Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan foto maupun berita resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump berfoto sambil memamerkan produk daging babi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Foto yang mirip dengan unggahan tersebut sebenarnya merupakan dokumentasi saat penandatanganan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Dalam dokumentasi asli, Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump tidak memamerkan produk makanan apa pun.

Keduanya hanya menunjukkan dokumen perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh kedua kepala negara. Selengkapnya di sini

Dokumen tersebut memuat ketentuan mengenai impor produk daging sapi, unggas, dan beberapa produk olahan tertentu, bukan kewajiban impor daging babi seperti yang diklaim dalam unggahan di media sosial.

Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat AI Detector dari Sightengine menunjukkan bahwa foto dalam unggahan tersebut memiliki kemungkinan sebesar 84 persen sebagai gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).



Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump berfoto sambil memamerkan produk daging babi merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Foto Prabowo dan Trump pamerkan produk daging babi

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengganti program Makan Bergizi Gratis dengan program sekolah gratis.

Hingga saat ini, program MBG masih berjalan di berbagai daerah dan telah memberikan manfaat bagi banyak siswa di sekolah.

Fakta ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak dihentikan atau diganti dengan kebijakan lain seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan melakukan penyesuaian anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis terhadap belanja yang bersifat non-produktif. Pemerintah tidak akan mengurangi anggaran untuk penyediaan makanan dalam program tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“MBG nggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien,” tuturnya, dilansir dari ANTARA.

Purbaya juga menyebutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan realokasi sebagian anggaran negara untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia.

Dalam skema tersebut, pemerintah dapat menggeser anggaran dari program yang memiliki tingkat urgensi lebih rendah.

Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti program Makan Bergizi Gratis dengan program sekolah gratis merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Menkeu Purbaya gantikan program MBG jadi sekolah gratis

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang menyebutkan bahwa Puan Maharani mengusulkan masyarakat menyumbangkan harta untuk mendanai program MBG.

ANTARA melakukan penelusuran menggunakan kata kunci “Puan Maharani MBG” dan menemukan beberapa pemberitaan, antara lain berjudul “Ketua DPR minta MBG dievaluasi tanpa saling menyalahkan” dan “Ketua DPR dukung Perpres segera terbit untuk perbaikan MBG”.

Dalam pemberitaan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program MBG tanpa saling menyalahkan antar pihak.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pernyataan itu disampaikan saat merespons pembentukan tim investigasi terkait kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

Ia juga menyatakan bahwa DPR RI akan mengawasi secara langsung dapur-dapur penyedia makanan dalam program MBG yang bermasalah untuk mengetahui penyebab keracunan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

Selain itu, Puan Maharani juga mendukung pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait program MBG guna memperbaiki mekanisme penyaluran program tersebut di lapangan.

Ia menilai bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa berbagai kasus yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.

Pernyataan tersebut tidak membahas usulan agar masyarakat menyumbangkan harta untuk mendanai program MBG.

Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Puan Maharani mengusulkan rakyat menyumbangkan harta untuk membantu program MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Puan Maharani usul rakyat ikut sumbang harta untuk Program MBG

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran untuk mendapatkan bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun Instagram resminya yakni @kkpgoid.
Dalam unggahannya, KKP meminta masyarakat waspada terhadap penipuan dan hoaks yang mengatasnamakan pihaknya.
"Hai #SahabatBahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi!! Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi yaa. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP ?" demikian tulis KKP yang dikutip pada Kamis (12/3/2026).
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah, tidak benar.