Menurut data dari Transparency International melalui laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, posisi Indonesia sebenarnya jauh dari klaim tersebut. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 34/100. 

Skor ini sama dengan yang diperoleh Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

CPI merupakan indeks yang menilai persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, menggunakan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). 

Dengan skor 34, Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak menduduki posisi teratas dalam daftar negara-negara terkorup di dunia.
Sumber: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Posisi Indonesia di ASEAN

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup keempat, setelah Myanmar, Kamboja, dan Laos. Myanmar menjadi negara terkorup di ASEAN dengan skor 20, disusul oleh Kamboja (22) dan Laos (28). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki skor yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya, meskipun masih membutuhkan banyak perbaikan dalam aspek pemberantasan korupsi.

Stagnasi skor CPI Indonesia disinyalir akibat sejumlah faktor, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta munculnya berbagai regulasi yang kurang memperhatikan nilai-nilai integritas. Para pemangku kepentingan dianggap kurang memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan integritas publik dan transparansi.
Sumber: Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022 | Katadata

Klaim bahwa Indonesia adalah negara paling korup di dunia tidak didukung oleh fakta. Berdasarkan laporan CPI 2023, Indonesia berada di posisi 115 dari 180 negara, bukan yang terburuk. 

Klaim semacam ini berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat dan memicu persepsi negatif tanpa landasan fakta yang jelas. Klaim initermasuk dalam disinformasi kategori misleading content. Untuk informasi yang akurat, masyarakat disarankan selalu merujuk pada sumber resmi, seperti Transparency International.

Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan unggahan di akun Instagram ini pada 12 Oktober 2024.

Dalam video terdapat keterangan: "Kebakaran terjadi di spbu sabussalam kebakaran terjadi diduga akibat konsleting pick up saat isi bbm". 

Kemudian, setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan pemberitaan di laman Serambinews dengan judul "Polisi Sebut Penyebab Kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam Akibat Korsleting Pikap Saat Isi BBM". 

Dalam pemberitaan disebutkan, SPBU yang terbakar berada di Jalan Teuku Umar Simpang Terminal Terpadu, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Kebakaran terjadi pada 10 Oktober 2024.

Kepolisian menyatakan, kebakaran di SPBU diduga terjadi akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang  mengisi BBM.

Awalnya, mobil itu mengalami kebakaran di bagian depan, namun api membesar dan menyambar salah satu tangki pengisian BBM di dekatnya. 

Video yang diklaim menampilkan SPBU terbakar karena pembelian BBM menggunakan QR code adalah keliru.

Faktanya, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM. 

Kebakaran terjadi di sebuah SPBU yang berada di Jalan Teuku Umar, Simpang Terminal Terpadu, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh pada 10 Oktober 2024. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan Google Lens untuk mengecek apakah narasi dalam unggahan itu sesuai fakta.

Hasilnya, video yang sama pernah dipublikasikan oleh Mirror pada 26 November 2015. Artikel di Mirror menyatakan peristiwa itu sebagai ledakan pabrik kimia di Provinsi Zhejiang, China.

Menurut Mirror, video amatir tersebut diunggah pertama kali di YouTube.

Kemudian, Kompas.com melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan video amatir yang merekam ledakan pabrik kimia di Zhejiang.

Akun YouTube Mikey Trailz membagikan video tersebut pada 26 November 2015. Deskripsi video menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada 17 November 2015.

Peristiwa itu tidak terkait dengan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, atau konflik bersenjata antara Israel dengan Hezbollah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan Hezbollah menghancurkan pangkalan Israel perlu diluruskan.

Video tersebut dibagikan dengan konteks keliru. Video yang sama beredar pada 2015 dan menunjukkan ledakan pabrik kimia di Provinsi Zhejiang, China.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi tersebut menggunakan Google Search, dan menemukan artikel dari pemeriksa fakta AFP yang dipublikasikan pada 9 September 2024.

Dilansir AFP, narasi 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS berasal dari kekeliruan media Rusia dalam memberitakan pernyataan pejabat bank sentral Rusia.

Awalnya, Kantor berita Rusia, Sputnik, memberitakan pernyataan Kepala Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina pada 30 Januari 2024 soal sistem perbankan sebagai alternatif SWIFT.

"Rusia memiliki Sistem Pengiriman Pesan Finansial (SPFS) yang merupakan alternatif dari SWIFT. Beberapa negara lain memiliki infrastruktur serupa. Kami sedang mendiskusikan interaksi platform-platform tersebut," kata Nabiullina.

Moskow sedang mendiskusikan integrasi SPFS dengan negara-negara BRICS lainnya. Nabiullina mengatakan bahwa 159 peserta asing dari 20 negara telah mendaftar ke SPFS.

Pernyataan tersebut dikutip oleh media Rusia lainnya, Russia Today (RT), dan dipublikasikan di platform media sosial China, Weibo, pada 17 Agustus 2024.

Namun, RT keliru mengutip dan justru menyebutkan "159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS".

Kemudian, RT mencabut pemberitaan tersebut serta menerbitkan klarifikasi di Weibo pada 22 Agustus 2024.

Sementara itu, juru bicara BRICS Pay mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui soal 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran tersebut.

"Pengembangan BRICS Pay memang terus berjalan, tetapi ini akan menjadi pengembangan yang bertahap dan berurutan," kata BRICS Pay kepada AFP pada 6 September 2024.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi 159 negara akan mengadopsi sistem pembayaran BRICS perlu diluruskan.

Narasi tersebut berasal dari kekeliruan media Rusia dalam memberitakan pernyataan pejabat bank sentral Rusia.