Akun facebook Nahemia Wakawekes memposting sebuah video yang berisikan informasi mengenai menara 5G atau tower 5G yang dapat menimbulkan radiasi yang tidak baik bagi tubuh manusia.

Dilansir Kompas.com, batas paparan medan elektromagnetik, termasuk jaringan 5G, diatur oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Pengion atau ICNIRP.

Teknologi 5G menggunakan  medan elektromagnetik frekuensi radio (RF EMF) pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi lainnya. Namun paparan 5G tidak akan menimbulkan bahaya selama memenuhi pedoman Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP). ICNIRP telah mengeluarkan pedoman baru, untuk perlindungan manusia yang terpapar pada medan elektromagnetik frekuensi radio (RF) pada kisaran 100 kHz hingga 300GHz. Perubahan utama terkait dengan paparan EMF di atas 6GHz, yang sebagian besar difokuskan pada pita spektrum sentris 5G mendatang.

Presiden ICNIRP Eric Van Rongen mengatakan tidak ada bukti bahwa medan elektromagnetik menyebabkan kanker, sensitivitas listrik, atau kemandulan, serta penyakit lainnya.

Faktanya, tidak terbukti secara ilmiah 5G dapat mengakibatkan penyakit parah, asalkan sesuai dengan pedoman ICNIRP.

Akun Twitter @Habatir mengunggah beberapa foto dan sebuah video yang menyatakan bahwa Canada baru-baru ini menghapus Palestina dalam daftar negara kelahiran untuk pemohon paspor Kanada yang baru. @Habatir juga menambahkan, bagi pemohon paspor yang lahir di Palestina, mereka harus memilih opsi ‘No Country of Origin’. Cuitan dan video tersebut diunggah pada 1 Maret 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Berita ini diklarifikasi langsung oleh menteri imigrasi Kanada, Marc Miller, melalui Twitter resminya. Marc Miller menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan baru-baru ini pada proses permohonan paspor Kanada. Marc Miller juga menambahkan, bagi pemohon yang lahir sebelum 14 Mei 1948 di Palestina, pengisian tersebut selalu dengan cara memilih opsi ‘other field’ kemudian tulis ‘Palestine’.

Informasi tersebut juga telah dibahas oleh Check Your Fact dengan judul “Fact Check: No, Canadian Passport Application Did Not Remove Palestine as Country of Birth Option”.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh @Habatir merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Pemerintah Kanada tidak membuat perubahan apapun untuk aturan negara kelahiran dalam pembuatan passport.

Akun Twitter bercentang biru @Flick1_ mengunggah video yang diklaim sebagai serangan para petani Perancis di Kedutaan Besar Ukraina di Paris. Pada video tersebut juga terdapat logo Euronews. @Flick1_ menambahkan, serangan itu terjadi karena negara-negara Barat dan Uni Eropa abai dengan efek lingkungan dari tank dan bom yang digunakan dalam perang, tetapi terus menekan petani karena sapi-sapi mereka yang buang gas dikecam buruk bagi lingkungan. Cuitan dan video tersebut diunggah pada 11 Februari 2024.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Kata kunci “Ukraine Embassy Attacked in Paris” tidak muncul ketika dicari di kolom pencarian situs Euronews, yang berarti Euronews tidak pernah menulis berita tersebut.

Selain itu, informasi serupa telah dibahas oleh We News dengan judul “Fact Check: Fake News Report Says Ukraine Embassy in France Attacked” dan dikategorikan sebagai Fake News.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh @Flick1_ merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Euronews tidak pernah menulis berita yang menyatakan bahwa para petani di Perancis menyerang Kedutaan Ukraina di Paris.

Kanal Berita Inggris bernama GBNews mengunggah cuplikan berita mengenai Pengadilan Eropa yang ikut campur dalam proses perdamaian Irlandia Utara. Berita tersebut diunggah di kanal YouTube resminya pada 28 Februari lalu. Melansir dari video tersebut, pemerintah Inggris baru saja mengesahkan UU baru yang memberikan amnesti bersyarat untuk mantan tentara dan militan IRS yang akhirnya melakukan gencatan senjata pada 1994, dikenal dengan proses perdamaian Irlandia Utara atau ‘Northern Ireland peace process’. Cuplikan berita tersebut telah dilihat oleh hampir 5,000 orang.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut menyesatkan. Melansir dari artikel Reuters, Pengadilan HAM Eropa atau ECHR hanya bertugas menafsirkan konvensi atau UU yang dikeluarkan, bukan untuk ikut campur. Reuters juga menjelaskan bahwa Inggris merupakan salah satu pelopor terbentuknya ECHR. Terlebih lagi, Inggris sudah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa.

Reuters juga menambahkan, Pengadilan Belfast yang memberikan dukungan kepada Inggris untuk memberikan amnesti bersyarat kepada mantan anggota IRS atau UU yang disebut dengan ‘Legacy Act’.

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh GBNews merupakan konten yang menyesatkan.

Konten yang menyesatkan. Pengadilan Tinggi Belfast yang ikut andil dalam ‘Northern Ireland peace process’ yang dimulai pada 1990, tidak ada hubungannya dengan ECHR (European Court of Human Rights).