• (GFD-2025-28662) Hoaks Noel Minta KPK Segera Tangkap Jokowi

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2025

    Berita

    tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer. Noel, sapaan akrabnya, terjerat OTT KPK terkait kasus pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    ADVERTISEMENT

    Di tengah ramainya pemberitaan dan perbincangan publik mengenai penangkapan tersebut, sebuah unggahan tersebar di media sosial yang menyebut bahwa Noel meminta KPK untuk segera menangkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Narasi dalam unggahan menyebut bahwa Noel menyebut Jokowi menerima uang banyak darinya berkaitan dengan kasus ini. Mantan Ketua Relawan Jokowi Mania tersebut bahkan dinarasikan memiliki bukti transfer aliran dana tersebut.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Narasi tersebut di antaranya menampilkan tangkapan layar artikel berita yang berjudul “Noel Meminta KPK Tangkap Jokowi Segera Noel: Jokowi Menerima Uang Banyak Dari Saya Saya Punya Bukti Transfernya". Klaim ini diunggah oleh sejumlah akun Facebook, di antaranya “Tri Suwadiyono”(arsip), “ArifRadjita DP” dan “Adinda Adinda” dalam periode Jumat (22/8/2025) dan Minggu (24/8/2025).

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    “#Noel minta KPK tangkap Jokowi segera, Dia banyak menerima uang dari saya. Kata Noel saya punya bukti Transfer-nya. Jadi tersangka Noel minta maaf ke Prabowo dan Istri serta kepada anaknya,” tulis keterangan takarir salah satu akun tersebut.

    PERIKSA FAKTA Hoaks Nole Minta KPK Segera Tangkap Jokowi.

    ADVERTISEMENT

    Sepanjang Jumat (22/8/2025) hingga Rabu (27/8/2025) atau selama lima hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan itu telah memperoleh 606 tanda suka, 298 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 113 kali.

    Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Benarkah Noel minta KPK segera tangkap Jokowi?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto memverifikasi klaim ini dengan menulusuri kebenaran dan asal usul konteks tangkapan layar artikel berita yang disertakan dalam naskah tersebut. Kami menelusuri Gelora News, situs yang namanya dicatut dalam tangkapan layar artikel berita tersebut.

    Hasilnya, kami tidak menemukan adanya artikel di situs tersebut dengan judul “Noel Meminta KPK Tangkap Jokowi Segera Noel: Jokowi Menerima Uang Banyak Dari Saya Saya Punya Bukti Transfernya".

    Sebaliknya, ditemukan artikel dari Gelora News yang menggunakan thumbnail foto serupa dan memiliki tanggal publikasi yang sama dengan yang tertera pada unggahan klaim. Namun, judul artikel tersebut adalah "Noel Ditangkap KPK, Pengaruh Sihir Jokowi Sirna." Kemungkinan besar artikel tersebut dimanipulasi judulnya dan diubah sesuai dengan judul yang beredar dalam klaim unggahan.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui artikel periksa fakta yang dipublikasikan di situsnya, juga telah membantah klaim ini. Komdigi mengkategorikan klaim bahwa Noel meminta KPK untuk menangkap Jokowi sebagai hoaks.

    Sejak terjaring OTT KPK Rabu (20/7/2025) hingga saat artikel periksa fakta ini ditulis pada Rabu (27/5/2025), tidak ada satupun pernyataan Noel yang meminta KPK untuk menangkap Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterangan berupa informasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan hal tersebut.

    Mantan Wamenaker itu sendiri memang sempat memberikan pernyataan ke publik saat KPK menggelar konferensi pers pada Jumat (22/8/2025). Dalam kesempatan itu, Noel menyatakan berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Prabowo dan kepada keluarganya. Tidak ada satupun pernyataannya yang meminta KPK untuk segera menangkap Jokowi.

    "Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sebelum naik ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Noel meminta KPK untuk segera menangkap Jokowi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Tidak ada satupun pernyataan Noel yang meminta KPK untuk menangkap Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterangan berupa informasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan hal tersebut.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28661) Hoaks! Prabowo nyatakan Indonesia siap perang lawan Malaysia terkait Blok Ambalat

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook menampilkan Presiden Prabowo Subianto sedang berbicara dengan kalimat “Kita tetapkan kedaulatan harga mati”.

    Video tersebut kemudian disambung dengan cuplikan kapal laut serta suara narasi Prabowo. Unggahan ini telah mendapat respons besar dari warganet dengan 15 ribu tanda suka dan 1,4 ribu komentar.

    Dalam unggahan itu, muncul narasi yang menyebutkan:

    “Indonesia siap terima tantangan perang Malaysia. Presiden Prabowo tinjau Ambalat: siap hadapi kemungkinan terburuk sengketa dengan Malaysia!”

    Namun, benarkah Prabowo nyatakan Indonesia siap perang lawan Malaysia?



    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia siap berperang dengan Malaysia terkait sengketa Blok Ambalat di perairan Kalimantan Timur.

    Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada 27 Juli, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama menginginkan solusi yang saling menguntungkan.

    Ia mengusulkan agar permasalahan Ambalat diselesaikan melalui pengelolaan bersama atau joint development.

    “Sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development,” kata Presiden Prabowo, dilansir dari ANTARA.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    PM Anwar pun menyampaikan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dalam bentuk joint development dengan Indonesia meski kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan dalam menetapkan garis perbatasan yang definitif di blok Ambalat.

    Sembari berunding, kata dia, Indonesia dan Malaysia bisa sambil bekerja sama secara ekonomi di wilayah tersebut, karena hasilnya pun akan kembali dan menguntungkan masyarakat di kedua sisi perbatasan.

    Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan komitmen dalam menyelesaikan isu perbatasan maritim Blok Ambalat di Laut Sulawesi secara damai, namun prosesnya memerlukan waktu.

    Klaim: Prabowo nyatakan Indonesia siap perang lawan Malaysia terkait Blok Ambalat

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28660) Hoaks! Artikel Immanuel Ebenezer sebut uang suap dibagi dengan Jokowi

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar seolah-olah dari media daring.

    Dalam unggahan itu dinarasikan bahwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menyebutkan uang suap yang diterimanya dibagi dua dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat di Solo, dengan Kaesang menjadi saksi.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Narasi judul yang muncul dalam tangkapan layar berbunyi:

    “Immanuel Ebenezer Wamenaker Uang Suap Berupa Delapan Mobil Mewah Tiga Motor Ducati Dan Uang Lima Ratus Milyar Bagi Dua Sama Pak Jokowi Disolo Kaesang Ada Beliau Saksinya.”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Selain itu, dalam tangkapan layar tersebut ditambahkan narasi:

    “Makin Jelas Faktanya Jokowi Otak Pelaku Korupsi … !!!”

    Namun, benarkah artikel Immanuel Ebenezer sebut uang suap kasus korupsi K3 dibagi dua dengan Jokowi?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ada artikel dengan judul seperti dalam tangkapan layar unggahan tersebut.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    ANTARA menemukan bahwa gambar, tanggal, dan media yang serupa dengan tangkapan layar unggahan sebenarnya merujuk pada artikel dengan judul berbeda yakni: “Breaking News: KPK OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer”.

    Isi artikel asli hanya menjelaskan bahwa KPK menangkap Immanuel Ebenezer Gerungan melalui operasi tangkap tangan (OTT).

    Noel, sapaan akrabnya, bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tidak ada satu pun nama Jokowi dalam artikel tersebut.

    Setelah penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    Dengan demikian, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.

    Klaim: Artikel Immanuel Ebenezer sebut uang suap dibagi dengan Jokowi

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28659) Hoaks! Pemerintah tetapkan pengeluaran Rp3 juta per bulan termasuk kategori super kaya

    Sumber:
    Tanggal publish: 27/08/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi satu menit di TikTok dengan 2,2 juta penayangan menarasikan bahwa pemerintah menetapkan aturan baru tahun 2025 mengenai kategori masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran bulanan.

    Dalam video tersebut ditampilkan tabel desil 1 hingga 10 yang membagi masyarakat mulai dari kategori “miskin ekstrem” dengan pengeluaran Rp500 ribu per bulan, hingga “super kaya” dengan pengeluaran di atas Rp3 juta per bulan.

    Tabel itu diklaim berasal dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut juga menambahkan narasi:

    “cara brantas kemiskinan paling efektif dan terbukti berhasil = memainkan kategori miskin wkwk”

    Namun, benarkah pemerintah keluarkan kategori pengeluaran diatas tiga juta masuk kategori super kaya?



    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasil Cek Fakta

    Kementerian Sosial melalui akun resmi Instagram Pusdatin Kesos dan Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa tabel tersebut adalah hoaks.

    Kemensos menjelaskan bahwa desil (1–10) hanya digunakan untuk pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. Baik Kemensos maupun BPS tidak pernah merilis data kategori pengeluaran seperti yang beredar.

    Kementerian Sosial juga mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan