Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Detik.com pada 5 September 2024.
Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai dan juga nama jurnalis yang menulis artikel tersebut.Namun dalam artikel asli mempunyai judul "Presiden Filipina Ancam Pecat Pejabat yang Bantu Pelarian Alice Guo ke RI".
Berikut isi artikelnya:
"Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengancam akan memecat semua pejabat pemerintah yang kedapatan membantu pelarian mantan Wali Kota Bamban, Alice Guo, yang baru saja ditangkap di Indonesia. Tak hanya memecat, Marcos Jr juga akan mengadili pihak manapun yang memuluskan pelarian Guo ke luar negeri."Semua pihak yang terlibat dalam membantu Alice Guo meninggalkan Filipina secara ilegal sebagai buronan pengadilan pasti akan menanggung akibatnya," tegas Marcos Jr seperti dilansir Philippine News Agency dan Inquirer.net, Kamis (5/9/2024).
"Pertanyaan Anda, siapa yang akan dipecat? Kami tidak hanya akan memecat mereka, kami bahkan akan mengajukan kasus terhadap mereka karena apa yang mereka lakukan adalah melanggar hukum dan bertentangan dengan semua kepentingan sistem peradilan Filipina," cetusnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal siapa saja dari Biro Imigrasi Filipina yang akan dipecat dan diadili, Marcos Jr menjawab singkat: "Anda akan segera mengetahuinya."
Marcos Jr sebelumnya telah mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki "gagasan yang bagus" tentang siapa saja yang berada di balik pelarian Guo ke luar negeri.
Guo meninggalkan Filipina pada 18 Juli lalu, meskipun dia menjadi subjek buletin pengawasan imigrasi karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadapnya.
Guo dituduh terlibat dalam aktivitas Operator Offshore Gaming Filipina (POGO) yang ilegal di negara tersebut dan status kerwarganegaraannya dipertanyakan.
Dia dilaporkan menuju ke Malaysia dan tiba di Singapura pada 21 Juli, sebelum melanjutkan pelarian ke Indonesia pada 18 Agustus. Guo berhasil ditangkap di Tangerang pada Rabu (4/9) dini hari.
Marcos Jr sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kerja sama yang berujung penangkapan Guo di Tangerang. Dia juga menegaskan Guo akan menjalani persidangan atas kasus hukum yang menjeratnya begitu dia tiba di Manila."

Postingan artikel Presiden Filipina pertanyakan banyaknya teroris di Indonesia saat Paus Fransiskus berkunjung adalah hoaks. Faktanya judul dalam postingan merupakan hasil suntingan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Wolipop pada 30 Maret 2020.
Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai dan juga nama jurnalis yang menulis artikel tersebut. Namun dalam artikel asli berjudul "Kontroversi Raja Thailand Saat Corona, Tidur di Hotel Mewah dengan 20 Selir"
Berikut isi artikelnya:
"Jakarta - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn kembali jadi kontroversi. Di tengah pandemi Corona, Raja Maha melakukan isolasi diri di hotel mewah di daerah pegunungan Alpen di Jerman bersama 20 selirnya.
Menurut laporan, Raja Maha telah memesan hotel Grand Hotel Sonnenbichl di Garmisch-Partenkirchen, Jerman. Seperti dikutip Independent, sang Raja melakukan karantina menginap bersama 20 selirnya dan bersama ratusan pelayan dan pengawalnya.
Tidak diketahui apakah sang istri ikut dalam rombongan tersebut atau tidak. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ada 119 pengawalnya dipulangkan kembali ke Thailand karena terkait penyakit pernapasan.
Isolasi sang raja di hotel mewah tersebut menimbulkan kemarahan ribuan orang Thailand. Meski begitu, warga Thailand tidak bisa memberikan protes terlalu vokal karena ada hukum yang berbicara, di mana mereka yang mengkritik monarki bisa dipenjara selama 15 tahun.
Meski begitu, ada sebuah tagar di Twitter yang diterjemahkan "mengapa kita butuh raja? yang telah di-tweet jutaan kali dalam 24 jam terakhir terkait dengan terbangnya sang Raja ke Jerman. Sementara, pandemi Corona terus meningkat di seluruh Thailand.
Raja Maha dikenal dengan banyaknya kontroversi. Sang Raja dikenal playboy yang kerap bergonta-ganti pasangan. Sebelumnya, ia telah menikah tiga kali.
Pada 2019, Raja Maha menikah keempat kalinya dengan Suthida yang merupakan mantan pramugari yang diangkat jadi pengawalnya. Pernikahan tersebut pun jadi kontroversi karena sebelumnya Suthida adalah selingkuhannya."
Selain itu Cek Fakta Liputan6com juga tidak menemukan informasi valid terkait larangan Raja Thailand pada warganya untuk datang ke Indonesia.

Postingan artikel Raja Thailand melarang warganya ke Indonesia karena Indonesia markas teroris adalah hoaks.

Cuitan akun @Andria75777 menyertakan tautan ke artikel dari situs Fajar Metro. Artikel tersebut menggunakan foto Jokowi dan Prabowo yang sedang bersalaman, sebagai cover-nya. Artikel tersebut juga berjudul, “Jokowi Batalkan Keppres, Jakarta Tetap Ibukota”.

Namun, dalam artikel, penjelasan di paragraf pertama menyebut kalau Jokowi melimpahkan penandatangan Keppres IKN kepada Prabowo. Terdapat pemotongan narasi dalam unggahan di media sosial yang membuat unggahan berubah konteksnya.

Tirto mencoba mencari kebenaran terkait klaim ini. Mula-mula dengan menelusuri pemberitaan menggunakan mesin pencarian, Google. Hasil pencarian dengan kata kunci "keppres pemindahan ikn" dan "jokowi batalkan keppres IKN" mengarahkan ke hasil yang serupa.

Beberapa hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel dari media seperti dari Detik, yang menyebut keputusan pemindahan ibu kota lewat Keppres, akan Jokowi limpahkan ke Prabowo, presiden terpilih baru. Hal ini Jokowi sampaikan pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota perlu persiapan di segala aspek.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu. Dan ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas," kata Jokowi, mengutip Detik.

Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Jokowi "cuci tangan" terhadap pelaksanaan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan menyerahkan aksi penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Enggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan membangun ibu kota ini. Tidak bisa dalam 1-2 tahun, ini suatu proses yang panjang. Tidak hanya ibu kotanya atau pusat pemerintahannya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024), kepada Tirto.

Sedangkan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menekankan kalau Prabowo yang akan meneken Keppres pemindahan ibu kota ke IKN. Dasco berkata, Keppres pemindahan IKN saat ini masih dalam proses pengkajian. Sementara Prabowo, tengah fokus menyusun kabinet pemerintahannya, pada Senin (7/10/2024), kepada Tirto.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi Jokowi membatalkan Keppres pemindahan ibu kota dan menetapkan Jakarta tetap sebagai ibu kota, bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Unggahan media sosial soal terkait pembatalan Keppres pemindahan ibu kota oleh Jokowi adalah potongan informasi dari artikel dari sebuah situs. Dalam keseluruhan artikel, terdapat penjelasan kalau Jokowi melimpahkan penandatanganan Keppres IKN kepada Prabowo.

Beberapa pihak terkait, termasuk Staf Khusus Presiden dan perwakilan dari Partai Gerindra, juga sudah mengonfirmasi pengalihan tugas ini.

Tim Cek Fakta TIMES melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, termasuk menelusuri akun media sosial resmi Kemenag RI. Hasilnya, Kemenag melalui akun Instagram resminya pada 2 Oktober 2024 telah menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2025 belum dibuka.

Dalam pernyataan resmi, Kemenag meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan seleksi petugas haji 2025. 

Mereka menekankan bahwa semua informasi terkait rekrutmen resmi hanya akan dipublikasikan melalui akun resmi Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Sumber: Instagram/@kemenag_ri

Waspada Penipuan Online

Selain itu, unggahan Facebook tersebut menyertakan tautan yang tidak mengarah ke situs resmi Kemenag atau situs terkait rekrutmen petugas haji. Ada indikasi bahwa tautan tersebut bisa menjadi modus penipuan phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. 

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi pribadi atau mengikuti instruksi dari sumber yang tidak jelas.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tentang rekrutmen petugas haji 2025 yang beredar di Facebook pada Oktober 2024 adalah hoaks. 

Kemenag RI telah menegaskan bahwa rekrutmen tersebut belum dibuka, dan semua informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenag. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan online.

Informasi hoaks ini merupakan salah satu jenis misinformasi, imposter content atau konten tiruan. Konten ini dibuat untuk meniru sumber asli dengan maksud untuk menipu pembaca.