Beredar sebuah video dari channel youtube bernama AKTUAL bernarasikan politisi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tunjukkan bukti transaksi gelap ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan minta segera jalankan hak angket.

Berdasarkan penelusuran, thumbnail yang menampilkan Puan Maharani tersebut merupakan Suasana Sidang Paripurna pengesahan pimpinan DPR RI di gedung Nusantara II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 1 Oktober 2019. Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 melalui Rapat Paripurna dan diwakili oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, Rahmat Gobel dari Fraksi Nasdem, Aziz Syamsuddin dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Foto aslinya dimuat pada artikel katadata.co.id dengan judul “Pidato Perdana Sebagai Ketua DPR, Puan: Kami Tidak Antikritik” yang dimuat pada 1 Oktober 2019.

Dalam video tersebut ternadapat narasi yang membahas tentang para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), mendukung DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Narasi tersebut bersumber dari artikel batamtoday.com berjudul “TPDI dan Perekat Nusantara Sampaikan Dukungan ke DPR Gunakan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024”.

Selain itu narator dalam video tersebut juga membacakan artikel dari tribunnews.com berjudul “Terkait Perkembangan Hak Angket, Pengamat Sebut Surya Paloh Bisa Berperan”. Artikel ini membahas tentang Pengamat Sosial Politik sekaligus Ketua Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa memimpin gerakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu di DPR RI.

Dengan demikian narasi dengan klaim politisi TPDI tunjukkan bukti transaksi gelap ke Puan Maharani dan minta segera jalankan hak angket tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Tidak ditemukan informasi terkait klaim yang beredar. Video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, KPU belum menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024.

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan rekapitulasi suara Pemilu 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024.

Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa hasil pemilu ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

“Menurut UU Pemilu, penetapan hasil pemilu nasional itu paling lambat dilaksanakan 35 hari setelah hari pemungutan suara yang itu nanti dijadwalkan 20 Maret 2024,” kata Hasyim, Senin (5/2/2024).

Adapun pada 28 Februari 2024, KPU tidak melakukan penetapan hasil pemilu, melainkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024.

Dikutip dari Kompas.id, rapat pleno dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta komisioner lainnya, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Rapat tersebut juga dihadiri anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yakni Herwyn Malonda dan Lolly Suhenty, serta sejumlah saksi peserta pemilu. 

Rapat pleno dibuka sekitar pukul 10.00, kemudian diskors karena pimpinan KPU harus mengikuti sidang pemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.

Rapat pleno kembali dibuka oleh Hasyim sekitar pukul 14.45.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU merekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional mulai 22 Februari hingga 20 Maret.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional pada 28 Februari. Hasyim memastikan proses rekapitulasi suara nasional akan selesai sesuai jadwal, yakni 20 Maret 2024.

Narasi bahwa KPU memajukan jadwal penetapan hasil pemilu pada 28 Februari adalah hoaks. Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024. 

Agenda yang dilaksanakan KPU pada 28 Februari 2024 adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024.

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, KPU merekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara nasional mulai 22 Februari hingga 20 Maret.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional pada 28 Februari. Hasyim memastikan, proses rekapitulasi suara nasional akan selesai sesuai jadwal, yakni 20 Maret 2024.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video tersebut mirip dengan video di kanal YouTube Tribunnews ini.

Video itu menampilkan Hashim ketika menghadiri acara bertajuk "Syukuran Kemenangan Orang Muda" di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2/2024). 

Dalam acara itu Hashim bercerita mengenai beberapa pihak, termasuk penasihat survei, yang menyatakan Prabowo akan kalah di Pilpres 2024 jika menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Bahkan, menurut Hasyim, ada pihak yang mengatakan pasangan Anies-Muhaimin akan menang jika Prabowo berpasangan dengan Gibran. 

Berikut pernyataan utuh Hashim:

Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa, terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei, ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu.

Itu keputusan yang sangat sangat berat, karena yang memberi nasihat serupa cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, 'Mas Bowo kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok (elektabilitas) delapan persen dan tidak ada jaminan bisa rebound, tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali, dan ada kemungkinan bisa ambles lagi dari delapan persen turun lagi, turun lagi. Dan kemungkinan besar yang akan naik itu namanya Anies dan Muhaimin.' Itu saya bersaksi dan banyak yang memberi nasihat seperti itu.

Narasi bahwa Hashim menyatakan pasangan Anies-Muhaimin akan menang di Pemilu 2024 dan Gibran sebagai pemicu kekalahan Prabowo adalah hoaks.

Video Hashim saat berbicara di acara bertajuk "Syukuran Kemenangan Orang Muda", pada Rabu (21/2/2024) disebarkan dengan konteks yang tidak utuh.

Dalam video utuhnya, Hashim bercerita soal pihak-pihak yang meragukan kemenangan Prabowo jika Gibran menjadi cawapres.

PBB memang memiliki Agenda 21 yang menjadi wujud kampanye dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.

Agenda tersebut tidak mengikat. Pembahasannya pun seputar isu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Agenda 21 menyerukan penguatan peran perempuan, pemimpin lokal, pekerja, petani, pengusaha, dan industri swasta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

PBB juga memiliki agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang ingin dicapai dalam 15 tahun.

Terdapat 17 tujuan yang dapat diadopsi oleh negara anggota PBB, seperti, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, kesetaraan gender, memerangi krisis iklim, memastikan akses air bersih, dan energi yang terjangkau.

Ada beberapa kesamaan dalam daftar tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan poin-poin yang beredar di media sosial.

Kendati demikian, narasi di media sosial justru memutarbalikkan tujuan tersebut. Sebagai contoh, poin soal pengurangan angka kematian anak dan ibu di setiap negara.

PBB menyerukan penelitian, pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang berjangkit di negara berkembang. Namun, narasi yang beredar justru soal kewajiban vaksin atau pelarangan obat-obatan alami.

Contoh lain, PBB menyerukan penggunaan energi terjangkau, adil, berkelanjutan, dan modern. Sementara, narasi yang beredar justru mengartikannya sebagai akhir dari bahan bakar fosil.

Juru bicara PBB membantah seluruh poin agenda PBB yang beredar di media sosial.

"Semua hal dalam daftar dari situs web tersebut sepenuhnya salah atau menyimpang dari kebenaran," kata juru bicara PBB, dikutip dari AFP, 27 Juni 2020.

Ia menegaskan, Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tidak mengikat secara hukum.

"Implementasi dan kesuksesan akan bergantung pada kebijakan, rencana dan program pembangunan berkelanjutan yang dimiliki masing-masing negara," kata dia.

Narasi mengenai agenda PBB dalam mewujudkan tatanan dunia baru merupakan hoaks.

Agenda 21 dan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dimaknai secara keliru serta dikaitkan dengan teori konspirasi.