Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), yang divisualisasikan oleh Katadata.co.id.

Berita itu menjelaskan bahwa Kemenkop UKM mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 64,2 juta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam website mereka menyatakan bahwa Kemenkop Ukm mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB pada pada Maret 2021, adalah sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menyatakan bahwa data yang diungkapkan Gibran tersebut sama dengan yang disajikan website Bank Indonesia.

“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 8.573,89 triliun.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang menyumbang 61 persen PDB, adalah benar.

Data itu sama dengan data yang sebelumnya dipublikasikan website Kemenkeu dan BI.

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengeklaim belum ada satu pun investor yang menanamkan modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga saat ini. Hal ini dia ungkapkan dalam debat cawapres dalam rangka Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2013). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengaku tergelitik karena anggaran pembangunan IKN menggunakan 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor. Namun, menurut dia, tidak ada satu pun investor yang membenamkan dana di sana. "Mas Gibran, saya sangat tertarik dengan IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 30 persen dari APBN dan sisanya dari investor," kata Mahfud, Jumat. "Sejauh yang kita baca sampai sekarang, belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada, sebutkan, misalnya dua atau satu gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana," tuturnya. Bagaimana faktanya? Info tentang tidak adanya investor belum lama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Amerika Serikat pada 17 November 2023. Namun, yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing. Di kesempatan lain, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut. "Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus. Tapi memang sampai saat ini yang real (sungguhan) untuk memulai (investasi) memang belum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023). Pernyataan Jokowi lantas diperkuat oleh Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/11/2023). Ia menyatakan, sejatinya investor asing sudah masuk ke IKN. Namun, status investor asing itu merupakan mitra dari perusahaan di dalam negeri. Dengan kata lain, maksud pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu adalah belum ada investor asing yang masuk secara individu tanpa bermitra dengan perusahaan di Indonesia. Agung kemudian mencontohkan beberapa proyek kolaborasi antara investor domestik dan internasional dalam pembangunan Nusantara. Proyek-proyek tersebut, antara lain Hotel Nusantara dan Swiss Hotel (Accor Group Swiss), Nusantara Intercultural School dengan JIS, Training Center PSSI dan FIFA, PLN untuk PLTS 50 megawatt (MW) dengan Sembcorp Singapura, RS Mayapada dan Apollo hospital India, serta Pakuwon dengan Marriot International AS. "Ada hotel, ada rumah sakit. Kita bisa lihat Mayapada, Pakuwon, PLN, JIS semuanya putra mitra investor asing. Jadi lagi-lagi investor asing masuk Nusantara," tuturnya. Adapun hingga kini, pemerintah sudah meletakkan batu pertama tanda groundbreaking IKN tahap II dimulai. Nilai investasi groundbreaking tahap II ini mencapai Rp 12,5 triliun. Sementara nilai investasi pada groundbreaking tahap I sebesar Rp 23 triliun. Pada Desember 2023 IKN akan kembali melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 10 triliun untuk melengkapi target realisasi investasi sebesar Rp 45 triliun pada tahun 2023. Adapun, pada Kamis (21/12/2023), Otorita IKN mengeklaim telah mendapatkan total realisasi peminatan investasi mencapai Rp 41,4 triliun selama tiga rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 1 hingga tahap 3. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menilai bahwa bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan realisasi investasi yang signifikan.

Dengan kata lain, maksud pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu adalah belum ada investor asing yang masuk secara individu tanpa bermitra dengan perusahaan di Indonesia.

Pernyataan Mahfud mengenai urusan pinjol yang termasuk utang piutang masuk kasus perdata adalah benar.

Melansir Hukumonline, utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Apabila debitur atau peminjam di pinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.

Mahfud kemudian melanjutkan problematiknya pinjol karena memiliki bunga berlipat. “Ada seorang dari Semarang, hanya meminjam Rp500.000, kemudian hutangnya bertambang jadi Rp40 juta,” ucapnya.

Pernyataan tersebut adalah benar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya kartel bunga utang yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjol yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

“Sebanyak 44 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) menjadi terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran bunga pinjaman di atas ketentuan,” mengutip laman resmi KPPU.

Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar terkait penggunaan satu persen APBN untuk bangun infrastruktur jalan di Kalimantan, tidak benar.

Pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun. Rinciannya adalah:

Rp5,5 triliun pada 2022

Rp29,4 triliun pada 2023

Rp40,6 triliun pada 2024

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap atau multiyears sejak 2022-2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, total anggaran pembangunan IKN sejak 2022-2024 mencapai Rp65,568 triliun. Rinciannya adalah:

2022 sebesar Rp5,246 triliun

2023 sebesar Rp26,672 triliun

2024 mendatang sebesar Rp35,376 triliun

Saat ini secara keseluruhan pembangunan IKN telah mencapai lebih dari 30 persen.

Lebih lanjut, Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp460 triliun. Dalam hitungan sementara, dana tersebut sekitar 19-20 persen dari APBN 2022.

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi menyampaikan dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya. Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang tidak sebentar.

Pernyataan Muhaimin Iskandar tentang satu persen dana ABPN bisa digunakan untuk membangun infrastruktur mencapai lebih dari Rp460 triliun.