KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung soal ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Dalam acara dialog Andalas Lawyers Club di Universitas Andalas, Senin (18/12/2023), Mahfud mengatakan, hanya 1 persen dari masyarakat menguasai 75 persen lahan di Indonesia.
"Sisanya, 99 persen masyarakat Indonesia berebut 25 persen lahan yang tersisa. Ini perlu ditata secara bersama-sama," kata Mahfud, dilansir Kompas.com.
Peneliti dari Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, memeriksa kebenaran atas data yang disampaikan Mahfud.
Ia mengungkapkan, Mahfud kemungkinan merujuk pada puncak ketimpangan distribusi lahan di Indonesia pada 2003.
Pada tahun tersebut, ketimpangan kepemilikan lahan sebesar 0,72 persen. Artinya hanya 1 persen rakyat yang menguasai 72 persen sumber daya lahan.
Sebagai perbandingan, mari lihat data ketimpangan kepemilikan lahan yang dihitung dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada 1973 angka ketimpangan lahan yakni 0,55. Empat dekade kemudian atau pada 2013, angka ketimpangan lahan ada di angka 0,68.
Data lainnya termuat dalam Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2022.
Data tersebut menunjukkan, level rasio gini pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58.
Penting diketahui bahwa ada cara penghitungan yang berbeda antara BPS dan BPN. Sehingga, penurunan ketimpangan distribusi lahan tidak dapat diverifikasi.
Pernyataan Mahfud bahwa 99 persen masyarakat Indonesia berebut 25 persen lahan yang tersisa tidak dapat dibuktikan secara statistik.
Kendati demikian, data-data yang ada memang menunjukkan tingginya ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.
Alexander berpendapat, tata kelola pertanahan tidak hanya dihitung berdasarkan pembagian luasan tanah.
Ada model pemberian dari pasar dan juga dari sisi pemerintah, serta konteks masyarakat yang harus dilihat.
Sebuah riset yang diterbitkan pada 2022 menunjukkan, pemberian tanah lebih dari 0,5 Ha akan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat.
***
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

KOMPAS.com - Sebuah unggahan mengeklaim, salah satu hakim yang menangani kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Binsar Gultom, dijemput paksa aparat.
Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Adapun Mirna tewas setelah meminum es kopi vietnam yang dipesan oleh rekannya, Jessica Kumala Wongso di sebuah kafe di Jakarta, pada 6 Januari 2016.
Hasil pemeriksaan Puslabfor Polri menunjukkan, Mirna meninggal karena keracunan sianida. Dalam kasus ini, Jessica ditetapkan sebagai tersangka.
Jessica divonis 20 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena dinyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan Mirna.
Narasi soal hakim Binsar Gultom dijemput paksa aparat muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.
Akun tersebut membagikan video berudrasi 10 menit 17 detik pada 20 Desember 2023 dengan judul:
Tangan kanan edi salihin terbongkar, hakim bg di jemput paksa malam ini.
Dalam video terdapat gambar Binsar Gultom sedang dikawal aparat dengan memakai baju tahanan. Gambar tersebut diberi keterangan demikian:
DI JEMPUT PAKSA MALAM INI.!! HAKIM BG DALANG UTAMANYA. TERBONGKAR TANGAN KANAN EDI SALIHIN HABISI JESSICA.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim hakim Binsar Gultom dijemput paksa aparat

KOMPAS.com - Beredar narasi soal calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut jumlah anak di Indonesia mencapai 400 juta.
Narasi itu muncul disertai potongan video Gibran sedang berpidato. Namun, narasi tersebut tidak benar dan salah konteks.
Narasi bahwa Gibran mengatakan jumlah anak di Indonesia mencapai 400 juta muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini.
Akun tersebut membagikan video Gibran sedang berpidato yang berdurasi 25 detik pada 11 Desember 2023. Dalam video itu Gibran mengatakan demikian:
"Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak, jadi ini bukan program yang mengada-ada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya, anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya."
Video tersebut diberikan keterangan demikian:
Setelah ASAM SULFAT Sekarang ( 400 juta ANAK ). Woii Jumlah Penduduk Indonesia hanya 270 juta, Kurang 130 Juta. Anak-Anak GHOIB, Kayak MOBIL ESEMKA. 
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook video yang mengeklaim Gibran mengatakan jumlah anak di Indonesia sebanyak 400 juta

KOMPAS.com - Sebuah video di Facebook menyebutkan bahwa gabungan mahasiswa merusak kantor Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Mahasiswa yang dimaksud yakni gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah universitas di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi pada video tidak benar atau hoaks.
Video mahasiswa Jateng dan DIY merusak kantor Gibran disebarkan oleh akun Facebook ini pada Rabu (20/12/2023). Arsipnya dapat dilihat di sini.
Berikut narasi yang ditulis pengunggah:
Rusak p4r4h gibran hampir tidak t3rt0l0ng gabungan bem jateng - jogja obrak - abrik kantor gibran.
Sementara berikut teks yang tertulis pada thumbnail video berdurasi 8 menit 24 detik tersebut:
Breaking NewsGibran Hampir Tidak Tertolong Gabungan BEM Jateng-Jojja Obrak-Abrik Kantor Gibran
Tim Cek Fakta mengambil tangkapan layar thumbnail lalu menelusurinya dengan bantuan Google Lens.
Hasil pencarian teratas mengarahkan pada foto yang terdapat di artikel berita Kompas.com, 20 Oktober 2023.
Beritanya soal unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai aksi vandalisme di beton pembatas yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Mereka menyuarakan penolakan atas politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Narator juga membacakan artikel opini yang ada di situs Seword, 16 November 2023.
Opininya membahas soal Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep yang bergabung dalam partai politik.
Di sisi lain, video yang ditampilkan diambil dari cuplikan pemberitaan media.
Contohnya klip dari kanal YouTube Kompas.com soal aksi gabungan BEM di Balai Kota Solo pada Senin (18/12/2023).
Aksi tersebut merupakan aksi ketiga. Aksi yang sama telah dilakukan di Monumen 45 Jakarta dan kawasan Titik Nol DIY.
Aksi damai itu mengungkapkan keresahan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat capres-cawapres.
Tidak ada kerusuhan atau tindakan pengrusakan yang dilakukan mahasiswa dalam aksi tersebut.