SUMBER membagikan video yang memelintir konteks menunggangi peristiwa yang baru-baru ini terjadi yang menyebabkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: selain menggunakan foto pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN, lokasi peristiwa yang dimuat di foto SEBENARNYA adalah Jakarta, BUKAN Surabaya.

SUMBER membagikan video yang memelintir konteks menunggangi peristiwa yang baru-baru ini terjadi yang menyebabkan kesimpulan yang MENYESATKAN. FAKTA: selain menggunakan foto pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN, lokasi peristiwa yang dimuat di foto SEBENARNYA adalah Jakarta, BUKAN Surabaya.

Berkaitan dengan unjuk rasa di Surabaya baru-baru ini (2023), hasil pencarian Google News dengan kata kunci “mahasiswa surabaya tolak dinasti”

MENYESATKAN, memelintir konteks menunggangi peristiwa yang baru-baru ini terjadi. FAKTA: selain menggunakan foto pratinjau (thumbnail) hasil SUNTINGAN, lokasi peristiwa yang dimuat di foto SEBENARNYA adalah Jakarta, BUKAN Surabaya.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa India selama ini menerima pengungsi Rohingya. Berdasarkan laporan The Assessment Capacities Project (ACAPS) per Juli 2023, India menampung lebih dari 74.600 pengungsi dari Myanmar pada 2023. 
Gejolak politik dan kekerasan di Myanmar setelah kudeta militer pada Februari 2021 telah menyebabkan gelombang besar pengungsi dari Myanmar mencari keamanan dan perlindungan di timur laut India. Pengungsi dari Myanmar termasuk pengungsi Rohingya yang “tidak mempunyai kewarganegaraan” dan warga negara Myanmar, terutama dari negara bagian Chin dan Sagaing. 
Mereka sebagian besar mengungsi di negara bagian Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, dan Nagaland. Populasi Rohingya di India mencakup orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan sebelumnya di Myanmar dan mereka yang baru saja tiba dari kamp di Bangladesh.
Gelombang pengungsi Rohingya telah datang ke India sejak tahun 1970 dari Myanmar dan Bangladesh. Menurut perkiraan publik Pemerintah India pada tahun 2017, sekitar 40.000 pengungsi Rohingya tinggal di India, dan setidaknya 13.000 di antaranya masuk antara tahun 2012-2016. Lebih dari 20.000 orang terdaftar di UNHCR. Sebagian besar warga Rohingya tinggal di kamp-kamp dan permukiman informal di kota Delhi, Hyderabad, Jammu, Noida, dan Nuh.
Menurut Refugees International, pengungsi Rohingya sebagian besar berasal dari Bangladesh. Para pengungsi mengatakan kepada tim Refugees International bahwa mereka meninggalkan Bangladesh dan datang ke India karena mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan ransum di kamp-kamp pengungsian. 
Kondisi yang memburuk di kamp-kamp Bangladesh, termasuk meningkatnya insiden serangan dan pembunuhan yang ditargetkan oleh kelompok-kelompok radikal, juga memotivasi beberapa orang Rohingya untuk pergi ke India. Sebagian lainnya, yang menghadapi kesulitan di India, memilih untuk kembali ke Bangladesh.
Video yang memperlihatkan kondisi pengungsi Rohingya di India mudah dijumpai pada kanal-kanal YouTube stasiun televisi berita. 
Kanal YouTube stasiun televisi Al Jazeera English pernah memuat laporan berjudul "India: Baby dies after teargas fired at Rohingya refugees trying to escape detention centre". Laporan itu diunggah pada 25 Juli 2023.

CBC News: The National juga pernah melaporkan kondisi pengungsi Rohingya di India yang saat ini menghadapi ancaman deportasi kembali ke Myanmar.

Regulasi Pemerintah India untuk Pengungsi Rohingya
Menurut laporan BBC, India tidak menandatangani undang-undang internasional seperti Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, yang menjamin hak pengungsi untuk mencari suaka dan melindungi mereka agar tidak dikirim kembali ke tempat-tempat yang mengancam jiwa. India juga tidak memiliki kebijakan nasional atau undang-undang untuk menangani pengungsi. 
Dengan demikian India tidak memiliki prosedur yang memungkinkan pengungsi untuk mencari suaka dan mereka yang memasuki negara tersebut tanpa visa diperlakukan sebagai imigran ilegal berdasarkan Undang-Undang Orang Asing atau Undang-Undang Paspor India.
Satu-satunya perlindungan yang dimiliki pengungsi di India adalah hak untuk hidup berdasarkan Pasal 21 dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang berdasarkan Pasal 14 konstitusi.
Pada tahun 2019, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sebenarnya mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang menawarkan amnesti dan mempercepat jalan menuju kewarganegaraan India bagi “imigran ilegal” non-Muslim dari negara-negara tetangga, seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun UU ini kemudian mendapatkan protes yang luas.
India pernah mendeportasi beberapa pria etnis Rohingya pada tahun 2017, namun keputusan itu memicu kecaman internasional. Suhas Chakma, direktur lembaga think tank Rights and Risks Analysis Group yang dikutip oleh BBC, mengatakan, alasan mengapa banyak pengungsi Rohingya tidak dideportasi saat ini adalah karena ada serangkaian kasus di Mahkamah Agung yang meminta pemerintah untuk tidak mengambil tindakan drastis.
Pada tahun 1996, misalnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa prinsip tidak kembalinya pengungsi adalah bagian dari hak untuk hidup berdasarkan Pasal 21 konstitusi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tidak ada pengungsi Rohingya di India adalahkeliru. Setidaknya 13.000 pengungsi Rohingya memasuki India antara tahun 2012 dan 2016. 
Gelombang pengungsi Rohingya telah datang ke India sejak tahun 1970 dari Myanmar dan Bangladesh. Menurut perkiraan publik Pemerintah India pada tahun 2017, sekitar 40.000 pengungsi Rohingya tinggal di India, dan setidaknya 13.000 di antaranya masuk antara tahun 2012-2016. Lebih dari 20.000 orang terdaftar di UNHCR. Sebagian besar warga Rohingya tinggal di kamp-kamp dan permukiman informal di kota Delhi, Hyderabad, Jammu, Noida, dan Nuh.

Setelah video disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi KPU mengaku mempersiapkan debat dan alat khusus untuk Gibran.
Narator video hanya membacakan artikel di laman Seword.com ini, yang berjudul "Putusan MK dan Damage yang Membuat Gibran dan Prabowo Cenderung Tak Dipercaya Publik".
Artikel tersebut memuat opini yang menyebut masyarakat tidak lagi mempercayai Prabowo dan Gibran setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Adapun putusan MK tersebut dianggap menguntungkan Gibran sehingga ia bisa maju di Pilpres 2024. 
Sementara, beberapa klip dalam video tidak terkait dengan narasi KPU mengakui mempersiapkan debat dan alat khuhus untuk Gibran. Salah satu klip yang menampilkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto identik dengan yang ada di YouTube Liputan 6.com ini. 
Dalam video,  Hasto menilai Gibran meniru sang ayah, Presiden Jokowi saat memberi pertanyaan jebakan dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023).
Dalam debat tersebut Gibran bertanya soal State of the Global Islamic Economy (SGIE) kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, serta soal teknologi carbon capture and storage kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid KPU mengakui mempersiapkan debat dan alat khusus untuk Gibran.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ketua KPU  Hasyim Asy'ari mengatakan, seluruh cawapres mendapatkan alat yang sama ketika mengikuti debat cawapres pada Jumat (22/12/2023).
Hal ini disampaikan Hasyim Asy'ari menanggapi unggahan pakar telematika Roy Suryo yang menuding KPU tidak adil karena hanya Gibran yang menggunakan tiga mikrofon sekaligus.
Hasyim menegaskan, Gibran tidak menggunakan ear feeder atau alat pengumpan yang ditempel di telinga. Menurut dia, alat yang dipasang di telinga Gibran adalah mikrofon yang dicantolkan.
Hasyim juga pun memastikan, debat perdana cawapres pada Jumat (22/12/2023). berlangsung dengan adil dan spontan.

Narasi yang mengeklaim KPU mengakui mempersiapkan debat dan alat khusus untuk Gibran.
Narator hanya membahas opini yang menyebut masyarakat tidak lagi mempercaya Prabowo dan Gubran setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan ditemukan informasi valid KPU mengakui mempersiapkan debat dan alat khusus untuk Gibran. 
Ketua KPU Hasyim Asy'ari juastru mengatakan, seluruh cawapres mendapatkan alat yang sama ketika mengikuti debat cawapres yang digelar KPU, Jumat (22/12/2023). Ia juga mengaku bahwa debat perdana cawapres pada Jumat (22/12/2023) berlangsung dengan adil dan spontan.

Akun Twitter/X @msaid_didu mengunggah cuitan yang berisi klaim ditemukan satu Kartu Keluraga (KK) di Kota Bogor dengan anggota berjumlah 1300 orang menjelang Pemilu 2024. Akun tersebut mempertanyakan kebenarannya kepada KPU karena menganggap negeri ini sudah rusak karena mengejar kekuasaan.

Klaim tersebut didukung dengan lampiran video yang menunjukkan suasana sidang dengan saksi yang tengah mengungkapkan kesaksiannya.

Setelah dilakukan penelusuran, video serupa yang telah di upload pada 4 April 2019. Video ini disinyalir berkaitan dengan kejadian temuan adanya data Kartu Keluarga (KK) manipulatif yang digunakan untuk menyusun data pemilih (DPT) Pemilu 2019.

Dilansir CNBCIndonesia, saat itu dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019, saksi pemohon dari tim BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten. Saksi pun mengakui bahwa KPU sudah melakukan koreksi. Namun, saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.

Klaim video yang beredar saat ini tentang KK manipulatif adalah video tahun 2019. Saat itu tim BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan Pilpres 2019 terkait data pemilih (DPT) Pemilu 2019.