Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tempo memeriksa sumber video menggunakan mesin pencari Yandex dan mesin pencari Google. Hasilnya, versi lengkap potongan video itu juga diunggah di YouTube.

Potongan video yang beredar, diambil antara menit ke-08:50 dan 09:41 dari unggahan KULIAH UMUM ROCKY GERUNG KAMPUS DAN REPUBLIK oleh akun resmi YouTube Universitas Bosowa. Kuliah umum itu diselenggarakan pada 7 Maret 2023, tak lama usai pemberian gelar doktor honoris causa kepada Erick Thohir pada 3 Maret 2023.



Tidak ada ucapan Rocky Gerung yang diubah dari video asli antara cap waktu itu. Berikut kutipan langsung secara lengkap:

Undang Erick Thohir ngomong di sini. Kita mau tahu apa dia doktor beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas, kuliah, tiba-tiba jadi doktor. Kita mau tagih Rektor Brawijaya itu, dibayar berapa mesti terang-terangan buka, karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh masyarakat. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mustinya dia bunuh diri. Iya. Etika itu yang nggak ada di kita.

Melalui pencarian Google, berita mengenai pemberian gelar tersebut dimuat sejumlah media kredibel. Dilansir oleh Tempo, Erick mendapat gelar doktor kehormatan usai menyampaikan orasi ilmiah berjudul Enternitas Transformasi BUMN dalam sidang senat FEB UB anugerah doktor kehormatan.  

Dihubungi Tempo melalui sambungan telepon, Rektor UB Prof. Widodo membantah menerima imbalan atas gelar yang diberikan kepada Menteri BUMN itu. “Tidak ada satu rupiah pun masuk UB,” katanya, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menjelaskan, gelar Doktor Honoris Causa berbeda dengan ijazah doktor yang diperoleh melalui jenjang pendidikan S3. Honoris Causa, kata dia, adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan akademis. “Prosesnya ada karya, ada dosen pembimbing, lalu dirapatkan ke senat akademik.”

Widodo juga menepis anggapan pemberian Doktor Honoris Causa itu berkaitan dengan politik. “Tahun 2023 itu kan bukan tahun politik. Pada prinsipnya kami memberikan gelar kepada seseorang yang kita anggap capable dan kompeten. Insya Allah secara prosedur sudah kami lalui di internal kami,” ujarnya.

Tempo sudah meminta konfirmasi ke Erick Thohir mengenai klaim Rocky Gerung tersebut melalui asisten pribadinya, Ratna Irsana. Namun hingga tulisan ini akan dipublikasikan, pesan yang dikirimkan Tempo tidak dibalas.

Kontroversi Gelar Doktor Honoris Causa Erick Thohir

Pada situs web resminya, Ketua pelaksana kegiatan, Hendi Subandi, menyatakan bahwa penganugerahan ini sudah melalui tahapan sesuai regulasi dan sudah disetujui oleh Senat Akademik baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun universitas.

Pihaknya menilai berbagai aspek, terutama pada aspek kontribusi pemikiran Erick Thohir dalam bidang manajemen strategi melalui implementasi strategi transformasi bisnis di BUMN. Dari aktivitas akademik, UB menilai Erick Thohir membuktikan dedikasinya dengan aktif berkontribusi dalam penyemaian ilmu pengetahuan melalui forum-forum akademik baik di dalam maupun di luar negeri. 

“Selain itu, di bawah kepemimpinan beliau, BUMN berhasil berkontribusi kepada negara untuk menghadapi Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Hendi.

Namun pemberian gelar doktor honoris causa ini menuai penolakan dari civitas akademik UB. Dilansir oleh Tempo, sekitar 80-an mahasiswa berdemo di dekat gedung Samantha Krida UB pada hari penyelenggaraan, 3 Maret 2023. 

Para mahasiswa menyatakan kampusnya sebagai kampus yang mengobral gelar kehormatan. Menurut mereka, Erick Thohir tidak layak mendapat gelar Doktor Honoris Causa. Menjelang tahun politik, mereka khawatir gelar kehormatan diberikan untuk motif politik.

Selain Erick Thohir, Universitas Brawijaya juga pernah memberikan gelar honoris causa kepada sejumlah politikus dan menteri lainnya. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang mendapat gelar Profesor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam dari Fakultas Pertanian pada 25 Juni 2022. Kemudian Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 25 Juli 2022.

Pengamat pendidikan Edi Subkhan mengungkapkan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa memerlukan penjelasan alasan yang jelas, karena gelar ini bukan hal sembarangan. Dikutip dari Tempo, ia menilai sosok yang biasanya mendapatkan gelar itu mempunyai kontribusi terhadap masyarakat luas. Penerima Doktor Honoris Causa juga bisa berasal dari orang yang berkontribusi pada bidang ilmu tertentu yang menjadi perhatian kampus yang memberikan gelar.

Namun melihat fenomena belakangan, pemberian gelar akademik seperti Doktor Honoris Causa kepada tokoh politik hanya berdasarkan pertimbangan politik. "Banyak kampus tergiur memberikan gelar Doktor Honoris Causa itu ke tokoh politik, ya lebih karena pertimbangan politik," ujarnya.

Edi menilai tujuan di balik pemberian gelar Doktor Honoris Causa semacam jalan pemulus untuk karir rektor di kampus yang bersangkutan atau keuntungan personal. "Memperoleh jabatan di kementerian, misalnya juga, untuk memperoleh dukungan finansial bagi kampus dari tokoh di legislatif atau eksekutif," kata dia.

Berdasarkan verifikasi Tempo, klaim dalam konten mengenai imbalan di balik gelar Doktor Honoris Causa Erick Thohir kepada UB adalah belum ada bukti.

Konten yang beredar memang benar memuat pernyataan pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung, tanpa manipulasi maupun perubahan. Namun belum ada bukti mengenai pemberian uang dari Erick Thohir kepada UB seperti yang menjadi dugaannya.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo melakukan penelusuran dengan memasukkan foto Jokowi ke dalam alat pengecek gambar kecerdasan buatan WasItAI (wasitai.com), hasilnya foto tersebut terindentifikasi penuh merupakan buatan AI. Hasil yang diberikan pada pencarian di wasitai.com menunjukkan, dari 6 warna yang merupakan tingkatan atau level sebuah foto tersebut buatan AI, foto Jokowi di dalam sel tahanan menunjukkan tingkat paling tinggi dengan warna merah dan logo robot, beserta keterangan “We are quite confident that this image, or significant part of it, was created by AI” atau dengan terjemahan “Kami cukup yakin bahwa gambar ini, atau bagian penting darinya, dibuat oleh AI”.

Unggahan foto disertai klaim “Jokowi ditahan di dalam sel” merupakan konten satire.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “rekrutmen asesor sekolah dan madrasah 2025” ke mesin pencari Google. Penelusuran teratas mengarah ke sejumlah artikel yang membantah klaim, yakni:

“Waspada Hoaks Rekrutmen Asesor Sekolah/Madrasah 2025” yang tayang Kamis (27/2/2025) di laman kemdikbud.go.id, dan

“[HOAKS] POSTER REKRUTMEN ASESOR SEKOLAH DAN MADRASAH 2025” yang tayang Rabu (26/2/2025) di komdigi.go.id.

Dilansir dari komdigi.go.id, rekrutmen 1.800 calon asesor sekolah dan madrasah pernah dibuka pada 2021 dan berakhir 8 Mei 2021. Hingga saat ini, BAN-PDM belum mengumumkan penyelenggaraan rekrutmen asesor tahun 2025. Poster rekrutmen yang beredar merupakan modus penipuan lowongan kerja.

Unggahan berisi tautan “rekrutmen asesor sekolah dan madrasah” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video berdurasi sekitar 40 detik di YouTube dan Threads. Tidak banyak petunjuk yang kami dapatkan dari video tersebut.

Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), salah satu hasilnya mengarahkan ke unggahan TikTok berikut. Unggahan ini menampilkan video yang sama, tapi narasinya berbeda. Uang yang ditampilkan di video disebut sebagai hasil sitaan hasil korupsi bekas Direktur Utama Pertamina, Nur Pamudji, sebesar Rp173 miliar. Di video tersebut juga terlihat watermarkSuara.com.

Video yang beredar di Facebook juga mempunyai watermark Suara.com.

Berdasar petunjuk yang ada, kami mencoba melakukan pencarian dengan kata kunci, “suara. com tumpukan uang pln”. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke unggahan berikut dari kanal YouTube media Suaradotcom (terverifikasi).

Video tersebut berjudul "Polisi Perlihatkan Tumpukan Uang Rp 173 Miliar Hasil Korupsi Eks Dirut PT PLN Nur Pamudji". Video berasal dari kejadian hampir lima tahun lalu. Suaradotcom mengunggah video tersebut pada 28 Juni 2019.

Kami juga menemukan video berikut dari SCTV pada tahun 2019. Seperti Suara.com, pemberitaan SCTV juga menyebut bahwa uang Rp173 miliar tersebut adalah barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) oleh PLN di tahun anggaran tahun 2010.

Berdasarkan arsip Tirto, pada tahun 2019, memang ada kasus korupsi pengadaan solar yang melibatkan mantan Dirut PLN, Nur Pamudji. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp188 miliar kala itu.

Kasus tersebut melibatkan upaya Nur yang memanipulasi tender pengadaan HSD pada 2010. Tuban Konsorsium yang melibatkan Trans-Pacific Petrochemical lndotama (TPPI) menang dan masuk menjadi pemasok HSD. Bahan bakar itu digunakan untuk suplai ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok dan PLTGU Belawan periode tahun 2010.

Kontrak antara PLN dan Tuban Konsorsium berjangka empat tahun, sampai 10 Desember 2014. Namun, TPPI hanya mampu memasok 11 bulan. Hal ini mendorong PLN harus memasok HSD dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan menyebabkan PLN mengalami kerugian.

Jadi, video yang beredar di media sosial bukanlah video penyitaan bukti korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, tetapi penyitaan barang bukti korupsi Dirut PLN pada tahun 2019, yang kurang lebih berjumlah sekitar Rp173 miliar.

Terkait klaim adanya kasus korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, kasusnya sendiri belum terkonfirmasi. Mengutip Kumparan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sejauh ini masih melakukan penyelidikan. Kasus yang dimaksud terkait dengan mangkraknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Kalimantan Barat. Mangkraknya proyek tersebut diduga sebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp1,2 triliun.

"Masih tahap penyelidikan, ya. Belum bisa saya konfirmasikan sekarang. Masih dalam penyelidikan tahap awal," ungkap Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Arief Adiharsa, seperti dilansir dari Kumparan.

Polisi disebut juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PLN Pusat pada 3 Maret 2025 lalu.

Diketahui, PLTU 1 Kalbar mulai mangkrak pada 2016, sebab konsorsium KSO BRN yang memenangkan proses lelang ternyata tidak memenuhi syarat prakualifikasi dan evaluasi teknis.

Dalam beberapa hari terakhir, kami juga menemukan sejumlah narasi hoaks terkait berbagai kasus korupsi. Berikut beberapa di antaranya.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan video soal penampakan uang korupsi PT PLN Rp1,2 T di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar adalah video dari kejadian lampau soal penyitaan barang bukti korupsi sebesar Rp173 miliar oleh Dirut PLN, Nur Pamudji, pada tahun 2019 lalu.

Dugaan korupsi terhadap PLN pada tahun tahun 2025 belum sampai tahap penyitaan barang bukti hingga Rabu (19/3/2025). Menurut informasi dari Polri, sejauh ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal sehingga belum bisa dikonfirmasi. Nilai Rp1,2 triliun merujuk ke besarnya kerugian negara akibat mangkraknya proyek PLTU 1 Kalimantan Barat pada tahun 2016, yang disebut sedang diselidiki.

==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.