Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran undian berhadiah dari Bank Papua, penelusuran mengarah pada tulisan berjudul "Kenali akun - akun resmi Bank Papua" yang dimuat situs resmi bankpapua.co.id.
Situs bankpapua.co.id menyebutkan, alamat situs resmi Bank Papua adalah bankpapua.co.id dan info@bankpapua.co.id.
Dalam tulisan tersebut juga terdapat keterangan sebagai berikut.
"Nasabah Bank Papua, kini marak penipuan mengatasnamakan Bank Papua..
Tetap waspada dan hati-hati ya..
Kenali akun - akun resmi Bank Papua agar dapat mengantisipasi penipuan dan berita hoax yang sering terjadi melalui media sosial serta media lainnya..
Segera hubungi HALO BANK PAPUA 1500-138untuk informasi seputar Bank Papua.
Waspada dan waspadalah...".
Penelusuran juga mengarah pada unggahan akun resmi Bank Papua di Instagram, @bankpapua_id yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan lewat program hadiah mengatasnamakan Bank Papua yang marak dibagikan di media sosial.
Postingan itu diunggah Bank Papua pada 12 Oktober 2023. Berikut isi postingannya:
"Sobat Bank Papua, selalu teliti saat mendapatkan informasi program hadiah mengatasnamakan Bank Papua..
Saat ini sangat banyak hoax online mengatasnamakan Bank Papua.
Ingat ya, informasi program hadiah, produk, jasa dan layanan Bank Papua hanya di informasikan melalui Akun Resmi Bank Papua.
Apabila sobat Bank Papua masih ragu atas informasi yang disampaikan, dapat menghubungi Halo Bank Papua di line telphone 1500138.
Waspada dan teliti atas setiap informasi ya sobat Bank Papua.."
Selain itu dalam postingan yang beredar terdapat link yang mengarah pada website yang bukan merupakan milik Bank Papua. Di dalam website tersebut pengguna juga diminta untuk memasukkan nama lengkap, nomor handphone, dan nomor rekening.
Hal ini merupakan modus penipuan dan bisa membuat data pribadi kita bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran undian berhadiah dari Bank Papua tidak benar.
Situs bankpapua.co.id menyebutkan, alamat situs resmi Bank Papua adalah bankpapua.co.id dan info@bankpapua.co.id. Saat ini sangat banyak hoaks online mengatasnamakan Bank Papua, informasi program hadiah, produk, jasa dan layanan Bank Papua hanya di informasikan melalui Akun Resmi Bank Papua.

Unggahan dengan tagar "NoTentsJustChicken" pernah diunggah oleh akun Facebook KCF Antigua-Barbuda. Kini, unggahan itu telah dihapus dan arsipnya dapat dilihat di sini.

Namun, konten iklan tersebut disebarkan dengan narasi keliru.

Dilansir El-Shai, tagar "NoTentsJustChicken" berkaitan dengan topik yang ramai diperbincangkan di Antigua-Barbuda.

Lembaga pemerintah yang mengurus soal listrik, telekomunikasi, dan layanan air bersih, Otoritas Utilitas Publik Antigua (APUA), melaporkan kejadian tenda hilang.

Pada 15 Februari 2024, APUA mengunggah pemberitahuan di Facebook bahwa salah satu tenda yang digunakan untuk sesi latihan telah hilang dan diduga dicuri.

Untuk mencari barang yang hilang, APUA membuat unggahan bernada gurauan dengan gaya mirip slogan KFC.

Kejadian itu lantas menjadi perbincangan dan bahan lelucon warganet Antigua-Barbuda.

Akun Facebook KCF Antigua-Barbuda mengikuti tren tersebut dengan tagar "NoTentsJustChicken" dan mengunggahnya di Facebook pada 17 Februari 2024.

Unggahan itu tidak ada kaitannya dengan pengungsi Palestina di Gaza.

Sebagai konteks, sekitar 1,9 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal sejak perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sekitar 1,4 juta dari mereka tinggal di tenda dan kamp pengungsi di kota Rafah, selatan Gaza.

"Unggahan ini sama sekali tidak terkait dengan konflik di Timur Tengah dan telah dihapus ketika kami menyadari bahwa unggahan ini disalahartikan. Kami mohon maaf atas kebingungan yang terjadi," kata juru bicara KFC kepada AFP, pada 20 Februari 2024.

Konten iklan KFC Antigua-Barbuda dengan tagar "NoTentsJustChicken" disebarkan dengan narasi keliru.

Unggahan tersebut tidak terkait kondisi pengungsi Palestina di Gaza, melainkan mengikuti tren perbincangan soal tenda milik APUA yang hilang.

Tempo mencari informasi lebih lengkap mengenai video tersebut, menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Ditemukan beberapa video dari pengguna media sosial lainnya.

Sebagian pengguna media sosial, mengatakan bahwa video itu merupakan simulasi dugaan kecurangan penghitungan suara Pilpres 2024. Klaim itu disampaikan konten di saluran YouTube bernama on 471 dan akun Facebook bernama Deddy Madjmoe.

Video yang diunggah dua akun tersebut menyatakan perangkat lunak yang ditampilkan video itu sekedar simulasi, bukan Sirekap milik KPU. Video itu sesungguhnya menunjukkan aplikasi yang dibuat pihak tertentu untuk mendemonstrasikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Di sisi lain, informasi yang mengatakan video itu hanya memperlihatkan simulasi, diperkuat fakta bahwa teks dalam aplikasi di video itu tidak sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Sirekap milik KPU.

Misalnya di bagian perolehan seluruh suara pasangan capres-cawapres dalam aplikasi di video berjudul “Chart Penggiring Opini”, padahal di website KPU berjudul “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024 Tingkat Nasional”.



Demikian juga untuk data hasil suara di masing-masing TPS, dalam aplikasi di video diberi judul “Data Pengecoh”, padahal di website KPU judulnya "Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024" yang diikuti nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS.

Selain itu, aplikasi simulasi dalam video menggunakan istilah TPZ, bukan TPS. Hal itu menunjukkan aplikasi dalam video dibuat khusus untuk memperagakan dugaan kecurangan pemilu yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

Tentang Sirekap

Dilansir dari Majalah Tempo edisi 18 Februari 2024, Sirekap merupakan perangkat lunak pendokumentasian Formulir C dari TPS, yang dikembangkan sejak 2021 oleh tim pengembang dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketua tim itu adalah Wakil Rektor ITB, Gusti Ayu Putri Saptawati.

Perangkat lunak hasil proyek senilai Rp 3,5 miliar itu, juga dilengkapioptical character recognition (OCR) danoptical marking recognition(OMR). Fitur tersebut dinilai mampu memindai Formulir C, kemudian mengambil dan menyimpan data hasil suara yang tertera.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari sesungguhnya telah mengakui adanya ketidakcocokan data yang dihasilkan Sirekap dengan yang tertera di Formulir C. Namun, menurutnya kesalahan ada pada tidak optimalnya OCR dan OMR. Hasyim tidak membahas dugaan adanya rekayasa data Sirekap.

Tuntutan Audit Sirekap

Tuntutan diadakan audit Sirekap oleh auditor independen menyeruak buntut sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Tak hanya terkait kualitas pindai OCR dan OMR, namun juga dugaan penggunaanserver yang berada di Singapura, dan dugaan rekayasa data saat rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Salah satunya disuarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta KPU membuka ruang pihak eksternal untuk melakukan audit Sirekap, sebagaimana diberitakan iNews.id. 

Peneliti Perludem, Nur Amalia Salabi, mengatakan pihaknya telah mencatat sejumlah temuan kejanggalan Sirekap. Pertama, sebagian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kesulitan mengakses Sirekap sebelum dan sesudah pencoblosan.

Kedua, Formulir C yang sudah diunggah ke Sirekap, sebagian belum ditampilkan di website KPU. Ketiga, terkait penggelembungan suara, di mana jumlah suara yang diperoleh dalam pencoblosan, melebihi jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut. 

"Jumlah suara sah di beberapa TPS lebih tinggi daripada jumlah pemilih per TPS, yang paling banyak hanya 300 pemilih," kata Nur.

Dilansir Tempo, Pengamat IT sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan terjadi kesalahan fatal dalam Sirekap sehingga perangkat lunak itu perlu dievaluasi, bahkan diaudit. 

Menurutnya kebocoran data dan penggelembungan suara termasuk masalah fatal tersebut. Ditambah lagi kejanggalan itu cenderung menguntungkan salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024, yang sesungguhnya tidak diinginkan masyarakat.

"Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau memang sistem ini dipersiapkan dengan baik sejak awal," kata Heru, Senin, 4 Maret 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan video yang beredar dan diklaim sebagai simulasi yang menunjukkan cara kecurangan Pemilu 2024 melalui Sirekap merupakan klaim yangbelum ada bukti. 

Perangkat lunak yang ditampilkan video tersebut bukan Sirekap. Sejumlah organisasi sipil dan pakar menyatakan perlu adanya audit Sirekap oleh auditor independen, untuk mengetahui fakta atas berbagai kejanggalan yang ditemukan pada perangkat lunak tersebut.

Tim Cek Fakta menggunakan tools pelacak situs untuk mengetahui sumber tautan. Hasil pelacakan di URL Scan menunjukkan, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi.

Adapun alamat situs resmi Bank Sulselbar, yaitu www.banksulselbar.co.id.

Tautan pendaftaran undian kemungkinan besar merupakan upaya phishing atau scam karena pengakses diarahkan ke laman pengisian data pribadi.

Pada laman tersebut, pengakses diminta mengisi data pribadi serta perbankan, yakni nomor rekening, empat digit terakhir nomor kartu, pin ATM, nomor ponsel, dan email.

Melalui akun Instagramnya, Bank Sulselbar mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok undian berhadiah.

"Semua kegiatan ataupun hal-hal yang berbentuk undian kemudian akan di-upload ke akun official Bank Sulselbar. Di luar dari itu, kami pastikan palsu atau tak benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatiannya," seperti dikutip dari @banksulselbar.official, pada Rabu (6/3/2024).

Sejauh ini, Bank Sulselbar hanya memiliki dua akun media sosial, yakni Instagram dan YouTube.

Tawaran undian berhadiah dari akun Facebook mengatasnamakan Bank Sulselbar merupakan hoaks.

Tautan pendaftaran undian kemungkinan besar merupakan upaya phishing atau scam karena pengakses diarahkan ke laman pengisian data pribadi.

Pada laman tersebut, pengakses diminta memberikan nomor rekening, empat digit terakhir nomor kartu, pin ATM, nomor ponsel, dan email.

Bank Sulselbar mengimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan berkedok undian berhadiah.