Beredar sebuah pesan berantai melalui aplikasi pesan Whatsapp, tentang pemberitahuan mengenai aksi demo yang akan dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Menurut informasi yang tercantum di dalam lampiran selebaran, demo yang bertajuk “Geruduk Istana” ini akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 di depan Istana Presiden dan Gedung MPR RI. Demo ini dilakukan dalam rangka mendesak MPR agar segera melakukan sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Terlihat pula beberapa logo organisasi dan badan eksekutif mahasiswa yang diklaim terlibat dalam aksi demo ini. Lalu apakah benar, bahwa akan ada demo “Geruduk Istana” yang dilakukan oleh 100 ribu mahasiswa pada tanggal 1 Februari 2024 untuk menurunkan Jokowi?

Melansir dari artikel detik.com yang terbit pada 30 Januari 2024, seluruh organisasi kemahasiswaan yang tercantum di dalam selebaran tersebut membantah ikut serta dalam rencana aksi itu. Mereka menyatakan rencana aksi itu bohong belaka. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) Gielbran Muhammad Noor memastikan kabar perihal keikutsertaan pihaknya dalam rencana aksi “Geruduk Istana”.

Jajaran Ketua Umum dari organisasi seperti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri Gultom, dan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pengurus Pusat Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), juga menyampaikan hal serupa. Seluruhnya serentak menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya di dalam aksi demonstrasi tersebut adalah hoaks atau bohong belaka.

Ketua BEM UI nonaktif, Melki Sedek Huang, yang nomor ponselnya dicantumkan di bagian bawah selebaran tersebut, juga mengatakan tidak terlibat dengan rencana aksi “Geruduk Istana”.

“Ingin saya sampaikan bahwa saya tak terlibat sama sekali dalam demonstrasi 1 Februari tersebut. Saat ini saya sedang fokus di Forum Anomali (forum yang saya bentuk bersama Gielbran Ketua BEM UGM, Afiq Ketua BEM Paramadina, dan Haikal Ketua BEM Unpad) yang baru akan melaksanakan mimbar bebasnya di Jumat, 2 Februari nanti di depan MK. Saya tak tahu menahu sama sekali itu aksi apa dan mengapa ada pencatutan nama dan nomor telepon pribadi saya di sana,” kata Melki.

Jadi dapat disimpulkan, rencana aksi demonstrasi “Geruduk Istana” tanggal 1 Februari 2024 yang mencatut beberapa tokoh dan organisasi mahasiswa, merupakan informasi bohong dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, informasi mengenai adanya aksi demonstrasi oleh 100 ribu mahasiswa ini telah dibantah oleh setiap organisasi dan tokoh mahasiswa yang tercatut di dalam selebaran. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada rencana aksi bertajuk “Geruduk Istana” yang akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam rangka menurunkan Jokowi.

Beredar unggahan video melalui media sosial Tiktok, yang menampilkan sebuah kapal yang diklaim sebagai fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada petugas KPPS, untuk menikmati liburan setelah menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pemilu. Berupa kapal pesiar, akun @Rizal207 ini menyatakan bahwa kapal tersebut akan membawa anggota KPPS ke luar negeri.

Namun setelah melakukan penelusuran terkait dengan informasi tersebut, ternyata klaim yang menyatakan bahwa petugas KPPS akan diajak berlibur ke luar negeri menggunakan kapal pesiar merupakan klaim yang keliru. Tidak ditemukan informasi mengenai fasilitas liburan yang akan diberikan kepada petugas KPPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu badan adhoc KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota KPPS diberikan beberapa fasilitas dari negara. Salah satunya adalah honor atau gaji. Dilansir dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, gaji anggota dan ketua KPPS pada pemilu 2024 mengalami kenaikan. Di tahun ini gaji ketua KPPU 2024 mencapai angka Rp 1.200.000 sementara untuk anggota mencapai angka Rp 1.100.000.

Petugas KPPS juga akan mendapatkan tunjangan pulsa untuk kebutuhan komunikasi serta perlindungan. Selain itu, ada juga satuan biaya perlindungan untuk melindungi para petugas badan ad hoc Pemilu 2024, termasuk KPPS yaitu:

Santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp 36.000.000 per orang.Santunan untuk yang cacat permanen sebesar Rp 3.800.000 per orang.Santunan untuk luka berat sebesar Rp 16.500.000 per orang.Santunan untuk luka sedang sebesar Rp 8.250.000 per orang.Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000 per orang, juga diberikan sebagai perlindungan bagi anggota KPPS jika terjadi kecelakaan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa setiap petugas KPPS juga berhak atas fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

“Presiden menginstruksikan akan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu jenis ketenagakerjaan yang diinstruksikan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan itu disebutkan adalah penyelenggara pemilu. Bebannya kepada APBD atau anggaran daerah,” ucapnya.

Hasyim mengeklaim, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU provinsi, kabupaten, dan kota juga disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya informasi terkait fasilitas berupa liburan ke luar negeri menggunakan kapal pesiar yang akan diberikan kepada petugas KPPS Pemilu 2024. Oleh karena itu, unggahan ini dapat dikategorikan sebagai konten satire/parodi.

Faktanya, tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa akan ada kegiatan liburan ke luar negeri bagi petugas KPPS menggunakan kapal pesiar.

Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi soal surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar.

Komisioner KPUD Jawa Timur, Miftahur Rozak memastikan, tidak ada surat suara yang tercoblos di Sampang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 digelar.

"Jadi teman-teman di KPU Sampang tadi pagi sudah berikan rilis fakta sebenarnya di TPS 21 di Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan (surat suara) tadi malam," kata Miftahur kepada wartawan, Rabu (14/2/2024).

Miftahur menjelaskan, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia menuturkan, sebagian warga Desa Gunung Kesan kaget karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 13 Februari 2024 malam.

"Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPPS mendirikan TPS, itu disangka melakukan pencoblosan. Miskomunikasi," tutur Miftahur.

Lebih lanjut, Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.

Ia menjelaskan, bahwa kericuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara petugas KPPS dengan warga mengenai tidak diterimanya surat undangan pencoblosan. Dedy membantah pemicunya adalah tidak terbaginya surat suara dan sudah tercoblos, seperti narasi yang mengiringi sebaran video itu.

Dia menegaskan, saat ini suasana di desa tersebut sudah kondusif, setelah mediasi berjalan lancar. Pemungutan suara di TPS yang semula ribut juga berlangsung. "Proses pemungutan suara masih berjalan dan teman-teman BKO Brimob masih mengamankan di lokasi," kata Dedy kepada wartawan.

Informasi yang diklaim surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan informasi keliru. Video klaim video surat suara di Sampang telah diklarfikasi.

Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.

Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi video tersebut di Sumenep, Jawa Timur pencoblosan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024.

Tim Cek Fakta membedah video dan akun yang menggunggah video tersebut, ditemukan bahwa akun tersebut merupakan salah satu akun pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Hal ini terlihat dari sejumlah postingannya yang berada di grup tersebut.

Lebih lanjut, waktu pengunggahan video di grup tersebut terjadi pada pukul 13:11, Rabu 14 Januari 2024, ini menunjukan bahwa TPS telah ditutup. Merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat. TPS dibuka selama 6 jam hingga pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam video tersebut, perekam video juga tidak menampilkan dokumen yang seharusnya dibawa saat hendak ke tps berupa KTP-el atau Suket, atauFormulir Model A-Surat Pindah Memilih, atau pun Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, sehingga kejadian yang terjadi ini dibutuhkan verifikasi lebih lanjut ke lokasi.

Kemudian, terkait pencoblosan sebelum hari tanggal 14 Februari 2024 yang disebutkan tidak benar. Sebab, semua pemungutan suara dilakukan sesuai Jadwal Pemilu. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, memusnahkan kelebihan ratusan surat suara Pemilu 2024, Selasa sore.

"Secara keseluruhan ada 413 surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Ketua KPU Sumenep, Rahbini.

Pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu 2024 itu disaksikan perwakilan dari Polres, Kodim 0827, dan Bawaslu Sumenep.

Informasi yang diklaim surat suara sudah tercoblos di Sumenep, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan informasi keliru. Sebab, jika ada surat suara tercoblos akan masuk pemusnahan karena masuk kategori surat suara rusak.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, memusnahkan kelebihan ratusan surat suara Pemilu 2024, Selasa sore.

Artikel ini merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com dengan melibatkan hampir 100 media yang meliputi tim media di tingkat nasional dan media di lokal secara online.