Berdasarkan publikasi dari Indonesia.go.id, memang sudah ada banyak pihak yang berinvestasi ke IKN. Pemerintah telah menerima 305 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent (LoI) untuk IKN dari investor dalam dan luar negeri.

Dari jumlah ini, 172 LoI berasal dari investor domestik Indonesia, sedangkan 133 sisanya merupakan minat investasi asing, dengan Singapura, Jepang, Malaysia, dan China sebagai beberapa negara teratas yang menyatakan minatnya

Namun, belum ada nama perusahaan secara spesifik. Nama Mayapada dan Agung Sedayu juga belum muncul.

Pernyataan Gibran dalam debat cawapres tidak salah karena memang sudah banyak investor yang masuk ke IKN. Namun untuk nama perusahaan, masih dipertanyakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk melakukan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pada 2024.

Menurut laman resmi Sekretariat Negara, jika pembanguna IKN didukung dengan konektivitas yang baik, maka peningkatan arus perdagangan di Indonesia bisa meningkat hingga lebih dari 50 persen.

Dengan teratasinya masalah konektivitas itu, kesenjangan antarwilayah akan menurun, investasi terdorong serta mendorong diversifikasi ekonomi.

Tercipta pula dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di berbagai wilayah non-Jawa.

Dengan meningkatnya akses serta aktivitas perdagangan, maka lapangan pekerjaan pun menjadi banyak dan beragam.

Dengan demikian, pernyataan Gibran merupakan fakta.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut perizinan investasi di Indonesia sulit. Bahkan untuk perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melewati 24 meja.

"Di lapangan, investasi itu sulit. Bertele-tele. Ada conflict of interest, di mana pejabat yang mengurus itu, harus mendapat sesuatu, disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang harusnya diinvestasikan untuk rakyat, malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Minta izin, misalnya, UMKM itu perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Verifikasi:

Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan 24 meja tampaknya tidak akurat. Menurutnya, proses untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) baik secara offline maupun online tidak menyebutkan kebutuhan untuk melalui 24 meja atau langkah yang serupa.

"Untuk membuat IUMK secara offline, pemohon hanya perlu mengajukan permohonan perizinan di kantor kecamatan, mengisi formulir, dan menyediakan dokumen persyaratan. Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK," kata Neni Susilawati kepada Tim Kolaborasi Cekfakta.

Sedangkan proses pengajuan izin secara online, bisa dilakukan melalui website resmi OSS. Proses ini melibatkan pembuatan akun OSS, pengisian data, dan mengunduh NIB dan IUMK. Proses ini tidak melibatkan langkah yang rumit atau membutuhkan melalui banyak ""meja"" atau tahapan.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.

Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan seharusnya melalui Online Single Submission (OSS) cukup satu pintu saja.

"Meski kenyataannya di balik OSS ada beberapa kementerian dan daerah yang harus terlibat dan sinkronisasi data. Masalahnya, kerjasama antar lembaga ini masih problematik. Tetapi nggak jelas, 24 meja ini dari mana," kata Krisna.

Namun keluhan soal perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS memang masih banyak dikeluhkan oleh komunitas UMKM.

Keluhan ini pernah disampaikan Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM pada September 2021.

Kesulitan itu dihadapi para pelaku usaha seperti CV, firma, usaha dagang (UD) yang sudah berdiri selama ini dalam proses migrasi ke OSS. Termasuk mengganti alamat surat elektronik (e-mail) belum bisa dijalankan, sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak bisa dilakukan.

Pada 2020, berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang dibuat Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat enam di ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam.

Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN. “Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.

Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN. Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.

Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun. Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun. Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.

Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.

“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.