Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan layananreverse image searchdari mesin pencari Google, dan menemukan keterangan terkonfirmasi atas video yang beredar.

Berikut hasil penelusurannya:

Video 1



Video yang beredar diawali memperlihatkan kelompok massa yang disemprotwater cannondi depan sebuah gerbang. Video yang sama ditemukan dalam berita Kompas TV yang diunggah tanggal 24 September 2019.

Video itu sesungguhnya memperlihatkan situasi demonstrasi menolak revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Kepolisian berusaha mengusir massa menggunakanwater cannon.

Video 2



Pada detik ke-4 dalam video yang beredar, memperlihatkan kerumunan massa. Video tersebut juga sama dengan isi berita Kompas TV terkait demonstrasi penolakan terhadap hasil revisi KUHP di Gedung DPR RI, Jakarta, 24 September 2024.

Video 3



Demikian juga dalam video yang beredar pada detik ke-44, sama dengan berita Kompas TV tersebut. Bagian video itu memperlihatkan sejumlah personil kepolisian yang mengenakan tameng huru hara mendekat ke gerbang Gedung DPR RI.

Protes terhadap Pemilu 2024  

Meskipun video yang beredar bukan demonstrasi untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan menolak kecurangan pemilu. Namun di sisi lain, gelombang protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diduga banyak kecurangan terus berlangsung.

Misalnya, sebagaimana yang diberitakan CNN Indonesia, sekelompok demonstran menggelar aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Jakarta, 19 Februari 2024. Mereka menilai Pemilu 2024 diselenggarakan secara curang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan berbagai elemen masyarakat kerap menggelar demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana dilaporkan Antara.

Dilansir Majalah Tempo edisi 11 Februari 2024, terdapat gambaran bagaimana instansi-instansi pemerintah dikerahkan dalam Pilpres 2024 untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku netral dalam Pilpres 2024, juga dinilai sebagai basa-basi belaka. Karena faktanya dia mengerahkan anggaran negara, bansos, personil kepolisian, menteri, dan pejabat kepala daerah, untuk merayu dan menekankan sumbangan suara untuk Prabowo-Gibran.

Dengan berbagai temuan itu, Presiden Jokowi diduga melakukan pelanggaran hukum dan etik untuk memuluskan pencalonan Prabowo-Gibran dan memenangkan mereka dalam Pilpres 2024.

Meski begitu, di tengah berbagai temuan Tempo itu, Presiden Jokowi tetap menyatakan bahwa dirinya tidak berkampanye untuk pasangan capres-cawapres. Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga mengatakan pihaknya netral.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang diklaim unjuk rasa memprotes kecurangan Pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada 20 Oktober 2024 adalahkeliru. 

Aksi penolakan terhadap proses Pemilu 2024 memang bergulir, terutama demonstrasi di Kantor KPU RI dan Bawaslu RI. Namun, video yang beredar sesungguhnya tentang aksi demonstrasi penolakan hasil revisi KUHP pada tahun 2019.

Verifikasi Tempo menunjukkan potongan video Christine Hakim dan Terawan merupakan hasil suntingan dan gabungan dari kegiatan berbeda. Audio mereka diubah dari aslinya dengan menggunakangenerated-AI audio.   

Video 1



Potongan video aktris Christine Hakim diambil dari kanal Youtube Antara Komentar Christine Hakim soal reproduksi film G30S/PKI pada 23 September 2017. Faktanya, Christine Hakim tidak mengatakan tentang pengalamannya mengalami hipertensi, melainkan tentang reproduksi film G30S/PKI 

Isi video yang telah disunting: "Selama syuting film, saya tiba-tiba merasakan tekanan yang intens, seolah-oleh sebuah truk telah menghancurkan dada saya. Di rumah sakit dokter menyarankan satu pilihan yang sangat berisiko, operasi jantung. Saya bisa saja mati. Namun suami saya menemukan dokter spesialis hipertensi dan umur panjang. Dokter Terawan menyelamatkan hidup saya sekarang. Saya merasa 20 tahun lebih muda."

Pernyataan asli Christine Hakim:

Sebelumnya film itu kan sudah lulus sensor ya, sah-sah saja. Akan tetapi, menurut saya akan menjadi berbeda kalau kemudian itu digunakan untuk kepentingan politik tertentu, gitu ya. Karena kita tahu bahwa film itu sendiri kontroversial dan film itu dibuat banyak sekali untuk program propaganda di masa orde baru, banyak sekali fakta-fakta sejarah yang juga tidak terungkap, gitu.

Pertama saya sangat menyambut baik sekali, ini apa namanya, ide pak Jokowi untuk mereproduksi kembali peristiwa sejarah, dan sejauh itu tetap berpegang pada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar meng counter, tanpa data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kalau memang pemerintahan sekarang menganggap bahwa memang film itu justru tidak ada penyimpangan sejarah, dan pemerintah punya hak untuk menyensor kembali, kan ada badan sensor. Tapi itu pun harus melalui proses bahwa ini ada penyimpangan sejarah, lalu bisa saja, karena film juga kalau sudah sekian puluh tahun diputar kembali, biasanya harus ada sensor lagi dan itu sah-sah saja kalau memang dianggap dengan diputarnya film itu kembali bisa meresahkan masyarakat.

Video 2



Pada potongan video ini, gerakan mulut Terawan terlihat sinkron dengan narasi yang diucapkan mengenai imbauan mengkonsumsi obat Artinormee. Akan tetapi, video tersebut telah dibantah Terawan. Dia menegaskan tidak pernah mengatakan demikian dan tidak ada membahas obat-obat hipertensi.

“Itu hoaks,” kata Terawan saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 Februari 2014.

Kepakaran Terawan sebenarnya dalam bidang radiologi, bukan hipertensi. Keahlian itu membuat Terawan Agus dipilih sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia sejak 2014 sampai sekarang. Di dunia internasional, dokter yang meraih gelar doktor di Universitas Hasanuddin Makassar ini adalah Ketua ASEAN Association of Radiology sejak 2014.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa video yang memperlihatkan Christine Hakim dan Terawan Agus Putranto mempromosikan obat hipertensi adalahkeliru.

Tempo mencoba mengakses situs yang tertera dalam narasi yang beredar tersebut.Website tidak memperlihatkan identitas resmi instansi pemerintah dan hanya memberikan dua tombol bagi sudah menerima BLT dan yang belum.

Saat “tombol belum” diklik,website menyajikan infografis mengenai BLT dan sebuah tombol mengarah ke pendaftaran. Bila diklik tombol pendaftaran, akan muncul kolom untuk memasukkan NIK.

Setelah NIK dimasukkan,website memberitahukan bahwa mereka mengakses data Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dan memeriksa daftar penerima BLT tersebut.

Dilansirwebsite Bisnis.com, pada tahun 2024 pemerintah tidak lagi membagikan BLT El Nino, melainkan telah diganti jenis bantuan baru, yakni BLT Risiko Pangan. BLT El Nino pernah dibagikan pada bulan November dan Desember 2023.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan besar BLT Risiko Pangan ialah Rp 200 ribu per per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masa pencairannya bulan Januari, Februari, dan Maret 2024.

Pengecekan penerima BLT El Nino tahun lalu bisa dilakukan melalui aplikasi gawai danwebsiteKementerian Sosial (Kemensos) cekbansos.kemensos.go.id yang merupakan informasi resmi pemerintah, sebagaimana diberitakan Tempo.

Demikian juga BLT Risiko Pangan yang data penerimanya bisa dicek diwebsite Kemensos dan aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store, sebagaimana diinformasikan Tempo.

Kemensos juga sesungguhnya telah membantah narasi yang mengatakan adanya BLT El Nino tambahan di tahun 2024 ini, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia. Mereka menyatakan tidak pernah membuat situs pengecekan dan pendaftaran penerima BLT El Nino tambahan di tahun 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar di media sosial yang mengatakan adanya situs pengecekan dan pendaftaran penerima BLT El Nino tahun 2024 adalah keliru.

Tahun 2024 pemerintah tak lagi membagikan BLT El Nino, melainkan sudah berganti menjadi BLT Risiko Kerawanan Pangan. Kemensos juga menyatakan tidak membuatwebsite pengecekan dan pendaftaran penerima BLT El Nino tahun 2024.

Masyarakat diimbau tidak memberikan atau memasukkan NIK miliknya secara sembarangan untuk menghindari penipuan dan pencurian data pribadi.

Pada 19 Februari 2024 kemarin muncul sebuah postingan di Facebook yang mengklaim jika Pemuda Pancasila berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tasikmalaya untuk memprotes kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya turnbackhoax.id juga pernah membahas sebuah isu ini, isu serupa dibagikan melalui pesan broadcast di Whatsapp dengan menampilkan video tersebut disertai narasi yang sama mengenai Pemuda Pancasila yang mendemo KPU Tasikmalaya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran, video yang dibagikan di Facebook tersebut bukan merupakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila akibat adanya kecurangan dalam pemilu 2024 ini.

Sumber asli video tersebut merupakan kejadian saat pasukan Pemuda Pancasila mengepung kantor perusahaan leasing PT Mandiri Tunas Finance, di Jalan Yudanegara, Tasikmalaya 14 Desember 2023 lalu. Hal ini dipicu karena ada salah seorang anggota Pemuda Pancasila mengalami penarikan kendaraan oleh debt collector dari perusahaan leasing tersebut. Selain itu mereka menilai jika prosedur yang dilakukan oleh debt collector tersebut dinilai kurang sesuai prosedur dan sudah meresahkan masyarakat lain karena dinilai cukup bersifat premanisme.

Melalui hal tersebut maka dapat disimpulkan jika kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024 ini. Kejadian tersebut merupakan kejadian pada 14 Desember 2023 lalu saat pasukan Pemuda Pancasila mengepung kantor perusahaan leasing PT Mandiri Tunas Finance, di Jalan Yudanegara, Tasikmalaya.

Video tersebut bukan kejadian yang berkaitan dengan pemilu 2024, melainkan kejadian saat pasukan Pemuda Pancasila yang mengepung kantor perusahaan leasing PT Mandiri Tunas Finance, di Jalan Yudanegara, Tasikmalaya 14 Desember 2023 lalu.