Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Geloranews.com. Namun kami tidak menemukan artikel seperti dalam postingan.
Penelusuran dilanjutkan dan ada artikel yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto dan juga waktu artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai".
Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan mantan Presiden Jokowi terkait kedatangannya pada reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1980.
Artikel itu sama sekali tidak membahas terkait bebasnya Tom Lembong maupun Hasto.

Postingan artikel yang mengklaim pembebasan Tom Lembong dan Hasto karena perintah Jokowi adalah tidak benar. Faktanya judul dalam postingan artikel itu merupakan hasil editan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan tersebut tidak benar. Tautan yang disertakan mengarah pada website palsu bukan milik Bank BNI.
Bahkan dalam website tersebut kita diminta memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor Telegram. Ini merupakan indikasi penipuan, pencurian data, atau menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Selain itu, Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa Pihaknya tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun kepada Nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.
Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas Nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.
Kupon undian rejeki Wondr BNI akan tergenerate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi wondr.
Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.
"Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan klaim hadiah, sudah pasti itu penipuan," ucap Corina.

Postingan tautan pendaftaran program undian rejeki Bank BNI adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis konten itu dengan perangkat deteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2 persen.
TurnBackHoax lalu memeriksa nomor WA yang tertera dalam konten unggahan akun Facebook “Melvina Husyanti” melalui Getcontact. Hasilnya, tidak ada informasi yang berhubungan dengan Kopral Kepala (Purn.) H. Haryanto.
TurnBackHoax kemudian menelusuri akun Instagram “haryantomania_ig” milik H. Haryanto. Diketahui, pihak H. Haryanto sudah menegaskan bahwa konten bagi-bagi uang maupun meminta sumbangan yang mengatasnamakan H. Haryanto adalah hoaks.

Unggahan video berisi klaim “Kopral Kepala (Purn) H. Haryanto atau pemilik PO Haryanto bagi-bagi uang” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus Pertamina” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke dua pemberitaan.
Pertama, pemberitaan nasional.kompas.com “Menilik Posisi Ahok di Pusaran Kasus Korupsi Pertamina” yang tayang Jumat (14/3/2025). Dari berita ini diketahui kalau Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada Kamis (13/3/2025). Pemeriksaan ini dilakukan karena Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 2019 hingga 2024. Sejauh ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyatakan bahwa Ahok terlibat dalam kasus korupsi Pertamina.
Kedua, pemberitaan detik.com “Jokowi Buka Suara soal Korupsi Pertamina, Singgung Kontrol Komisaris-Direksi” yang tayang Kamis (6/3/2025). Dari berita ini diketahui kalau Jokowi mempersilakan kasus korupsi Pertamina diproses secara hukum. Ketika disinggung apakah ia sempat menaruh curiga selama 2018 hingga 2023, Jokowi menampik karena menurutnya manajemen kontrol Pertamina dipegang oleh komisaris hingga direksi yang telah dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tentang “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina”.

Unggahan video berisi klaim “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)