Menurut Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Neni Susilawati, pernyataan bahwa untuk membangun kota Pontianak setahun hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun tidak sepenuhnya akurat berdasarkan data anggaran terkini. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp1,87 triliun.
Sedangkan anggaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1,9 triliun. 
Data ini menunjukkan bahwa anggaran tahunan untuk pembangunan dan operasional Kota Pontianak lebih besar dari Rp 1 triliun, berkisar antara Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,9 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran ini mencakup berbagai aspek pengelolaan kota, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, mengatakan bahwa membangun kota bukan soal seberapa besar investasi yang masuk atau dimiliki. Akan tetapi seberapa besar kemampuan suatu tempat dan masyarakat untuk berkembang secara organik menjadi kota. 
“Ini bergantung pada sumber daya yang dimiliki sebuah kota, karena pada hakikatnya kota adalah soal akses dan sumber daya,” kata Dwiyanti.
Ia juga mengatakan melihat pembangunan tidak biasa parsial. Kota tidak bisa dilihat dari dari segi ekonomi regional dan investasi, namun  perlu melihat sisi historis, sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Muhaimin yang mengatakan mengatakan Investasi pengembangan kota Pontianak, satu tahun hanya Rp1 triliun adalahkeliru.
APBD Kota Pontianak pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.834.686.185.305, dan total pagu anggaran rencana kerja pembangunan kota sebesar Rp.11,305,200,000.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi, pencurian data tidak hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan keamanan digital tapi terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi. Perusahaan, kata dia, harus mematuhi dengan aturan perlindungan data mulai dari kewajiban penyedia data sampai dengan hilirnya yakni penggunaan hingga retensi data.
Indonesia sendiri baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di internet. 
Rendahnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurut kajian Novi Kurnia dalam The Conversation Indonesia, UU PDP dapat menjadi solusi mencegah kebocoran data pribadi. Namun sebelum regulasi diimplementasikan, masyarakat dapat memperhatikan aspek keamanan digital seperti memperkuat password, Sandi keamanan pun harus diperbaharui secara berkala, dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk One Time Password (OTP) harus selalu dirahasiakan dari orang lain.
Terkait keamanan data, dilansir Tempo.co, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi 207 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023.
“Pada bulan Februari 2023 dalam Annual Report 2022, insiden kebocoran data meliputi data breach (kebocoran data) hingga social engineering (rekayasa sosial)” kata Ariandi Putra, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dilansir Kata Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021.
Dilansi Detik.com, aktivitas  jual beli online paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Jual belionline menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%.
Krisna Gupta, peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies kepada Tempo mengatakan perlu kajian untuk mengetahui dampak Solo Technopark. “Apakah ada usaha yg merasa dibantu? Apakah lulusannya pada kerja distartup? Bagaimana kurikulumnya?” kata Krisna.
Namun dengan adanya idecyber securitytentu merupakan terobosan dan perlu ditindaklanjuti dampaknya terhadap isu keamanan data.
Dilansir laman Solo Technopark, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk "Born to Defense" secara luring di Cyber Security Hub yang ada di Solo Technopark. 
Penelitian “ Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia ” yang diterbitkan Jurnal REiD (Research and Evaluation in Education) UNY disebutkan Solo Technopark sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran dan  para peserta didik cukup puas dengan sistem pendidikan di Solo Technopark.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis ataue-commercedi rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi.

Hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabuming yang mengatakan masalah pencurian data harus dikuatkancybersecurity dancyber defense, adalahsebagian benar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Aktivitas jual belionline merupakan yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Hal ini ditengarai karena lemahnya keamanan digital.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Tempo menverifikasi klaim Gibran dengan membandingkan pernyataannya tersebut dengan informasi terkonfirmasi yang sebelumnya sudah dipublikasikan.
Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) melalui websitenya mengatakan bahwa ada tiga rumah sakit bertaraf internasional yang tengah disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan di IKN. Salah satunya Mayapada Hospital Nusantara.
Sementara Agung Sedayu Group (ASG) menginvestasikan dana senilai Rp 40 trilun untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Informasi itu dikonfirmasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebagaimana diberitakan Bisnis.com, 21 September 2023.
Dosen Bidang Ekonomi Kerakyatan Universitas Pendidikan Ganesha, Putu S. Kurniawan, mengatakan bahwa beberapa perusahaan telah mulai berinvestasi dalam pembangunan IKN, dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, mengatakan banyak investasi yang masuk dalam pembangunan IKN. Menurutnya, tran tersebut akan terus berlanjut.
Neni menjelaskan, sejumlah investor telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN dengan total nilai Rp 200 triliun. Angka itu sekitar separuh dari kebutuhan investasi pada tahun 2024, yang mencapai Rp 466 triliun.
Pemerintah juga telah menerima 305 surat pernyataan minat berinvestasi atau Letter of intent (Loi) Untuk pembangunan IKN. Sebanyak 172 surt berasal dari investor dalam negeri, dan sisanya dari investor asal Singapura, Jepang, Malaysia, dan China. 
“Investasi yang telah terealisasi untuk IKN mencapai Rp45 triliun,” Neni, 22 Desember 2023.

Verifikasi Tempo menyatakan klaim Gibran bahwa sejumlah perusahaan swasta dalam negeri telah berinvestasi untuk pembangunan IKN, di antaranya Mayapada dan Agung Sedayu, adalah benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), yang divisualisasikan oleh Katadata.co.id.
Berita itu menjelaskan bahwa Kemenkop UKM mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 64,2 juta. 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam website mereka menyatakan bahwa Kemenkop Ukm mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB pada pada Maret 2021, adalah sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. 
Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menyatakan bahwa data yang diungkapkan Gibran tersebut sama dengan yang disajikan website Bank Indonesia.
“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 8.573,89 triliun.  

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang menyumbang 61 persen PDB, adalahbenar.
Data itu sama dengan data yang sebelumnya dipublikasikan website Kemenkeu dan BI.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia