Dari hasilcek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa angka pengangguran di Indonesia sudah 8 juta dan pekerja informal 80 juta adalah benar. Hasil penelusuran ditemukan data dari BPS per Agustus 2023, Jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.

Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.

Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia sudah 8 juta dan pekerja informal 80 juta adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa pemerintah lambat dalam mengimplementasikan aturan yang mempercepat izin investasi adalah benar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui bahwa masalah perizinan masih menjadi hambatan besar dalam sektor investasi di Indonesia. BKPM mencatat ada sebanyak 190 kasus investasi yang terhambat karena masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan pelayanan terpadu satu pintu, masalah perizinan masih sering muncul.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses pemberian izin investasi di Indonesia masih lambat, memakan waktu sekitar 260 hari. Beliau menekankan bahwa di era digital, proses ini seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam, bukan berbulan-bulan. Jokowi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi dalam proses perizinan agar mempermudah dan mempercepat proses pemberian izin investasi

Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pemerintah lambat dalam mengimplementasikan aturan yang mempercepat izin investasi adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.

Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan III (Juli – September) Tahun 2023 yang mencapai Rp374,4 triliun atau meningkat sebesar 7,0 persen dibanding dengan periode sebelumnya dan sebesar 21,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Capaian realisasi investasi di luar pulau Jawa mencapau Rp. 190, 9 T atau 51 persen sementara di pulau Jawa Rp. 183,5 T atau 49 persen.

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa
secara wilayah, luar Pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk.

"Porsinya mencapai 51 persen atau setara Rp190,9 triliun dari investasi sembilan bulan pertama tahun 2023. Angka tersebut naik 14,7 persen secara tahunan dan 4,9 persen secara kuartal atau q-t-q. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa sebesar Rp183,5 triliun, tumbuh 29,7 persen y-o-y dan 9,4 persen secara q-t-q. Realisasi tersebut setara dengan 49,0 persen dari total investasi kuartal III 2023," kata Putu (22/12/23).

Di sisi lain, Dosem Fakultas Ilmu Administrasi UI, Neni Susilawati menyebut investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53 persen pada tahun 2022. Capaian ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan adanya diversifikasi geografis dalam investasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif di seluruh negara," kata Neni (22/12/23).

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum menyebut banyaknya investasi di luar Jawa tidak serta merta berarti pemerataan pembangunan. Sehingga ia menilai klaim Gibran tidak sepenuhnya benar.

"Dalam konteks planetary urbanization, investasi yang masuk ke suatu wilayah adalah manifestasi dari eksploitasi sumber daya. Yang kita pahami, wilayah-wilayah di luar Jawa adalah node-node dari sumber daya alam, baik itu sumber daya tambang, perkebunan, keindahan alam (pariwisata) dan lain-lain. Jadi, menurut saya, klaim Gibran tidak sepenuhnya benar. Karena eksploitasi cenderung menimbulkan konflik, bukan pemerataan ekonomi untuk warga lokal.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI, Neni Susilawati menyebut investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53 persen pada tahun 2022. Capaian ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menelusuri klaim Gibran Rakabuming Raka perihal jumlah UMKM di Indonesia serta kontribusinya terhadap PDB.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2021.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, sebagian besar UMKM masih mengalami berbagai tantangan, seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, sulit menembus pasar global, hingga kekurangan layanan finansial.

Meskipun begitu, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 57% terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional.

Sementara, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp8.573,89 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.

Pernyataan Gibran Rakabuming tentang 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk pendapatan domestik bruto (PDB) adalah benar.