Pertama-tama, Tim Riset Tirto menelusuri lokasi Kampung Kabuwage, lokasi yang diklaim terdapat siswa SD yang meninggal akibat keracunan makanan dari program MBG. Hasilnya, kami menemukan bahwa wilayah tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Tirto lalu melakukan verifikasi terhadap klaim ini dengan memasukan kata kunci “Siswa SD di Kampung Kabuwage, Boven Digoel, Meninggal Akibat Keracunan Makanan Program MBG” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya, kami menemukan pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Pilemon Tabuni, yang membantah informasi adanya siswa SD meninggal di wilayahnya akibat keracunan makanan dari program MBG. Hal ini disebabkan, Boven Digoel saat ini belum menjalankan program MBG.

“Informasi yang beredar tentang meninggalnya siswa karena mengonsumsi makanan bergizi gratis adalah hoaks,” jelas Pilemon Tabuni, Kamis (20/2/2025) dikutip dari RRI.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini program MBG di Boven Digoel masih dalam tahap persiapan infrakstruktur. Pemda Boven Digoel juga masih juga masih melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendataan sekolah yang ada di wilayah Boven Digoel.

Sementara itu, melalui keterangan dalam akun Instagram resminya, Kodam XVII/Cenderawasih menyebut klaim bahwa ada siswa SD di Papua yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG adalah tidak benar.

Berdasarkan penelusuran Kodam Cenderawasih, siswa SD yang nampak sedang terbaring kaku seperti dalam foto yang beredar adalah ERM (13 tahun) yang meninggal dunia pada 17 Februari 2025. Namun, penyebab meninggal dunianya anak tersebut bukan karena program MBG, karena di wilayah tersebut belum berjalan program MBG.

"Saat ini penyebab meninggalnya karena hal lain yang masih dalam proses penyelidikan Polres Boven Digoel," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M. Kamis (20/2/2025).

Pun, Candra mengungkap, di Kabupaten Boven Digoel tidak ada kampung Kubuwage seperti yang disebut di unggahan media sosial, yang ada adalah kampung Kabuwage di Distrik Firiwage.

Sementara itu, terkait foto lain dalam unggahan klaim yang memperlihatkan sejumlah siswa berseragam SD yang nampak sedang berbaring di dalam kelas, Tirto menemukan bahwa foto itu identik dengan foto yang diunggah media Suara Merdeka Pantura pada Selasa (9/8/2022).

Konteks asli foto tersebut adalah potret sejumlah siswa SD Slawi Wetan 01, yang diduga mengalami keracunan jajanan sekolah dalam bentuk makarno telor (maklor), pada Senin (8/8/2022). Para siswa ini kemudian mendapat penanganan dari Puskesmas Slawi dan PSC 119 Dinkes Kabupaten Tegal.

Selebihnya, hingga Selasa (25/2/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, kami tidak menemukan adanya informasi atau keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa ada siswa SD di Boven Digoel, Papua Selatan yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa ada siswa SD di Boven Digoel, Papua Selatan yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG.

Program MBG sendiri belum dijalankan di Kabupaten Boven Digoel. Jadi, informasi yang menyebut bahwa ada siswa SD di Boven Digoel, Papua Selatan yang meninggal dunia akibat keracunan makanan dari program MBG bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video Prabowo tersebut serupa dengan video di YouTube KompasTV yang berjudul “Prabowo: Siapa yang "Ndablek" Akan Ditindak”. Dalam keterangannya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hari lahir Ke-102 NU, Rabu (5/2/2025) menyebut siapa yang tidak ikut aliran besar dalam pemerintahan akan ditindak.

ANTARA menggunakan mesin pencarian untuk mencari berita yang berjudul “Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP Yang Tak Ikut Retret Silahkan Mundur”, namun tidak ada berita dengan judul seperti di tangkapan layar unggahan tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak dapat hadir dalam pembekalan di Magelang, selama 21 sampai dengan 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

"Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujarnya, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Badan Asesmen Nasional-Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menegaskan bahwa informasi dalam poster tidak benar.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan rekrutmen asesor sekolah dan madrasah menggunakan logo BAN-PDM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM).

"Penggunaan logo BAN-SM dan/atau BAN-PDM serta sampul panduan akreditasi yang diedit pada akun-akun tersebut tidak ada kaitannya dengan BAN-PDM," tulis Kemendikdasmen melalui situs web resminya.

Poster rekrutmen yang beredar merupakan modus penipuan lowongan kerja.

Rekrutmen 1.800 calon asesor sekolah dan madrasah pernah dibuka pada 2021.

Dilansir Kompas.com, periode rekrutmen itu telah berakhir sejak 8 Mei 2021.

Sementara, Kemendikdasmen belum membuka rekrutmen untuk tahun ini.

"Hingga saat ini BAN-PDM belum mengumumkan penyelenggaraan rekrutmen asesor tahun 2025," tulis Kemendikdasmen.

Poster rekrutmen asesor sekolah dan madrasah 2025 merupakan hoaks.

BAN-SM dan BAN-PDM belum membuka rekrutmen calon asesor sekolah dan madrasah tahun ini.

Poster yang beredar tidak berisi informasi resmi dari Kemendikdasmen.

Tim Cek Fakta Suara.com menelusuri narasi yang disampaikan dengan memasukkan kata kunci “Cara pembuatan STNK dan BPKB” pada kolom pencarian Google.

Dari penelusuran itu, muncul artikel berjudul “Biaya Pembuatan BPKB dan STNK Baru untuk Mobil dan Motor” dari laman astraotoshop.com.

Berdasarkan informasi yang didapat dari artikel itu, diketahui bahwa pembuatan STNK dan BPKB baru perlu mengunjungi langsung ke Samsat serta membawa kendaraan yang akan didaftarkan untuk dilakukan cek fisik kendaraan.

Sementara itu, melansir dari kompas.com, proses perpanjangan STNK tahunan secara online hanya dilakukan melalui SIGNAL. Sedangkan untuk perpanjangan STNK 5 tahunan pemilik kendaraan perlu datang ke kantor samsat agar kendaraan dapat dilakukan pengecekan fisik.

Terkait biaya, kedua artikel tersebut juga memberikan keterangan bahwa proses pembuatan STNK dan BPKB tetap dikenakan biaya alias tidak gratis seperti yang dinarasikan pada unggahan tersebut.

Ketika dilakukan penelusuran mengenai cara membuat SIM di Google, ditemukan jawaban yang menyebut proses pembuatan SIM secara online hanya dilakukan melalui aplikasi Digital Korlantas.

Penelusuran dilanjutkan dengan mengeklik tautan yang disebarkan akun Facebook “Samsat Online Nasional”. Faktanya, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Samsat, Korlantas, atau laman resmi milik pemerintah lainnya. Tautan tersebut mengarah pada kolom pengisian data untuk masuk akun Telegram.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi tautan “layanan gratis pembuatan atau perpanjangan SIM hingga STNK” merupakan konten tiruan (impostor content).