Menurut Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi, pencurian data tidak hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan keamanan digital tapi terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi. Perusahaan, kata dia, harus mematuhi dengan aturan perlindungan data mulai dari kewajiban penyedia data sampai dengan hilirnya yakni penggunaan hingga retensi data.

Indonesia sendiri baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di internet.

Rendahnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurut kajian Novi Kurnia dalam The Conversation Indonesia, UU PDP dapat menjadi solusi mencegah kebocoran data pribadi. Namun sebelum regulasi diimplementasikan, masyarakat dapat memperhatikan aspek keamanan digital seperti memperkuat password, Sandi keamanan pun harus diperbaharui secara berkala, dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk One Time Password (OTP) harus selalu dirahasiakan dari orang lain.

Terkait keamanan data, dilansir Tempo.co, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi 207 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023.

“Pada bulan Februari 2023 dalam Annual Report 2022, insiden kebocoran data meliputi data breach (kebocoran data) hingga social engineering (rekayasa sosial)” kata Ariandi Putra, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dilansir Kata Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021.

Dilansi Detik.com, aktivitas jual beli online paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Jual beli online menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%.

Krisna Gupta, peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies kepada Tempo mengatakan perlu kajian untuk mengetahui dampak Solo Technopark. “Apakah ada usaha yg merasa dibantu? Apakah lulusannya pada kerja di startup? Bagaimana kurikulumnya?” kata Krisna.

Namun dengan adanya ide cyber security tentu merupakan terobosan dan perlu ditindaklanjuti dampaknya terhadap isu keamanan data.

Dilansir laman Solo Technopark, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk "Born to Defense" secara luring di Cyber Security Hub yang ada di Solo Technopark.

Penelitian “Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia” yang diterbitkan Jurnal REiD (Research and Evaluation in Education) UNY disebutkan Solo Technopark sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran dan para peserta didik cukup puas dengan sistem pendidikan di Solo Technopark.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi.

Hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabuming yang mengatakan masalah pencurian data harus dikuatkan cybersecurity dan cyber defense, adalah sebagian benar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Aktivitas jual beli online merupakan yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Hal ini ditengarai karena lemahnya keamanan digital.

Pernyataan Mahfud Md tersebut benar. Penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis yang merupakan peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, menyebut berdasarkan Kejaksaan Negeri Penajam, ada indikasi penguasaan tanah secara berlebihan yang ada pada badan bank tanah (terkait Pembangunan IKN).

Bank tanah menguasai lahan bekas HGU (hak guna usaha) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) sekitar 4.000 hektare. “Yang saya pahami, bank tanah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan berpihak pada rakyat. Bukan menguasai tanah untuk kepentingan investor,” ucap Dwiyanti.

Selain itu, melansir Bisnis.com, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladian mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat Indonesia telah bersedia menjadi investor IKN.

Salah satu di antaranya jelas Sugianto Kusuma atau Aguan pendiri Agung Sedayu Group. Selain Aguan, miliarder Sukanto Tanoto disebut juga ikut andil dalam membangun IKN.

Dalam acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu, 19 Agustus 2023, Bahlil mengatakan akan banyak investor yang akan masuk ke IKN. Adapun beberapa proyek yang akan dibangun oleh para konglomerat Indonesia tersebut di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lain sebagainya.

Sukanto Tanoto tampil bak tuan tanah di IKN. Salah satu orang terkaya RI tersebut disebut memiliki kurang lebih 48 ribu hektare tanah di Ibu Kota Nusantara tersebut.

Lahan ini dipegang perusahaan Sukanto melalui PT ITCHI Hutan Manunggal yang berada di Kalimantan Timur. Akan tetapi, lahan tersebut pada akhirnya harus diambil alih karena digunakan untuk pembangunan IKN.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut Presiden Jokowi telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% dalam beberapa periode waktu yang berbeda:

1. Target Pertumbuhan Ekonomi untuk Tahun 2024: Presiden Joko Widodo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan berada di kisaran 5 %

2. Pertumbuhan Ekonomi di 2022: Presiden Joko Widodo optimis bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 bisa tumbuh positif di kisaran 5% hingga 5,5%, meskipun masih ada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19

3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada 2023: Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% pada 2023

Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh Presiden Jokowi memang berada di sekitar angka 5%, dengan sedikit variasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan domestik.

“Target ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi Covid-19,” tulis Neni.

Sehingga, pernyataan Cak Imin soal pertumbuhan ekonomi pada angka 5% hingga 5,5% cukup realistis adalah benar.

Senada, advisory lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, mengatakan walaupun Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan 7% saat memasuki Istana pada 2014, realisasi pertumbuhannya mencapai sekitar 5%, yang masih termasuk kategori menengah tinggi di dunia.

“Perlu diperhatikan, pertumbuhan ini didorong oleh penggunaan modal untuk pembangunan infrastruktur, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Menurut Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Neni Susilawati, pernyataan bahwa untuk membangun kota Pontianak setahun hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun tidak sepenuhnya akurat berdasarkan data anggaran terkini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Tahun 2021: APBD Kota Pontianak untuk tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun

2. Anggaran Tahun 2022: Untuk tahun anggaran 2022, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,70 triliun, yang merupakan 94,86 persen dari target Rp1,79 triliun.

Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp1,87 triliun.

Sedangkan anggaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1,9 triliun.

Data ini menunjukkan bahwa anggaran tahunan untuk pembangunan dan operasional Kota Pontianak lebih besar dari Rp 1 triliun, berkisar antara Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,9 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran ini mencakup berbagai aspek pengelolaan kota, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, mengatakan bahwa membangun kota bukan soal seberapa besar investasi yang masuk atau dimiliki. Akan tetapi seberapa besar kemampuan suatu tempat dan masyarakat untuk berkembang secara organik menjadi kota.

“Ini bergantung pada sumber daya yang dimiliki sebuah kota, karena pada hakikatnya kota adalah soal akses dan sumber daya,” kata Dwiyanti.

Ia juga mengatakan melihat pembangunan tidak biasa parsial. Kota tidak bisa dilihat dari dari segi ekonomi regional dan investasi, namun perlu melihat sisi historis, sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Muhaimin yang mengatakan mengatakan Investasi pengembangan kota Pontianak, satu tahun hanya Rp1 triliun adalah keliru.

APBD Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.834.686.185.305, dan total pagu anggaran rencana kerja pembangunan kota sebesar Rp.11,305,200,000.