• (GFD-2023-14714) Sebagian Benar, Klaim Mahfud MD tentang 1 Persen Orang Kuasai 75 Persen Lahan di Indonesia

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/12/2023

    Berita

    Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebutkan klaim bahwa sebanyak 1 persen masyarakat Indonesia menguasai 75 persen lahan di Indonesia.

    “Data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan, 99 persen berebut mengelola 25 persen lahan sisanya. Memang timpang. Perlu upaya-upaya pemerataan harus dilakukan. Caranya, tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan, banyak lahan diperoleh secara kolusi tidak jelas,” ujarnya saat debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar KPU, Jumat, 22 Desember 2023.

    Benarkah klaim Mahfud MD mengenai penguasaan lahan di Indonesia perlu ditata karena 1 persen masyarakat menguasai 75 persen lahan?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Tempo pernah memeriksa pernyataan Mahfud MD yang sama saat ia berbicara di acara dialog Andalas Lawyers Club di Universitas Andalas, Senin, 18 Desember 2023.

    Klaim 1: Data 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan di Indonesia

    Peneliti Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, menyoroti kata-kata Mahfud MD terkait peningkatan rasio lahan. Meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003, peningkatan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen lahan tidak terbukti secara statistik.

    “Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda.” Meski begitu, data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik yang ditampilkan oleh situs KataData, rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia sejak 1973 hingga 2013 berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72.

    Rasio gini terendah terjadi pada 1983 dengan 0,50 sedangkan rasio gini tertinggi berada di tahun 2003 dengan angka 0,72. Rasio gini kepemilikan lahan pada 2003 mencapai 0,72, artinya 1 persen penduduk Indonesia menguasai 72 persen sumber daya lahan.

    Rasio atau Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Rasio Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Koefisien Gini di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sedangkan ketimpangan sedang, ada di antara 0,4-0,5.

    Setelah 2014, BPS belum mengeluarkan data rasio gini ketimpangan lahan. Namun merujuk data lain, menurut Alexander Michael Tjahjadi, di tahun 2016, angka ketimpangan kepemilikan lahan ada di kisaran 0,58, menurut Menteri Agraria Sofyan Djalil. Sementara di tahun 2019, USAID melaporkan bahwa rasio gini pertanahan mencapai 0,57 .

    Selain itu, berdasarkan dokumen yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 2022, level rasio gini pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58. Ini menunjukkan bahwa 1% populasi masih menguasai 58% lahan.

    Namun, perlu menjadi catatan bahwa BPS dan BPN mempunyai cara perhitungan rasio gini pertanahan yang berbeda secara signifikan. Menurut Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Ahmad Nashih Luthfi, BPN tidak menghitung lahan di dalam kawasan hutan sehingga hanya mengolah data di bawah otoritasnya. Sedangkan BPS menghitung seluruh pertanahan baik yang masuk kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan. Sehingga data rasio gini lahan dari BPN lebih rendah dibanding BPS.

    Dengan demikian, klaim tentang rasio gini ketimpangan lahan sebesar 0,75 atau 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan tidak bisa diverifikasi atau ditelusuri sumber datanya. Sebab berdasarkan data yang tersedia menurut BPS pada 1973-2013, rasio gini ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003 yakni 0,72 atau 1 persen populasi menguasai 72 persen lahan.

    Meski begitu, merujuk seluruh sumber yang tersedia tersebut, kepemilikan lahan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

    Klaim 2: penguasaan lahan di Indonesia perlu ditata karena segelintir orang telah menguasai sebagian besar lahan di Indonesia

    Dikutip dari riset tahun 2022 oleh Samosir dan Moeis yang menjelaskan tentang urgensi pertanahan, terungkap bagaimana pemberian tanah lebih dari 0,5 ha akan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat. Namun, redistribusi tanah bukan hanya dengan skema sewa pertanahan, karena akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan (welfare loss).

    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam siaran persnya menyampaikan, mengingat ketimpangan agraria, kemiskinan struktural, krisis pangan dan regenerasi petani maka kandidat yang terpilih harus menempatkan agenda reforma agraria sebagai landasan utama pembangunan nasional.

    Empat agenda dalam reforma agraria yang ditawarkan KPA:

    1. Meluruskan dan mengoreksi paradigma kebijakan praktik reforma agraria di nasional.

    2. Reformasi kelembagaan di bidang agraria dan sumber daya alam (SDA).

    3. Reformasi sistem administrasi tanah dan SDA untuk mempercepat dan mengembangkan pengakuan negara atas keragaman bentuk penguasaan kekayaan agraria-SDA baik di darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.

    4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petani, masyarakat adat nelayan dan perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah hidupnya di berbagai landscape agraria (daratan, tanah, wilayah adat, perairan, laut, pesisir pulau kecil).

    Kesimpulan

    Pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, adalah sebagian benar.

    Sebab pernyataan Mahfud MD mengenai 1 persen populasi menguasai 75 persen lahan di Indonesia, tidak dapat diverifikasi. Meski begitu, seluruh data yang tersedia menunjukkan ketimpangan lahan masih cukup tinggi.

    Memang benar, lahan harus ditata, namun ini mesti datang dari pemerintah. Riset yang terbit pada 2022 menunjukkan bahwa redistribusi lahan lebih dari 0,5 ha akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Tak hanya itu, reforma agraria juga harus mempertimbangkan lebih dari redistribusi lahan dan melihat konteks pembangunan yang lebih luas, terutama terkait pengaruhnya ke mata pencaharian.
  • (GFD-2023-14713) Sebagian Benar, Klaim Muhaimin soal Ketimpangan Ekonomi karena Kekayaan 100 Orang Setara di Atas 100 Juta Jumlah Penduduk

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/12/2023

    Berita

    Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Muhaimin Iskandar mengatakan ada 100 orang Indonesia yang kekayaannya di atas 100 juta penduduk Indonesia.

    “100 orang indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil,” kata Muhaimin saat debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar KPU, Jumat, 22 Desember 2023.

    Hasil Cek Fakta

    Dilansir Tempo.co, dalam laporan Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID disebutkan kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

    “Dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan antara kaum superkaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara,” ujar Direktur INFID Sugeng Bahagijo dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan Menuju Indonesia yang setara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

    Dalam laporan itu juga disebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

    Dilansir Kata Data, Badan Pusat Statistik (BPS) hasil penghitungan ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang dengan menggunakan rasio Gini mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023.

    Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin.

    Dilansir laman Bappenas, rasio Gini bernilai 0 poin menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama.

    Sedangkan koefisien Gini bernilai 1 poin menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal itu menggambarkan, hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali.

    Dilansir BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan Maret 2022 sebesar 0,384.

    Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Muhaimin adalah sebagian benar.

    Memang benar ada ketidakadilan dari sisi ekonomi penduduk di Indonesia. Namun berdasarkan data yang bisa dirujuk, bahwa harta total empat orang terkaya di Indonesia (bukan 100 orang), yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

    Menurut BPS, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
  • (GFD-2023-14712) Benar, Klaim Gibran bahwa Perusahaan Swasta telah Berinvestasi untuk Pembangunan IKN

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/12/2023

    Berita

    Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 pada Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa banyak perusahaan swasta di Indonesia yang telah berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Gibran mengatakan, di antara perusahaan-perusahaan itu adalah Mayapada dan Agung Sedayu. “Sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu. Dan ini akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia,” kata Gibran, dalam acara Debat Cawapres yang digelar KPU, Jumat 22 Desember 2023.

    Namun, benarkah klaim yang disampaikan Gibran tersebut?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo menverifikasi klaim Gibran dengan membandingkan pernyataannya tersebut dengan informasi terkonfirmasi yang sebelumnya sudah dipublikasikan.

    Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) melalui websitenya mengatakan bahwa ada tiga rumah sakit bertaraf internasional yang tengah disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan di IKN. Salah satunya Mayapada Hospital Nusantara.

    Sementara Agung Sedayu Group (ASG) menginvestasikan dana senilai Rp 40 trilun untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Informasi itu dikonfirmasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebagaimana diberitakan Bisnis.com, 21 September 2023.

    Dosen Bidang Ekonomi Kerakyatan Universitas Pendidikan Ganesha, Putu S. Kurniawan, mengatakan bahwa beberapa perusahaan telah mulai berinvestasi dalam pembangunan IKN, dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur.

    Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, mengatakan banyak investasi yang masuk dalam pembangunan IKN. Menurutnya, tran tersebut akan terus berlanjut.

    Neni menjelaskan, sejumlah investor telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN dengan total nilai Rp 200 triliun. Angka itu sekitar separuh dari kebutuhan investasi pada tahun 2024, yang mencapai Rp 466 triliun.

    Pemerintah juga telah menerima 305 surat pernyataan minat berinvestasi atau Letter of intent (Loi) Untuk pembangunan IKN. Sebanyak 172 surt berasal dari investor dalam negeri, dan sisanya dari investor asal Singapura, Jepang, Malaysia, dan China.

    “Investasi yang telah terealisasi untuk IKN mencapai Rp45 triliun,” Neni, 22 Desember 2023.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyatakan klaim Gibran bahwa sejumlah perusahaan swasta dalam negeri telah berinvestasi untuk pembangunan IKN, di antaranya Mayapada dan Agung Sedayu, adalah benar.
  • (GFD-2023-14711) Belum Ada Bukti, Klaim Mahfud MD bahwa Pelaku UMKM Harus Lewati 24 Meja untuk Urus Izin Usaha

    Sumber:
    Tanggal publish: 23/12/2023

    Berita

    Cawapres nomor urut 3 untuk Pilpres 2024, Mahfud MD, menyatakan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus melewati 24 meja pelayanan untuk mendapatkan izin usaha. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam acara Debat Cawapres, yang digelar KPU pada 22 Desember 2023.

    “Misalnya UMKM perlu 24 meja untuk dapat izin UMKM,” kata Mahfud MD.

    Namun, benarkah klaim yang dikatakan Mahfud MD?

    Hasil Cek Fakta

    Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, menyatakan bahwa bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut tidak akurat.

    Neni menjelaskan, mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa dilakukan secara daring (online) dan luring (offline). Secara luring, pelaku usaha UMKM datang ke kantor kecamatan dan mengisi formulir, serta menyerahkan berkas persyaratan.

    “Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK,” kata Neni, Jumat, 22 Desember 2023.

    Sementara secara daring, izin itu bisa diproses pelaku UMKM ke website resmi Sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM bisa mendaftar untuk memiliki akun, mengisi data, dan mengunduh NIB dan IUMK.

    “Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin tampaknya cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah, baik secara offline maupun online,” kata Neni.

    Peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies, Krisna Gupta, mengatakan bahwa ucapan Mahfud MD terkait pelaku UMKM harus melewati 24 meja untuk mengurus izin, tidak begitu jelas.

    Krisna mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki OSS yang disediakan untuk pengurusan perizinan usaha. Namun di baliknya, memang terjadi kerja sama antar lembaga yang masih problematik.

    “Tapi gak jelas juga ini 24 meja dari mana (sumber informasinya). Kalau Mahfud dapat laporan (terkait rumitnya perizinan), sepertinya laporan ini tidak dipublikasi,” kata Krisna.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang menyatakan pelaku UMKM yang ingin mengurus izin usahanya harus melalui 24 meja pelayanan, belum ada bukti.

    Di satu sisi pemerintah Indonesia telah memiliki layanan daring bagi UMKM untuk mengurus izin usaha. Sejauh ini belum ada bukti-bukti yang bisa dirujuk mengenai informasi bahwa UMKM masih harus melewati 24 meja untuk mengurus izin usaha.