Akun Twitter/ X @ilustrator23 membagikan informasi seolah-olah akan terjadi putaran kedua Pilpres pada 26 Juni 2024. Ia mengajak pengikut X untuk menjaga kondusifitas serta mengawal oknum-oknum yang sudah tercatat melanggar pada puturan pertama. Pada unggahan itu juga ditampilkan video berita dari iNews TV, tentang rancangan jadwal putaran kedua pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal putaran kedua sebelum pencoblosan dan hitung cepat. Jadwal tersebut tertuang pada Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Keputusan pelaksanaan pasti putaran kedua diumumkan setelah hasil penghitungan suara, yang dilaksanakan pada 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024.

Dilansir dari CNN Indonesia, Pemilu dua putaran akan dilaksanakan apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhasil meraih suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah dengan syarat sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sedangkan update real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 22 Februari 2024 mencapai 75.26%. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 619.579 TPS dari 823.236 TPS. Presentase perolehan suara sebagai berikut, Paslon nomor 01 mendapat 24,06%, Paslon nomor 02 mendapat 58,89%, dan Paslon nomor 03 mendapat 17,05%.

Narasi jadwal Pilpres putaran kedua pada informasi tersebut memang benar, namun masih belum tentu dilaksanakan karena perhitungan suara masih berlangsung.

Akun TikTok @tetehmawaddah, membagikan video yang mengklaim pasangan calon (paslon) nomor 01 masuk putaran kedua Pilpres 2024. Pada video itu menunjukkan perolehan angka paslon nomor 01 hasil real count Komisi Pemilihan umum (KPU) adalah 41,3% pada tanggal 17 Februari 2024.

Faktanya, informasi yang disampaikan pada video itu tidak lengkap. Dilansir dari bisnis.com, hasil perhitungan real count KPU pada 17 Februari 2024 sudah mencapai 66.61% atau 548.354 TPS dari 823.236 TPS. Pasangan Prabowo-Gibran memimpin di real count Pilpres 2024 dengan suara 57.95%. Paslon nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat perolehan suara 24.48%, dan Paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahhfud MD mendapatkan presentase suara 17.57%.

Sedangkan hasil real count KPU di wilayah DKI Jakarta pada 17 Februari 2024 adalah sebagai berikut, Anies-Muhaimin unggul sementara dengan perolehan suara 1.169.913 suara atau 41,13 persen. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya unggul, berada di posisi kedua dengan perolehan 1.160.881 suara atau 40,81 persen Untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 513.612 suara atau 18,06 persen.

Dengan demikian klaim perolehan suara paslon 01 pada 17 Februari 2024 memang benar pada presentase 41,13 persen, namun perolehan itu hanya di DKI Jakarta. Maka dari itu, unggahan yang telah dilihat 380 ribu pengguna TikTok tersebut termasuk dalam unggahan kategori konten yang menyesatkan.

Informasi yang disampaikan kurang lengkap. Faktanya, yang disampaikan pada video tersebut adalah hasil real count KPU di DKI Jakarta saja.

Sebuah video bernarasikan kecurangan pemilu 2024 mulai diusut bikin Prabowo panik beredar dari channel youtube bernama AKTUAL pada 21 Februari 2024.

Setelah ditelusuri, thumbnail yang menampilkan Prabowo di hadapan media tersebut merupakan hasil manipulasi. Selain itu, bebrapa cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim narasi.

Narasi yang dibacakan dalam video tersebut bersumber dari artikel tempo.co berjudul “Ganjar Usulkan DPR Buka Peluang Hak Angket Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024” yang dimuat pada 19 Februari 2024.

Artikel tersebut membahas terkait capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi.

Dengan demikian, klaim narasi yang disebar luaskan oleh channel youtube AKTUAL tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya judul, thumbnail, dan isi video tidak berkaitan. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi terkait klaim narasi yang beredar.

SUMBER membagikan video dengan menambahkan narasi yang SALAH yang menyebabkan kesimpulan MENYESATKAN. FAKTA: BUKAN peristiwa saat ini (tahun 2024), video yang dibagikan adalah aksi demonstrasi berkaitan dengan RKUHP dan UU KPK pada tahun 2019 lalu.

Salah satu sumber yang mendokumentasikan acara yang sama dengan konteks yang BENAR, CAKRAWALAINFO.id pada 19 Sep 2019: “JAKARTA — Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta pada Kamis (19/09/2019) malam.

tirto.id pada 19 Sep 2019: “Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus masih berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019) jelang magrib. Mereka protes lantaran pemerintah dan DPR dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mengesahkan revisi Undang-Undang KPK.

kumparanNEWS pada 19 Sep 2019: “Meski mendapat kritik dari banyak pihak, DPR RI tetap mengesahkan revisi UU KPK pada sidang paripurna, Selasa (17/9). Akibatnya, sejumlah mahasiswa dari universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia ‘menyita’ Gedung DPR/MPR, Kamis (19/9).

MENYESATKAN, BUKAN peristiwa saat ini (tahun 2024). FAKTA: video yang dibagikan adalah aksi demonstrasi berkaitan dengan RKUHP dan UU KPK pada tahun 2019 lalu.