Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran gebyar hadiah Bank BPD Kalsel, dengan mengunjungi saluran informasi resmi Bank Kalsel, salah satunya adalah akun Instagram resmi Bank Kalsel @bankkalsel.
Akun Instagram @bankkalsel mengunggah story, pada 20 Maret 2024, unggahan tersebut berisi tentang informasi tentang akun media sosial palsu yang mengumumkan undian berhadiah. Akun resmi yang dimiliki Bank Kalsel hanya di Instagram dengan nama @bankkalsel dan @bankkalselsyariah.
Berikut tulisan story akun Instagram @bankkalsel.
"Dimohon nasabah untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti PIN, KTP, OTP dan lain-lain pada akun palsu tersebut.
Segala macam informasi terkait undian berhadiah serta promosi lainnya hanya akan disampaikan melalui akun resmi media sosial Bank Kalsel."
Penelusuran dilanjutkan dengan mengamati sejumlah akun media sosial Bank Kalsel namun tidak ada pengumuman tentang pendaftaran gebyar hadiah Bank BPD Kalsel.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim pendaftaran gebyar hadiah Bank BPD Kalsel tidak benar.
Akun resmi yang dimiliki Bank Kalsel hanya di Instagram dengan nama @bankkalsel dan @bankkalselsyariah, segala macam informasi terkait undian berhadiah serta promosi lainnya hanya akan disampaikan melalui akun resmi media sosial Bank Kalsel.
 

Tempo memverifikasi dua klaim dari konten yang beredar di media sosial tersebut, yakni terkait narasi pemecatan Prabowo dari TNI dan mengenai sifat kerahasiaan surat rekomendasi pemberhentiannya.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video



Konten yang beredar diawali memperlihatkan Moeldoko berseragam TNI sedang berbicara. Di akhir video, diperlihatkan Mahfud MD yang sedang memberi keterangan. Video itu sama dengan berita Metro TV tanggal 13 Juni 2014.



Berita itu sesungguhnya berisi tentang Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat Panglima TNI, sedang menanggapi beredarnya salinan surat rekomendasi DKP TNI untuk pemberhentian Prabowo tahun 1998. Berkas itu beredar jelang Pilpres 2014 di mana Prabowo mendaftar sebagai calon presiden.

Saat itu, Moeldoko mengatakan pihaknya telah mengecek keberadaan dokumen yang beredar itu, dan menyimpulkan dokumen tak ada di Mabes TNI. Dia juga mengatakan pembocor dokumen tersebut bisa dipidana karena menyebarkan rahasia negara.

Sementara Mahfud yang saat itu menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa, menyatakan mendorong agar dokumen tersebut disebarkan karena membuktikan Prabowo diberhentikan dengan hormat dari TNI. 

Dilansir Detik.com, DKP TNI pernah menerbitkan surat keputusan bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP yang berisi rekomendasi pemberhentian dengan hormat untuk Prabowo. Panglima TNI (saat itu ABRI) ialah Jenderal Wiranto.

Rekomendasi itu berujung pada terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani 20 November 1998, berisi pemberhentian dengan hormat disertai hak pensiun untuk Prabowo. Presiden RI saat itu adalah BJ Habibie.

Dokumen-dokumen tersebut menggunakan kata memberhentikan dan bukan memecat. Merujuk Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI, istilah dipecat dibedakan dari diberhentikan.

Kata dipecat ditemukan dalam Pasal 53 tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Prajurit bisa mendapat PTDH dari Dinas Keprajuritan, salah satunya karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tanpa Proses Hukum

Prabowo mendapatkan pemberhentian itu karena terlibat dalam pelanggaran HAM penculikan aktivis tahun 1998. Namun, dia tidak pernah menjalani proses hukum, sehingga tidak muncul putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap atas kasus tersebut.

Juru Bicara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tahun 2014 menjabat sebagai Presiden RI, Julian Aldrin Pasha, juga pernah mengatakan bahwa dokumen pemberhentian Prabowo tahun 1998 tidak termasuk rahasia negara.

"Satu hal Bapak Presiden (SBY) tekankan adalah karena sifatnya meskipun Keppres pemberhentian dengan hormat Pak Prabowo Subianto, itu tidak harus rahasia. Namun tentu kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga," kata Julian di Jakarta, 10 Juni 2014.

Surat rekomendasi pemberhentian Prabowo bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP ditandatangani Ketua DKP TNI Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, serta para anggota, yakni SBY, Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, dan Arie J. Kumaat.

Dilansir Tempo, mantan Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menangani kasus dugaan penculikan sejumlah aktivis dengan tertuduh Prabowo Subianto pada 24 Juli 1998, Letnan Jenderal Fachrul Razi, pernah mengatakan Prabowo bisa dihukum mati bila kasus itu diseret ke Mahkamah Militer. "Andai dibawa ke Mahkamah Militer, Prabowo bisa dihukum mati," kata Fachrul saat dihubungi, Rabu, 12 Juni 2014.

Namun ada dua pertimbangan petinggi TNI tak membawa Prabowo ke Mahkamah Militer dalam kasus penculikan aktivis itu, yakni karena rasa setia kawan dan bahwa Prabowo merupakan menantu Soeharto yang saat itu menjabat Presiden RI.

Impunitas yang saat itu diperoleh Prabowo karena dia menantu presiden, juga pernah diutarakan Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayor Jenderal (purnawirawan) Syamsu Djalal, sebagaimana laporan Tempo lainnya.

"Saya juga bingung kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Militer. Ternyata karena menantu mantan presiden," kata Syamsu seusai acara peringatan Hari Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa yang digelar oleh Ikatan Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) di Gedung Joang, Rabu, 25 Juni 2014.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Prabowo tidak dipecat dari TNI dan dokumen pemberhentiannya pada tahun 1998 jadi rahasia negara adalah klaim yang sebagian benar.

Prabowo diberhentikan dari TNI dan mendapat hak pensiun merupakan keputusan dalam Keppres nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani Presiden RI ke-3, BJ habibie. Namun, dokumen pemberhentian Prabowo sebetulnya bukan rahasia negara sehingga mempublikasikannya tidak terancam pidana.

Prabowo mendapatkan pemberhentian itu karena terlibat dalam pelanggaran HAM penculikan aktivis tahun 1998. Namun, dia tidak pernah menjalani proses hukum, sehingga tidak muncul putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap atas kasus tersebut.

Beredar sebuah foto di Twitter memperlihatkan Timnas perempuan U17 Irlandia bertanding melawan Timnas Wanita U17 Israel, tetapi pada foto tersebut para pemain Irlandia tampak sedang membalik badan mereka. Foto tersebut disertai dengan caption yang mengatakan jika Timnas Irlandia memalingkan badan mereka karena lagu kebangsaan Israel diputar.

Namun rupanya foto tersebut merupakan informasi yang salah. Dilansir dari media berita Irlandia, Irishtimes.com, Football Association of Ireland (FAI) memberikan klarifikasi jika kejadian tersebut merupakan bentuk tradisi mereka yang mana mereka akan membalikkan badan untuk menghadap ke bendera Irlandia setiap lagu kebangsaan Irlandia diputar. FAI membantah dugaan jika para pemainnya tersebut melakukan hal itu sebagai wujud tidak hormat kepada lagu kebangsaan Israel.

Pertandingan tersebut juga disiarkan ulang di channel Youtube FSHF dengan judul “Kualifikueset e Europianit U-17 për vajza / Irlandë – Izrael”. Pada video tersebut terlihat jika momen ketika lagu kebangsaan Israel diputar ada pada menit ke 2:43 dan pada momen tersebut terbukti jika para pemain Irlandia tidak membalikkan badan mereka. Timnas Irlandia baru membalikkan badan ketika lagu kebangsaannya diputar pada menit ke 4:07.

Timnas Wanita U17 Irlandia bukan membalikkan badan mereka saat lagu kebangsaan Israel dimainkan, tetapi mereka membalikkan badan untuk menghadap bendera Irlandia pada saat lagu kebangsaan Irlandia dimainkan, hal tersebut merupakan tradisi mereka.

Berdasarkan hasil penelusuran, adanya akun Facebook yang mengatasnamakan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. atau BNI berbagi hadiah di media sosial meruapakan konten tiruan.

Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu. Akun Facebook resmi milik Bank Negara Indonesia (BNI) adalah facebook.com/BNI dan situs resminya adalah bni.co.id.

Dilansir dari Tirto, lewat unggahannya, pada Jumat (19/1/2024) BNI juga telah melakukan bantahan terkait informasi adanya undian berhadiah seperti yang tersebar di media sosial. Terkait hal ini, BNI meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan program undian berhadiah yang marak di media sosial.

Berikut penjelasan resmi dari BNI dalam unggahan resminya tersebut: “BNI meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan program undian berhadiah yang marak di media sosial belakangan ini. Terbaru, penipuan program undian berhadiah mengatasnamakan BNI banyak tersebar di media sosial dengan tagline ‘Gebyar Undian Berhadiah’. BNI memastikan, hal tersebut merupakan PENIPUAN,” tulis akun Instagram resmi milik BNI (@bni46) pada Jumat (19/1/2024). Untuk saat ini, BNI tidak mengadakan program undian berhadiah seperti yang dinarasikan dalam unggahan diatas.

Akun palsu. Akun Facebook resmi milik Bank Negara Indonesia (BNI) adalah facebook.com/BNI dan situs resminya adalah bni.co.id.