Setelah ditelusuri tautan dalam unggahan tidak mengarah ke situs sscasn.bkn.go.id yang merupakan laman resmi pendaftaran CPNS 2024.

Ketika dicek di laman resmi Basarnas juga tidak ditemukan lowongan kerja CPNS pada bulan November 2024.

Basarnas hanya mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2024 yang sudah dilaksanakan.  

Adapun pendaftaran CPNS 2024 di sejumlah instansi pemerintahan sudah ditutup sejak 10 September, kecuali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama yang ditutup pada 13 sampai 14 September 2024.

Sementara setelah dicek menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa poster dalam unggahan merupakan hasil manipulasi.

Poster aslinya berisi pengumuman soal seleksi CPNS Basarnas pada 2019, unggahan tersebut bisa dilihat di sini.

Pendaftaran lowongan kerja CPNS Basarnas pada awal November 2024 tidak benar atau hoaks.

Tautan pendaftaran tersebut bukan laman resmi untuk mendaftar CPNS 2024. Pendaftaran CPNS 2024 hanya melalui sscasn.bkn.go.id dan telah ditutup sejak bulan Septmber 2024. 

Basarnas juga sudah mengumumkan peserta yang lolos SKD CPNS 2024 di instansi mereka dan akan mengikuti Seleksi Kompetisi Bidang (SKB).

Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman membantah motif pembacokan di Desa Ketapang Laok, Ketapang, Sampang dilatarbelakangi oleh Pilkada 2024.

Ia menjelaskan, terjadi kesalahpahaman dan hasutan kabar bohong mengenai pemukulan terhadap seorang kiai bernama Hamduddin pada Minggu, 17 November 2024.

Dilansir Tribunnews, kesalahpahaman bermula dari kunjungan cabup nomor urut 2 Slamet Junaidi ke pondok pesantren yang diasuh salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut, yakni Kiai Mualif.

Namun, kunjungan mendadak ini dinilai 'melangkahi' karena tidak izin dengan Kiai Hamduddin, selaku tokoh yang lebih tua.

Terjadi cekcok, hingga kubu Kiai Hamduddin melakukan blokade jalan.

Dari cekcok ini beredar isu terjadi pemukulan terhadap Kiai Hamduddin, sehingga membuat kubu mereka geram.

Percekcokan antara keduanya berusaha dilerai oleh pengasuh pesantren, yakni Muhtar dan Jimmy Sugito Putra.

"Tapi pada saat mereka merapat mendekati Kiai Hamduddin ada omongan-omongan mulut itu seolah-olah ada pemukulan terhadap Kiai Hamduddin makanya mereka spontan bereaksi melakukan pengejaran terhadap kelompok Jimmy korban," kata Firman.

Massa yang terlanjur marah dan termakan informasi simpang-siur justru menyerang Jimmy.

Dilansir Kompas.com, Jimmy mengalami luka bacok di paha, leher, dan kepala. Ia meninggal akibat kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit.

Meski Jimmy terdaftar sebagai saksi paslon nomor urut 2, namun motif pembacokan bukan karena statusnya sebagai saksi Pilkada Sampang 2024.

Narasi pemukulan dan pembacokan di Desa Ketapang Laok, Ketapang, Sampang, Madura disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa terjadi pada Minggu, 17 November 2024, ketika ada kunjungan cabup nomor urut 2 Slamet Junaidi ke pondok pesantren di desa tersebut.

Terdapat dua kubu yang berselisih paham atas kunjungan itu, hingga muncul kabar seorang kiai dipukul.

Motif pembacokan yakni respons atas isu pemukulan terhadap kiai, yang ternyata merupakan informasi keliru.

Dilansir Tempo, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Ardiles Mewoh membenarkan adanya temuan kertas suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sudah tercoblos di TPS 9 Tingkulu, Wanea, Manado.

Menurut Ardiles, petugas di TPS tersebut telah menangani dan melaporkan temuan itu kepada Bawaslu Sulut.

"Iya benar ada kejadian itu di TPS 9 Tingkulu dan telah ditangani. Surat suara yang sudah tercoblos itu dinyatakan rusak dan langsung diganti dengan surat suara yang baru," kata Ardiles.

Ardiles mengatakan, sesuai peraturan, surat suara yang telah tercoblos sebelum digunakan akan dikategorikan sebagai rusak.

Hingga Rabu (27/11/2024), kata Ardiles, selain di TPS 9 Tingkulu, belum ada laporan kasus serupa dari TPS lainnya di Sulut.

Narasi temuan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah tercoblos di TPS 9 Tingkulu, Wanea, Manado, Sulut, perlu diluruskan.

Bawaslu Sulut menyatakan, surat suara yang sudah tercoblos tersebut dinyatakan rusak dan diganti dengan yang baru.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan mesin deteksi untuk mencari tahu apakah konten itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). 

Hasilnya, mesin deteksi Truemedia.org menyatakan bahwa kemungkinan suara itu dihasilkan AI generator mencapai 93 persen.

Pengujian ini dilakukan dengan memotong salah satu bagian dari suara Jokowi dalam konten itu.

Sebagai perbandingan, Tempo.co yang menggunakan Trumedia.org, menyatakan bahwa suara Jokowi dalam konten itu mencapai  99-100 persen melibatkan teknologi kecerdasan buatan AI.

Adapun foto dalam video identik dengan yang ada di akun Instagram Ahmad Luthfi pada 29 Oktober 2024.

Dalam keterangannya, Luthfi menuliskan, foto itu adalah momen ketika ia dan Taj Yasin mendapat masukan dari Jokowi untuk melakukan percepatan ekonomi.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan, suara dalam rekaman tersebut adalah hoaks. Menurut dia, suara dalam konten itu bukan berasal dari Jokowi. 

"Bukan, itu bukan suara Bapak. Enggak benar itu," ucap Syarif, Kamis (28/11/2024).

Menurut Syarif, ia belum tahu apakah Jokowi sudah mengetahui soal rekaman suara tersebut. 

Pemberhentian gubernur sebagai kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada tiga penyebab kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti yakni karena meninggal dunia, permintaan sendiri serta diberhentikan.

Adapun seorang kepada daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena:

Pemberhentian gubernur sebagai kepala daerah oleh presiden tidak bisa dilakukan begitu saja.

Terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui dengan melibatkan tiga atau minimal dua lembaga. Tahapan pemberhentian gubernur tersebut, yakni:

Video berisi rekaman Jokowi meminta Ahmad Luthfi menyerahkan jabatan gubernur Jawa Tengah kepada Kaesang tidak benar atau hoaks. Suara dalam rekaman terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI generatif. 

Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut, suara dalam rekaman yang beredar bukan Jokowi.

Secara aturan perundang-undangan, mekanisme pergantian gubernur juga tidak bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan politik.