Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Kementerian UMKM membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "blt umkm 5 juta" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Beredar Konten BLT Bagi UMKM Sebesar Rp 5 Juta, Kementerian UMKM: Tidak Benar dan Terindikasi Penipuan" yang dimuat Liputan6.com pada 30 Januari 2025.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan bahwa konten yang beredar di media sosial terkait bantuan langsung tunai (BLT) bagi semua pelaku UMKM adalah tidak benar alias hoaks.
Melalui akun Instagramnya @kementerianumkm, informasi tentang BLT UMKM sebesar Rp 5 juta di media sosial merupakan hoaks dan terindikasi penipuan.
"Faktanya unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan," tulis akun Instagram @kementerianumkm dikutip Kamis (30/1/2025).
Kementerian UMKM menegaskan bahwa tidak ada program BLT UMKM, baik dari Kementerian UMKM maupun dari pemerintah pusat.
"Kementerian UMKM dengan tegas menginfokan kepada Teman UMKM bahwa tidak ada program BLT UMKM dari Kementerian UMKM ataupun dari Pemerintah," tambahnya.
Kementerian UMKM menyebut bahwa saat ini banyak informasi yang dibagikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sejumlah platform media sosial.
Mereka, katanya, mencatut nama lembaga dan kementerian kemduain meminta korbannya mengisi data diri melalui formulir atau link tidak resmi.
"Kemudian menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada," imbunya.
Kementerian UMKM meminta, masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak resmi.
"Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi ya. Pastikan informasi terpercaya melalui kanal media sosial dan website resmi Kementerian UMKM," tutupnya.
Penelusuran juga dilakukan dengan membuka link atau tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut. Pada laman itu, pengunjung diminta untuk mengisi nama, asal provinsi, dan nomor telegram aktif untuk mendaftar sebagai penerima BLT. Tetapi, laman tersebut bukan resmi milik Kementerian UMKM.
 
 

Kabar tentang Kementerian UMKM membagikan BLT sebesar Rp 5 juta bagi semua pelaku usaha ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, Kementerian UMKM bahwa tidak ada program BLT UMKM, baik dari Kementerian UMKM maupun dari pemerintah pusat.
Kementerian UMKM meminta, masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tidak resmi.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram, dengan menghubungi pihak BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah mengatakan,  klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram adalah hoaks dan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," kata Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (12/2/2025).
Menurut Rizy, BPJS Kesehatan tidak memiliki program pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram.
"Tidak ada program seperti hal tersebut," tutur Rizky.
Rizky pun mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
"Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutup Rizky.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram tidak benar.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah mengatakan, klaim pendaftaran BPJS Kesehatan gratis untuk pengguna Telegram adalah hoaks dan modus penipuan.

Kementerian ATR/BPN dalam Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama kamu tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang saat itu dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Menteri ATR, dilansir dari ANTARA, perubahan layanan publik ke dalam ranah digital akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertanahan.

Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif guna meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ataupun situs resmi pemerintah lainnya.

Masyarakat diharapkan untuk waspada dan berhati-hati karena kemungkinan tautan tersebut adalah modus phising atau pencurian data.

Dilansir dari ANTARA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, telah memastikan bahwa seleksi CPNS akan kembali diadakan pada 2025. Kabar ini disambut baik terutama karena masih banyak formasi yang belum terpenuhi dari seleksi di tahun sebelumnya.

Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2025. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, pelaksanaan seleksi CPNS 2025 direncanakan akan dimulai setelah seluruh rangkaian seleksi CPNS 2024 selesai.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui pengumuman nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, rangkaian seleksi CPNS 2024 dijadwalkan berakhir pada 23 Maret 2025.

Oleh karena itu, diperkirakan pendaftaran CPNS 2025 baru akan dimulai setelah tanggal tersebut. Namun, jika merujuk pada jadwal seleksi di tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan proses pendaftaran akan dimulai pada Agustus 2025.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025