Dari penelusuran kami, klaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menghentikan pemberian gaji ke-13 untuk PNS atau ASN, tidak sepenuhnya benar. Faktanya, penghentian gaji ke-13 hanya untuk ASN dengan kondisi tertentu.

Gaji ke-13 PNS akan dicairkan paling cepat Juni 2024. Namun tidak semua PNS yang mendapatkan gaji ke-13.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan 2024.Terutama dalam Pasal 5.

"Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri dengan kondisi: Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain dan sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan," demikian seperti dilansir dari Kompas.com, Senin 20 Mei 2024.

Klaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menghentikan pemberian gaji ke-13, tidak sepenuhnya benar. Faktanya , penghentian gaji ke-13 hanya untuk ASN dengan kondisi tertentu.  

Informasi ini teridentifikasi sebagai hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Medcom.id, informasi yang dipaparkan dalam video kanal Youtube Aktual tersebut tidak sesuai fakta.  

Di unggahan video tersebut sama sekali tidak menampilkan wawancara ataupun pernyataan resmi Ahok tentang dirinya diusung maju ke Pilgub Sumut 2024. Begitupun hingga akhir video, sama sekali tidak menyinggung nama Anies Baswedan.  

Selain itu, foto yang menampilkan Ahok dan Anies juga bukan di kantor PDIP, melainkan foto momen keduanya saat bertemu di Balaikota, Jakarta Pusat pada Pilgub 2017 silam.

Klaim bahwa Ahok dan Anies bersama PDIP bakal melawan Bobby dan Kaesang seperti yang dinarasikan video Youtube tersebut adalah salah dan masuk kategori hoaks.  

Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan). Misleading content dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi.  

Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan video yang dinarasikan Prabowo tawarkan bantuan itu tidaklah benar. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak mengkofirmasi bahwa unggahan yang tersebar di media sosial tersebut adalah hoax karena nomor yang tertera pada unggahan tersebut bukan milik Prabowo.  

Dahnil mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan cek dan ricek ketika menerima informasi di media sosial. Ia juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan.

Video yang dinarasikan Prabowo menawarkan bantuan kepada masyarakat adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).  

Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.  

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Saiful Islam menyebutkan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak akan digunakan untuk belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dana simpanan Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak masuk ke dalam postur APBN,” kata Saiful, dilansir dari ANTARA.

Dana Tapera berbasis pada akun individual (individual account) dalam bank kustodian per peserta, sehingga bisa diketahui riwayat dana dari masing-masing peserta.

Saiful memastikan dana Tapera dikelola di instrumen investasi oleh manajer investasi profesional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara reguler.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa dana yang terkumpul melalui program Tapera merupakan investasi agar masyarakat dapat tetap menikmati bunga KPR yang rendah, yakni 5 persen.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan bahwa nantinya peserta program Tapera dapat mengajukan KPR dengan bunga 5 persen, lebih rendah daripada bunga di pasaran yang mencapai 11 persen.

Menurut dia, semakin banyak anggota program tersebut, maka semakin cepat pula dana abadi pembelian rumah itu akan terbentuk dan semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani.

Herry menyatakan bahwa nantinya iuran yang terkumpul dari BP Tapera tersebut akan digabungkan dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari APBN.

“Jadi hari ini memang terpisah, ada FLPP, ada BP Tapera. Nah ke depannya, bisa digabung, sehingga ini jadi blended gabungan dari keduanya. Nah dengan cara ini akan lebih banyak lagi yang bisa diperoleh, kira-kira begitu konsepnya gotong royong,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024