Wawancara Mahfud MD itu dipotong dari video Kompas.com edisi 6 Desember 2023 pada menit ke-01:36 hingga 02.00. Mahfud MD menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Annida Al Islamiya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, 4 Desember 2023.
Mahfud memang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menggelar rapat untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, Myanmar, melalui PBB. Langkah itu ditempuh karena tempat penampungan di Riau dan Medan sudah penuh.  
Namun terdapat narasi yang dihilangkan pengguna TikTok dari video Kompas.com tersebut. Pada menit ke-01:14, Kompas menjelaskan bahwa meski Indonesia tidak bisa terus-menerus menampung pengungsi, menurut Mahfud, Indonesia akan tetap memprioritaskan asas perikemanusian atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tetap mengupayakan perikemanusian sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. 
Lalu benarkah pengungsi Rohingya bisa dipulangkan ke negara asalnya, Myanmar, saat ini?
Menurut PhD Candidate at Gender, Peace and Security Center, Faculty of Arts, Monash University, Monash University, Nuri W. Veronika, tidak bisa mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar karena mereka menjadi korban genosida dan pembersihan etnis yang disponsori oleh negara, sehingga etnis Rohingya wajib mendapat perlindungan dari dunia internasional. 
Saat ini, kata Nuri, etnis Rohingya adalah bangsa tanpa negara. Jika mereka dikembalikan, etnis Rohingya akan kembali mengalami persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang menganggap mereka bukan bagian dari Myanmar. 
“Persekusi kepada Rohingya tidak lepas dari sejarah kolonialisme di Myanmar, dimana pemerintah dan etnis mayoritas Myanmar dulu mendukung Jepang dan etnis Rohingya mendukung Inggris dan dijanjikan akan mendapat daerah otonomi oleh pemerintah Inggris,” kata Nuri.  
Sejarah panjang kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar salah satunya bisa dibaca di sini: https://theconversation.com/sejarah-persekusi-rohingya-di-myanmar-84520  
Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia?
Meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967, bukan berarti Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk menangani pengungsi Rohingya. Menurut Nuri W. Veronika, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), Indonesia terikat pada prinsip-prinsip hukum internasional yaitu non-refoulement yang melarang penolakan terhadap setiap individu yang mencari suaka dan meminta perlindungan dari masyarakat internasional akibat menghadapi persekusi dan penganiayaan di negara asalnya. 
“Jika Indonesia menolak kedatangan pencari suaka yang mencari perlindungan internasional, maka Indonesia bukan saja melanggar peraturan dan perundang-undangan berkenaan dengan perlindungan HAM, namun juga pelbagai instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi, seperti Konvensi Anti Penyiksaan,” kata Nuri melalui emailnya pada Tempo.
Pemerintah Indonesia, kata dia, sebaiknya melakukanintermediate action, upaya proaktif untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 
Pemerintah pusat perlu menguatkan koordinasi dengan tim terpadu sehingga penanganan bisa dilakukan lintas sektor termasuk untuk memonitor dan mengevaluasi. “Hal ini karena pemda dan masyarakatnya adalah yg paling terdampak langsung oleh masalah pengungsi”, kata Nuri melalui email kepada Tempo, 28 Desember 2023. 
Kedua, pemerintah musti membahas nasib pengungsi Rohingya ke level ASEAN untuk mendorong solusi damai di Myanmar. Indonesia memiliki potensi dengan menggunakan kekuatan sebagai middle power dan Indonesia yang dianggap sebagai pimpinan ASEAN. 
“Hal ini juga mengingat Indonesia adalah negara yang sangat dihargai Myanmar (bahkan model militernya benar2 mengikuti model Indonesia), sehingga bisa jadientry point.”
Ketiga, perlu kerja sama dan diplomasi yang kuat dengan Australia sebagai negara yang dituju oleh Rohingya, yang memiliki sumber daya untuk mengatasi pengungsi (baik sumber daya maupun hukum internasional yang mengikat). Menurut Nuri, Indonesia dan Australia pernah menjadi co-chair Bali Process pada Februari 2023 sehingga kedekatan ini dapat digunakan untuk mencari solusi bersama tentang masalah pengungsi, penyelundupan dan perdagangan manusia, khususnya Rohingya.  

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, potongan video tentang pengungsi Rohingya dikembalikan ke negara asalnya adalahmenyesatkan.
Video Mahfud MD itu dipotong dari video liputan Kompas.com yang berdurasi 3 menit 26 detik sehingga ada bagian dari narasi pernyataan Mahfud MD yang hilang yakni mengenai Pemerintah Indonesia tetap mengupayakan perikemanusian sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.
Pernyataan Mahfud MD untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar melalui PBB pun saat ini tidak bisa dilakukan. Karena mereka menjadi korban genosida dan pembersihan etnis yang disponsori oleh negara, sehingga etnis Rohingya wajib mendapat perlindungan dari dunia internasional.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan video tersebut bukanlah unjuk rasa pengungsi Rohingya di Malaysia yang menuntut tanah, melainkan untuk memprotes kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap komunitas mereka pada 2017.
Untuk memverifikasi video itu, Tempo menggunakan petunjuk logo AP dalam video yang beredar. AP adalah logo perusahaan media Associated Press yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Tempo kemudian memasukkan kata kunci “Protest Rohingya migrants in Malaysia” di YouTube.
Melalui cara itu, Tempo menemukan satu video dari kanal Associated Press berjudul “ Rohingya migrants in Malaysia protest violence in Myanmar ”, yang terbit 5 September 2017. Isi video itu sama dengan potongan video yang disebarkan di TikTok. 
Menurut AP, unjuk rasa yang diikuti belasan etnis Muslim Rohingya yang tinggal di Malaysia itu terjadi pada 30 Agustus 2017. Mereka berkumpul di luar kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur untuk memprotes kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar barat. Mayoritas dari sekitar satu juta warga Rohingya di Myanmar tinggal di bagian utara negara bagian Rakhine, tempat pemberontak Rohingya melancarkan serangan terkoordinasi pekan lalu terhadap pos-pos polisi, yang diduga memicu pembalasan brutal oleh pasukan pemerintah Myanmar. 
Kekerasan Pemerintah Myanmar saat itu memaksa Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari keselamatan, bersama dengan eksodus yang lebih kecil dari etnis Rakhine yang beragama Buddha.

Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, hingga akhir November 2023, terdapat sekitar 185.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di Malaysia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 162.040 orang berasal dari Myanmar, terdiri dari 107.520 orang Rohingya, 24.820 orang Chin, dan 29.700 kelompok etnis lainnya yang berasal dari daerah yang terkena dampak konflik atau melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar.

Berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut, video yang diklaim pengungsi etnis Rohingya di Malaysia berunjuk rasa menuntut hak atas tanah adalahkeliru.
Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh belasan pengungsi Rohingya untuk memprotes kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap komunitas mereka pada 2017.

Akun Twitter @SaraNk96 mengunggah video yang menunjukkan sebuah buldoser menabrak tenda dan sekerumunan orang. @SaraNk96 menklaim bahwa buldoser di video tersebut adalah milik Israel yang menabrak pengungsi dan pasien di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza. Cuitan dan video tersebut diunggah pada 17 Desember 2023.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Versi lengkap video tersebut telah diunggah oleh Al Jazeera Arabic di akun YouTube resminya pada 2013 dengan judul “جرافة تجرف عشرات من جثث ضحايا مجزرة رابعة” yang berarti “Sebuah buldoser menyapu puluhan jenazah korban pembantaian Rabaa”. Video tersebut diambil di tengah kerusuhan antara polisi Mesir dengan ratusan warga Mesir yang sedang unjuk rasa, yang dikenal dengan insiden “Rabaa Massacre” pada 14 Agustus 2013.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh @SaraNk96 merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Video tersebut diambil di Mesir pada 2013 ketika tentara Mesir membubarkan para pengunjuk rasa, bukan Israel yang menabrak pengungsi dan pasien di Rumah Sakit Kamal Adwan tahun ini.

Akun Twitter/X @maikpi70 mengunggah cuitan dengan klaim telah ditemukan sebuah bangkai makhluk yang dianggap sebagai putri duyung Buru di Samudra Atlantik. Setelah didisinfeksi dan dipelajari, makhluk tersebut memiliki organ ikan manusia. Makhluk tersebut dianggap sebagai penjaga kastil bawah laut.

Dalam cuitan tersebut juga dilampirkan video yang mendukung klaim yang beredar.

Dikutip dari laman Factly.in, ditemukan fakta bahwa makhluk yang ditampilkan dalam video tersebut bukanlah putri duyung ataupun makhluk aneh lainnya, melainkan model 3D yang diproduksi untuk HBO Max TV Show dengan judul ‘Raised by Wolves.’

Setelah dilakukan penelusuran gambar dengan menggunakan keyframes pada video, ditemukan unggahan asli video tersebut. Video ini berasal dari akun TikTok Smooth-On yang dikenal dengan produksi 3D cast.

Video TikTok tersebut menampilkan visual yang sama dengan video yang viral, namun dengan konteks yang berbeda. Deskripsi video TikTok secara eksplisit menyebutkan bahwa video tersebut menampilkan makhluk yang diciptakan untuk acara TV HBO Max “Raised By Wolves” di Dreamsmith. Dreamsmith adalah perusahaan yang memproduksi alat peraga dan model 3D Print.

Selain itu, ditelusuri dari halaman Instagram resmi Dreamsmith ditemukan fakta bahwa itu memang dibuat oleh mereka bekerja sama dengan artis lain bernama Furio Tedeschi.

Makhluk yang ditampilkan dalam video tersebut bukanlah bangkai putri duyung atau makhluk aneh lainnya, melainkan model 3D yang diproduksi untuk HBO Max TV Show dengan judul ‘Raised by Wolves.’