SUMBER mengedarkan kembali peristiwa dehidrasi efek imunisasi Difteri memanfaatkan kondisi saat ini terkait vaksin, untuk membuat kesimpulan yang salah.

REPUBLIKA.CO.ID @ 28 Feb 2018 17:15: “Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember membenarkan adanya beberapa santri yang dirawat di klinik dan puskesmas setelah diimunisasi difteri. Hingga saat ini, Dinkes Jember memastikan para santri ini sudah sembuh dan dipulangkan ke Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Desa Cangkring, Jenggawah, Kabupaten Jember.”

merdeka.com: @ 28 Feb 2018 11:23: “Puluhan santri Madinatul Ulum di Desa Cangkring, Kabupaten Jember, Jawa Timur dehidrasi setelah diimunisasi difteri dari petugas Dinas Kesehatan setempat. Hingga Rabu pagi, ara santri masih dirawat di klinik pesantren dan puskesmas Jenggawah.”

detikNews @ 28 Feb 2018: “Menurut Lutfi, dalam sosialisasi sudah dijelaskan bahwa ketika sudah diimunisasi harus banyak minum. Tetapi ternyata banyak santri yang tidak melakukannya. Akibatnya, para santri ini mengalami dehidrasi.”

Jember 1TV

Puluhan santri pondok pesantren di Kecamatan Jenggawah Jember pingsan karena dehidrasi usai disuntik vaksin difteri, orangtua santri panik hingga berdatangan ke pondok pesantren tersebut.

https://www.jember1tv.co.id/”.

Peristiwa tahun 2018, diedarkan kembali memanfaatkan kondisi saat ini terkait vaksin. BUKAN sakit mendadak, dehidrasi efek setelah mendapatkan imunisasi Difteri. Sembuh dan dipulangkan setelah dirawat selama kurang lebih sehari.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa vaksin yang akan disuntikkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbeda dengan yang tersebar adalah klaim yang keliru.

Faktanya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan prosedur vaksinasi yang akan dijalani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbeda dengan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Dilansir dari Tempo, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa secara menyeluruh artikel yang dimuat oleh situs Grid.2tiga[dot]com itu. Judul artikel yang dipublikasikan pada 5 Januari 2021 tersebut berupa kalimat pertanyaan. Artikel itu pun berisi jawaban Moeldoko soal pertanyaan tentang isu bahwa vaksin yang bakal diberikan kepada Presiden Jokowi berbeda dengan yang akan diterima masyarakat.

Berita itu dibuka dengan paragraf yang berbunyi: “Tak terima dengan tudingan perbedaan jenis vaksin untuk Presiden Jokowi dengan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia kini, Jenderal Moeldoko angkat bicara.” Setelah itu, tertulis bahwa Moeldoko menyatakan prosedur vaksinasi yang akan dijalani oleh Presiden Jokowi tidak berbeda dengan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

“Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit,” kata Moeldoko di kantornya pada 4 Januari 2021 seperti dilansir dari Grid.2tiga.com. Poin utama Moeldoko adalah prosedur vaksinasi Jokowi, bukan jenis vaksin yang akan diterima.

Tempo pun membandingkan isi artikel itu dengan pemberitaan media lainnya terkait pernyataan Moeldoko pada 4 Januari 2021 tersebut. Menurut arsip berita Tempo, yang mengutip kantor berita Antara, Moeldoko mengatakan prosedur vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Jokowi akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat. “Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama,” ujar Moeldoko pada 4 Januari 2021.

Kompas juga pernah memuat berita tersebut pada tanggal yang sama. Kompas.com menulis bahwa Moeldoko menyebut tidak ada mekanisme khusus saat kelak Presiden Jokowi divaksinasi Covid-19. Prosedur vaksinasi terhadap Jokowi, kata dia, sama dengan masyarakat umum. “Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit.”

Melalui Keterangan Pers pada 6 Januari 2021 yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartanto, menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan bukan kebijakan lockdown, melainkan kebijakan PSBB guna meminimalisir penularan Covid-19 setelah liburan akhir tahun. Melansir dari CNN Indonesia, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, menyatakan bahwa kebijakan PSBB di wilayah Jawa-Bali diterapkan atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, informasi yang diunggah oleh pengguna Facebook Nanank Soebecktie Pbg tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap fakta yang terjadi, pernyataan bahwa penerima vaksin perdana meninggal dunia setelah disuntik vaksin Pfizer adalah tidak benar.

Penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, ditemukan bahwa penerima vaksin Pfizer pertama kali adalah Margaret Keenan. Dilansir dari bbc.com, wanita lansia yang berasal dari Inggris tersebut menerima vaksin Pfizer di usianya yang seminggu lagi menginjak 91 tahun, bertempat di University Hospital, Coventry, Inggris, pada 08 Desember 2020 lalu.

Meski begitu, Margaret Keenan sebagai penerima vaksin Pfizer pertama di dunia, tidak meninggal dunia. Justru ia pun mendapatkan suntikan vaksin Pfizer untuk kedua kalinya, pada 29 Desember 2020.

Dilansir dari Liputan6.com, Margaret telah mendapatkan vaksin keduanya setelah jeda 21 hari setelah suntikan vaksin perdana. Pihak rumah sakit yang menangani Margaret mengatakan bahwa ia pun dalam kondisi baik setelah menerima vaksin keduanya.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan, Margaret Keenan sebagai seorang yang menerima vaksin Pfizer pertama, masih hidup. Sehingga klaim penerima vaksin Pfizer perdana meninggal dunia adalah HOAX dan termasuk kategori KONTEN MENYESATKAN.