Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan konten-konten berbentuk video dengan tambahan narasi terkait ramalan Gusdur, kabar ekonomi Indonesia, sindiran KDM untuk Menteri Agama, dan banyak lainnya. Akun tersebut memiliki 30 ribu pengikut dan menyertakan keterangan sebagai akun kreator digital. Akun tersebut tidak terafiliasi dan bukan media sosial resmi milik pemerintahan ataupun media kredibel.

Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Indonesia stop impor BBM”. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kementerian ESDM.Laman tersebut menyatakan bahwaPemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada tahun 2026. Kepastian penghentian impor ini sangat bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.

“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” begitu keterangan Bahlil usai meninjau TBBM Plumpang Jakarta, Minggu (28/12).

Melansir Tirto, Bahlil berencana akan menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti RON 92, 95, dan 98 pada akhir 2027. Ia mengklaim rencana menyetop impor bensin itu sedang dirancang secara matang untuk menekan ketergantungan pada produk olahan luar negeri.

"Untuk 2027 tidak lagi kita (RI) melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Kami akan selesaikan nanti akhir 2027. Supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk,” kata Bahlil, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahlil menambahkan ke depannya, pemerintah ingin menggeser struktur impor energi Indonesia. Apabila rencana ini berjalan mulus, pada 2027 Indonesia hanya akan mengimpor bensin jenis RON 90 atau subsidi saja. Menurut CNBC Indonesia, Bahlil memastikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari negara tetangga seperti Singapura masih aman, meskipun tensi geopolitik global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Singapura sebagai pusat perdagangan minyak memiliki berbagai sumber pasokan minyak mentah (crude oil), sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Pasokan minyak mentah juga dapat berasal dari kawasan Afrika seperti Angola, hingga negara produsen lain seperti Brasil, dan Amerika Serikat. “Saya punya keyakinan tidak akan jauh beda dengan Indonesia. Karena sumber crude itu tidak satu-satunya dari Middle East,” begitu keterangan Bahlil di Kementerian ESDM dikutip Kamis (5/3/2026). Adapun gangguan di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz tidak akan langsung mengganggu pasokan minyak dunia secara keseluruhan. Pasalnya, hanya sekitar 20,1 juta barel per hari (bph) saja minyak yang melalui jalur tersebut. Dalam CNBC Indonesia, Bahlil membeberkan bahwa saat ini produksi minyak Indonesia berada di kisaran 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Adapun impor minyak mentah Indonesia berasal dari Afrika, Angola, kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat, Brasil, Australia, serta sejumlah negara lainnya. “Jadi, ingat, kita tidak mengimpor BBM jadi lho. Bensin itu tidak kita impor dari Middle East. Yang kita impor dari Middle East itu crude-nya. Saya ulangi ya, kita tidak mengimpor minyak jadi dari Middle East. Kita tidak impor product. Yang kita impor dari Middle East itu adalah minyak mentah. Nanti diolah di Indonesia baru kemudian itu yang kita distribusi ke rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, Selat Hormuz kan lagi ditutup. Berarti 20% minyak mentah sampai 25 itu ambilnya dari mana?” Begitu keterangan Bahlil Podcast Bukan Abuleke Kementerian ESDM, dikutip Kamis (12/3/2026)Tirto, dalam artikel Arcandra Tahar Ungkap Alasan Indonesia Masih Impor BBM, melaporkan bahwa Wakil Menteri ESDM 2016-2019, Arcandra Tahar saat bersaksi di sidang korupsi tata kelola minyak Pertamina pada Kamis (22/1/2026) mengungkapkan bahwa Indonesia tetap membutuhkan impor kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.Arcandra menjelaskan bahwa kebutuhan minyak Indonesia tergolong mendesak untuk memenuhi kebutuhan 1 juta barel.Senada dengan itu, sebagaimana dilansir dari Tribunnews, pakar perminyakan dan energi, Dr. Kurtubi, menjelaskan, Indonesia masih mengimpor BBM dari Singapura dan Malaysia karena produksi minyak domestik jauh dari kebutuhan nasional. “Produksi minyak kita amat sangat rendah, jauh dari yang kita butuhkan. Kita akhirnya tergantung pada impor, baik impor minyak mentah maupun minyak jadi," ujar Dr. Kurtubi. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak, meskipun tidak semuanya berasal dari produksi minyak mereka sendiri.Ia juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar bersiap menghadapi skenario terburuk jika konflik di Timur Tengah semakin meluas. Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berpotensi mendorong harga minyak dunia melonjak tajam hingga 150 dolar AS per barel. “Kalau harga minyak sampai 150 dolar AS per barel, republik ini akan gonjang-ganjing,” begitu keterangan Kurtubi dalam wawancara eksklusif di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dengan demikian, narasi yang diklaim pengunggah bahwa indonesia hentikan impor BBM adalah tidak tepat. Ada konteks yang kurang disebutkan. Indonesia hingga kini masih mengimpor BBM dari Singapura karena produksi minyak di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan domestik. Indonesia masih harus mengimpor minyak mentah maupun BBM dari luar negeri. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak, meskipun tidak semuanya berasal dari produksi minyak mereka sendiri. Baca juga:Bahlil: RI Setop Impor BBM RON 92, 95, dan 98 pada Akhir 2027Kesimpulan Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo mengambil langkah untuk menghentikan impor BBM adalah informasi yang tidak menyertakan konteks lengkap (missing context). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun 2026 bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Indonesia menghentikan impor untuk jenis solar (CN48) mulai awal tahun 2026. Namun, Indonesia belum berhenti total dari impor BBM. Adapun, pasokan minyak mentah yang masih diimpor antara lain berasal dari Afrika, Angola, kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat, Brasil, Australia, serta sejumlah negara lainnya. Singapura dan Malaysia menjadi pemasok karena keduanya memiliki kilang pengolahan minyak. ==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah mengatakan Indonesia akan mengalami kebangkrutan dan krisis moneter pada 2030 karena banyak hutang. Kami justru diarahkan pada laporan YouTube tvOnesNews “Ternyata Begini Cara Menkeu Purbaya Kembalikan Ekonomi dari Keterpurukan.”

Laporan tersebut menyatakan bahwa menurut survei Idsight, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menciptakan opini positif dan kepercayaan publik yang tinggi yaitu mencapai 83,7% dalam sebulan menjabat. Sentimen positif warganet melonjak signifikan dari 23% menjadi 47%, didukung kebijakan konkret seperti penyaluran dana ke Bank Himbara dan ketegasan dalam disiplin fiskal.

Gaya komunikasi "koboi" yang blak-blakan, transparan, berkinerja cepat, ceplas-ceplos, dan to the point mendapatkan penilaian baik, serta disukai masyarakat. Selain itu, Purbaya aktif menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan ditargetkan menuju 6-8% yang berhasil meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya sebut Indonesia krisis moneter 2030.” Hasil penelusuran mengarah pada laman MetroTvNews, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033.

"Prospek kita akan baik tahun ini, kita coba dorong ke enam persen (pertumbuhan ekonomi). Sepuluh tahun ke depan, kita kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi itu sampai dengan 2033," kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 14 Februari 2026.

Purbaya juga meyakini, lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Arah perekonomian yang optimis ini, dapat dicapai dengan mengedepankan manajemen fiskal yang baik.

Laman CNN Indonesia menuliskan, bahwa BPI Danantara mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp50 triliun per tahun. Angka itu berasal dari kerugian langsung sebesar Rp20 triliun dan tidak langsung Rp30 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkap, kerugian tak langsung perusahaan pelat merah, terjadi akibat inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN dan anak-anak usahanya.

"Total akumulasi loss daripada anak-anak perusahaan BUMN satu tahun itu adalah Rp20 triliun. Itu akumulasi loss, akumulasi kerugian daripada perusahaan BUMN. Direct loss, yang tercantum di dalam rugi laba perusahaan, tetapi indirect loss-nya, karena layering transaction, karena umumnya yang loss itu adalah anak-anak perusahaan bukan induknya, dan menciptakan inefficiency, itu another Rp30 triliun lagi," begitu keterangan Dony dalam Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1), dikutip Detikfinance.

Pemerintah melalui Danantara ingin mengkonsolidasikan BUMN agar kinerjanya lebih efisien. Dari 1.000 lebih BUMN dan anak-anaknya yang beroperasi saat ini akan dipangkas menjadi hanya 300-an. Dengan demikian meskipun BUMN mengalami kerugian, narasi bahwa hal ini akan mengakibatkan krisis moneter di tahun 2030 tidak didukung oleh data otoritatif dan data ilmiah.

Melansir laman Instgram @ppid.kemenkeu, informasi yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mengalami krisis moneter dan pada tahun 2030 terancam bangkrut, karena pendapatan APBN sudah tidak ada, serta anggaran hanya didapat dari hutang semua adalah tidak benar.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. Adapun laporan terkait informasi keuangan negara dapat dilakukan melalui contact center Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, WhatsApp 0813-1000-4134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, menu ‘Hubungi Kami, dan live chat pada situs web www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Beberkan Data Ekonomi ke Prabowo, Tepis Isu Resesi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya mengatakan Indonesia terancam mengalami kebangkrutan dan krisis moneter pada tahun 2030 adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa justru meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033.

Adapun klaim BUMN rugi dan akan mengakibatkan krisis moneter pada 2030 tidak didukung oleh data otoritatif dan data ilmiah.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah gagal jadi gubernur BI karena didepak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, Tirto mengamati gambar yang beredar. Gambar tersebut menampilkan Purbaya dan Puan Maharani. Tirto menemukan kejanggalan visual pada gambar tersebut. Wajah Purabaya dan Puan terlihat tidak proporsional, ekspresi wajah terlihat kaku, tidak natural, dan mata tidak fokus. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil rekayasa AI.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya gagal jadi gubernur Bank Indonesia” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas bahwa Purbaya pernah diklaim gagal untuk maju sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) pertengahan Februari 2026. Alasannya, Purbaya mengaku tidak sanggup membayar Rp900 miliar. Menurut Kompas, narasi tersebut adalah tidak benar.

Melansir Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, melalui akun tersebut Kemenkeu menegaskan bahwa narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditolak menjadi Gubernur Bank Indonesia oleh Puan Maharani karena tidak bisa menyediakan uang Rp900 miliar merupakan berita tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia dilantik pada 8 September 2025, dan Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

Baca juga:Defisit APBN Melonjak 342% di Februari, Ini Penjelasan Purbaya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya gagal menjadi Gubernur Bank Indonesia karena didepak DPR RI adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Purbaya saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025–2029. Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi apapun untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Purbaya pernah gagal jadi gubernur BI karena didepak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, Tirto mengamati gambar yang beredar. Gambar tersebut menampilkan Purbaya dan Puan Maharani. Tirto menemukan kejanggalan visual pada gambar tersebut. Wajah Purabaya dan Puan terlihat tidak proporsional, ekspresi wajah terlihat kaku, tidak natural, dan mata tidak fokus. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil rekayasa AI.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya gagal jadi gubernur Bank Indonesia” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas bahwa Purbaya pernah diklaim gagal untuk maju sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) pertengahan Februari 2026. Alasannya, Purbaya mengaku tidak sanggup membayar Rp900 miliar. Menurut Kompas, narasi tersebut adalah tidak benar.

Melansir Instagram Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, melalui akun tersebut Kemenkeu menegaskan bahwa narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditolak menjadi Gubernur Bank Indonesia oleh Puan Maharani karena tidak bisa menyediakan uang Rp900 miliar merupakan berita tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia dilantik pada 8 September 2025, dan Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

Baca juga:Defisit APBN Melonjak 342% di Februari, Ini Penjelasan Purbaya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya gagal menjadi Gubernur Bank Indonesia karena didepak DPR RI adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Purbaya saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025–2029. Purbaya tidak pernah terlibat dalam transaksi apapun untuk posisi Gubernur Bank Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.