Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia saat ini tarif PPN berlaku sebesar 11 persen. Kemudian, pada 2025 diwacanakan akan meningkat mencapai 12 persen. Hal ini berdasarkan UU HPP dalam pasal 7 ayat 1.Berdasarkan UU PPN pasal 4 ayat 1, berikut ini objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut contoh barang kena pajak (BKP). Dilansir dari ANTARA, berikut adalah contoh objek barang yang dikenakan pajak atau PPN.

Barang Kena Pajak (BKP) berwujud

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Barang berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, bergerak, tidak bergerak, atau disentuh. Contoh dari barang berwujud yang dikenakan PPN meliputi:

Barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone. Pakaian dan barang-barang fashion. Tanah dan bangunan. Perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari. Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan. Kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk

Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud

Selain barang fisik, PPN juga dikenakan pada barang tidak berwujud atau yang tidak memiliki bentuk fisik. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Sedangkan, PPh merupakan pajak yang diberikan kepada orang pribadi ataupun suatu badan atas penghasilan yang mereka terima atau dapatkan dalam satu tahun pajak.

Dilansir dari hipajak.id, berikut perbedaan PPN dan PPh:

Objek pajak yang dikenakan PPN dikenakan terhadap setiap proses produksi atau distribusi, sementara PPh akan dikenakan pada setiap penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. PPN dibebankan kepada konsumen akhir, sementara PPh akan dikenakan langsung pada pihak yang mempunyai penghasilan. PPN terdiri dari pajak masukan dan keluaran. Sementara PPh terdiri dari beberapa jenis, misalnya: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 29. Untuk tarif potongan, PPN sebesar 10 persen, sedangkan PPh sesuai dengan jenisnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Dengan menggunakan kata kunci “Over 470 Arrested in Pampanga for Suspect Cybercrime” melalui mesin pencarian, ditemukan unggahan serupa di X dan Facebook News Watch Plus PH dengan keterangan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti “Polisi menemukan sindikat penipuan online dengan transaksi jutaan dolar di Zona Ekonomi Khusus Clark di Pampanga". Pihak berwenang menangkap lebih dari 470 karyawan termasuk delapan operator Israel di perusahaan tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dilansir dari Filipino Times, sebanyak 474 karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang menyamar sebagai perusahaan alih daya di Pampanga ditangkap oleh Polisi Nasional Filipina karena dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan jutaan dolar secara online.

Kelompok Anti-Kejahatan Siber PNP (ACG) dan Pasukan Aksi Khusus menangkap sebuah perusahaan di Berthaphil Business Park di Zona Ekonomi Khusus Clark pada 6 Juni 2018.

Pihak berwenang mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh delapan warga negara Israel telah mengoperasikan bisnis yang telah terlibat dalam transaksi keuangan online ilegal.

Laporan menyatakan bahwa transaksi penipuan perusahaan akan mencapai hingga $1 juta (sekitar P53 juta) setiap hari dan uang tersebut akan ditransfer ke beberapa rekening bank internasional di Republik Ceko, Rumania, dan Jerman.

Polisi menemukan operasi ilegal perusahaan setelah beberapa warga negara Australia dan Afrika Selatan terbang ke Filipina untuk mengeluh karena telah ditipu oleh perusahaan. Dengan demikian, video tersebut merupakan penangkapan perusahaan penipuan online di Filipina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyatakan, pihaknya tidak pernah membuka lowongan kerja melalui WhatsApp.

"Tidak pernah (membuka lowongan kerja lewat WhatsApp," kata Fadjar kepada Kompas.com Jumat (6/12/2024).

Menurut Fadjar, informasi soal lowongan kerja Pertamina diumumkan melalui media sosial resmi yang ditandai dengan centang biru.

Selain itu, informasi lowongan kerja juga terdapat di laman recruitment@pertamina.com.

"Kalau lowongan kerja tersebut tidak ada di recruitment@pertamina.com itu hoaks," kata dia.

Ada kemungkinan unggahan yang mengeklaim adanya lowongan itu merupakan modus penipuan. Waspada, jangan sembarangan mengeklik atau menuruti informasi tidak jelas di medsos.

Di laman recruitment@pertamina.com dijelaskan, Pertamina tidak pernah memungut biaya apa pun dalam proses perekrutan pekerja. 

Unggahan soal Pertamina membuka lowongan kerja melalui nomor WhatsApp pada bulan Desember 2024 adalah hoaks.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut pihaknya tidak pernah membukan lowongan kerja melalui WhatsApp.

Lowongan kerja Pertamina diumumkan melalui media sosial resmi bercentang biru atau di laman recruitment@pertamina.com.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri gambar yang diklaim sampul majalah The Economist berjudul "Apocalypse". Penelusuran dilakukan dengan mengecek ke laman majalah The Economist, economist.com.
Hasilnya tidak ditemukan sampul majalah The Economist berjudul "Apocalypse" seperti yang diunggah salah satu akun X.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dikutip dari afp.com, daftar artikel di pojok kanan atas pada gambar memang sesuai dengan sampul The Economist edisi Maret 2024 dengan judul "Inside Russia".
Gambar sampul berjudul "Apocalypse" juga tidak memiliki tanggal penerbitan. Padahal, The Economist selalu menyertakan tanggal publikasi setiap menerbitkan majalahnya.
 

Gambar yang diklaim sampul majalah The Economist berjudul "Apocalypse" ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, gambar tersebut diduga merupakan hasil rekayasa digital.