karena tidak ada kejelasan dan sanitasi yang buruk, maka di Bangladesh pun ditolak di kamp-kamp pengungsi. 
Kondisi kamp sangat buruk dan kondisi mereka semakin rentan karena eksploitasi dan kekerasan. Bahkan pada 2017, ada kampanye anti Rohingya. Kemudian pada tahun 2021 karena kondisi Myanmar juga bergejolak termasuk kepada etnis lain, sedangkan di Bangladesh juga tidak layak karena akses pendidikan dan pekerjaan masih seperti penjajahan, maka Indonesia menjadi satu-satunya harapan, ketika mereka ditolak di Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya.

Hasil pemeriksaan klaim bahwa pengungsi Rohingya bisa menambah pemilih pada pemilu 2024 adalahkeliru.
Berdasarkan ketentuan PKPU No.7 Tahun 2022, ada 6 persyaratan seseorang bisa menjadi pemilih dalam Pemilu. Dan pengungsi Rohingya tidak memenuhi persyaratan tersebut.