Merespons hal tersebut Gibran meminta agar Mahfud menelusuri informasi dimaksud melalui mesin pencarian Google. Dia menyebut sudah banyak investor yang masuk dari beberapa grup perusahaan besar seperti Mayapada dan Agung Sedayu.

"Prof mungkin nanti sepulang pulang debat bisa di-Google, sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan ini akan tambah lagi. Mungkin setelah Pilpres karena pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia," balasnya.

Adapun berdasarkan data pemerintah, beberapa investor memang sudah menyatakan niatnya untuk berinvestasi pada megaproyek tersebut. Misalnya, komitmen investasi untuk pembangunan IKN tahap I mencapai Rp200 triliun.

Sementara itu, kebutuhan investasi hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp466 triliun, dengan 19% di antaranya berasal dari APBN. Di samping itu, minat investor ke IKN ditunjukkan dengan penerimaan oleh pemerintah sebanyak 305 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent (LoI) untuk IKN dari investor dalam dan luar negeri.

Dari jumlah ini, 172 LoI berasal dari investor domestik Indonesia, sedangkan 133 sisanya merupakan minat investasi asing, dengan Singapura, Jepang, Malaysia, dan China sebagai beberapa negara teratas yang menyatakan minatnya.

Adapun realisasi dan target investasi IKN sudah mencapai Rp45 triliun. Pemerintah Indonesia menargetkan jumlah investasi yang masuk hingga akhir tahun ini mencapai angka yang sama.

Sebagai gambaran, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN yakni Rp466 triliun. Total pembiayaan dari APBN yakni Rp89,4 triliun, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta senilai Rp 253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD senilai Rp 123,2 triliun. Namun, pembiayaan IKN masih di bawah target. Dana dari KPBU dan swasta senilai Rp 253 triliun baru terhimpun Rp 35,5 triliun.

Untuk diketahui, Mahfud merupakan Cawapres pendamping dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Sementara itu, Gibran merupakan Cawapres dari Prabowo Subianto.

Adapun Laporan Oxfam pada 2017 mencatat bahwa kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia tercatat sebesar US$25 miliar atau setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. "Kami harap laporan ini dapat mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya penurunan ketimpangan," ujar juru bicara Oxfam Indonesia, Dini Widiastuti, di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Neni Susilawati menilai pernyataan Cak Imin sedikit berlebihan. "Pernyataan yang mengatakan bahwa ada 100 orang di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding 100 juta penduduk Indonesia lainnya tampaknya sedikit berlebihan.

Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," tuturnya. Namun demikian, Neni mengamini bahwa total kekayaan banyak terpusat pada segelintir orang. Menurut Global Wealth Report 2018 oleh Credit Suisse, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di negara tersebut, sedangkan 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa investasi sudah mencapai 53% di luar pulau Jawa. Hal itu disampaikan olehnya di Debat Kedua Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12/2023). "Pemerataan itu wajib, investasi yang ada di luar Jawa itu sudah ada 53%," ujarnya, dikutip dari YouTube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, benarkah pernyataan Gibran? Data pemerintah menunjukkan bahwa pada 2022 investasi di luar Jawa sudah mencapai 53%. Persentase investasi menurut wilayah itu dari target yang dipasang pada 2022 yakni Rp1.200 triliun. Realisasi investasi, berdasarkan data Kemanterian Investasi/BKPM, pada akhir 2022 melampaui target tersebut yakni mencapai Rp1.270 triliun. BACA JUGA Debat Cawapres: Gibran Janji Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi Gibran: Indonesia Harus Keluar dari Middle Income Trap Alexander Michael Tjahjadi dari Think Policy Indonesia menyoroti bahwa Kalimantan Timur memiliki angka investasi yang tinggi saat itu. "Bisa jadi klaim bahwa ini berkat IKN benar, namun perlu angka yang lebih detil dari kota/kabupaten," tuturnya. Untuk diketahui, Gibran merupakan Cawapres pendamping dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut selama era Reformasi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai angka 7%.

Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama era Reformasi berdasarkan presiden:

– **Era B.J. Habibie (1999)**: Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pasca krisis 1998, namun hanya mencapai 0,79%.

– **Era Abdurrahman Wahid (2000—2001)**: Pertumbuhan ekonomi meningkat ke kisaran 3,6—4,9% per tahun.

– **Era Megawati Soekarnoputri (2002—2004)**: Pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 4,5—5% per tahun.

– **Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005—2014)**: Ini adalah periode dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak awal Reformasi, beberapa kali mencapai angka 6%, dengan puncaknya pada tahun 2007, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,35%.

– **Era Joko Widodo (2015—2022)**: Pertumbuhan ekonomi normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Terjadi penurunan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020—2021

Dengan demikian, selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Hal senada juga disampaikan panelis Krisna Gupta, Dosen Poltek APP dan senior fellows CIPS. “Pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca-reformasi yakni pada 2007 yaitu 6.3%. Kemudian pada 1980 pernah 10%, 1989 di 7.8%. Data tersebut ada dalam catatan BPS atau di Worldbank,” ungkapnya.

selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.