Tempo memverifikasi konten tersebut dengan analisis visual, menggunakan alat pendeteksi akal imitasi dan membandingkan dengan sumber-sumber dari media kredibel. Hasilnya, meski sejumlah warga yang mengibarkan bendera One Piece memang didatangi polisi, namun foto yang beredar tersebut hasil buatan dengan kecerdasan buatan.

Awalnya, Tempo menganalisis visual foto tersebut dan menemukan sejumlah ketidaknormalan. Kejanggalan semacam ini lazim ditemui pada konten yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan atau akal imitasi. Kejanggalan pertama, badge kuning di lengan kiri polisi, tidak dapat terbaca padahal ukurannya cukup besar. 

Kedua, topi pet dan ikat pinggang yang digunakan kedua polisi tersebut berwarna putih. Saat dicocokkan dengan jenis seragam polisi, atribut topi dan ikat pinggang putih adalah seragam satuan polisi lalu lintas. Satuan ini tidak mungkin menangani kasus-kasus di luar bidang lalu-lintas.

Tempo membandingkan konten bagian kiri dengan foto seragam polisi lalu lintas (kanan). Terlihat seragam polisi lalu lintas menggunakan topi pet dan ikat pinggang putih. (Sumber foto kanan: GridOto.com)

Kejanggalan ketiga adalah format surat dari Kepolisian RI. Tempo membandingkannya dengan contoh surat perintah penangkapan kepolisian dari Antara. Pada format yang asli, logo Polri berada di bagian tengah atas. Sedangkan pada foto yang beredar, terlihat dua logo di bagian atas dengan visual yang buram.



Setelah menganalisis visual, Tempo kemudian menggunakan aplikasi pendeteksi akal imitasi, Hive Moderation dan Was It AI. Hasil analisis Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,9 persen foto tersebut dibuat  menggunakan akal imitasi. Demikian juga dengan Was It AI yang menyatakan foto tersebut produk kecerdasan buatan.



Hasil penelusuran Tempo berikutnya, menemukan bahwa foto tersebut dibuat oleh akun Bagus Ahmad Putra. Dia membagikan foto itu ke grup ChatGPT Indonesia: Belajar AI Tools Setiap Hari pada 2 Agustus 2025 disertai dengan perintah (prompt) teks untuk menghasilkan gambar semacam itu menggunakan ChatGPT milik OpenAI.  

Polisi Datangi Warga yang Kibarkan Bendera One Piece

Bendera One Piece bergambar tengkorak yang disebut Jolly Roger lambang utama setiap kelompok bajak laut. Bendera Jolly Roger membawa makna tentang kekuatan kekuasaan, kebebasan, tekad pribadi, dan solidaritas. Banyak bajak laut One Piece menggunakan Jolly Roger sebagai simbol perjuangan melawan penindasan. Di Indonesia, warga memasang bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah

Setelah pengibaran bendera One Piece marak di sejumlah daerah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan mengingatkan masyarakat. Ia mengatakan pengibaran simbol selain bendera negara bisa berujung pidana. Budi merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang melarang pengibaran bendera Merah Putih di bawah simbol atau lambang lainnya.

Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda kepada Tempo berpendapat, pengibar bendera One Piece tak bisa dipidana. Ia justru menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga negara. Sedangkan menurut dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, undang-undang tidak melarang warga negara mengibarkan bendera bajak laut dari One Piece asalkan tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Namun, aparat keamanan kemudian mendatangi warga yang mengibarkan bendera One Piece. Dikutip dari Surya Malang, sejumlah aparat gabungan dari Polsek Kerek, Koramil hingga intel Kodim mendatangi rumah pengibar bendera One Piece di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pada Sabtu 2 Agustus 2025.

Di Batam, menurut Batam News, Polsek Sekupang mendatangi rumah warga yang mengibarkan bendera One Piece di Perumahan Cipta Village Marina pada Senin 4 Agustus.

Tips Membedakan Konten AI dan Asli

Kecanggihan teknologi kecerdasan buatan saat ini memungkinkan menghasilkan konten yang tampak realistis atau mirip dengan aslinya. Untuk membedakan konten AI dan nyata, Anda dapat melakukan cara-cara berikut:

1. Cek detail kecil

2. Lihat tampilan yang terlalu sempurna

3. Gunakan alat deteksi AI

Verifikasi Tempo menyimpulkan konten bahwa polisi mendatangi warga yang mengibarkan bendera One Piece adalah sebagian benar. Berdasarkan pemberitaan media kredibel, polisi memang mendatangi warga yang mengibarkan bendera One Piece, namun foto yang beredar hasil buatan akal imitasi (AI). Bukan diambil dari peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul sebagaimana tertulis dalam tangkapan layar tersebut.

Meskipun nama media, tanggal publikasi, dan foto yang digunakan tampak serupa, konten aslinya berbeda. Artikel yang dimaksud berasal dari laman Gelora dengan judul “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”.

Dengan demikian, judul dalam tangkapan layar yang menyebut Jokowi memerintahkan pembebasan Hasto dan Tom Lembong merupakan hasil suntingan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang memberitakan Paetongtarn Shinawatra menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan banyak dihuni maling.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun Instagram media Thailand C7hd_news pada 16 Juni 2025. 

Dalam video terdapat keterangan sebagai berikut:

Perdana Menteri menegaskan bahwa Thailand adalah negara yang bersatu dan bermartabat, serta tidak akan membiarkan pihak mana pun melakukan penindasan atau intimidasi.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa Thailand tidak mengakui kewenangan Mahkamah Internasional.

Ia menyebut komunikasi yang dilakukan Kamboja tidak profesional. Ia juga menegaskan tidak terdapat konflik atau ketegangan antara pemerintah dan pihak militer.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh C7hd_news juga dijelaskan bahwa video itu adalah momen ketika Paetongtarn menjelaskan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung pada 14–15 Juni 2025.

Pertemuan itu dilakukan usai Thailand dan Komboja terlibat konflik bersenjata yang disebabkan oleh sengketa perbatasan kedua negara.

Menurut Paetongtarn Shinawatra, dalam pertemuan itu Thailand dan Kamboja telah berhasil mencapai kesepakatan dan menerima kerangka kerja JBC, yang rinciannya telah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Namun, ia menegaskan bahwa Thailand tidak mengakui kewenangan Mahkamah Internasional dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja. 

Video Perdana Menteri Non-aktif Thailand, Paetongtarn Shinawatra menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan dihuni banyak maling merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya, Paetongtarn menjelaskan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung pada 14–15 Juni 2025.

Tidak ditemukan informasi valid Paetongtarn menyebut Indonesia sebagai negara miskin dan banyak dihuni maling.

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan pencarian terbalik Google dan pemberitaan dari media-media kredibel. Fakta menunjukkan, video tersebut bukan pemberangkatan pengungsi Palestina ke Indonesia.



Kejanggalan dalam video itu bisa ditemukan dengan pengamatan secara langsung. Terdapat perbedaan visual pesawat di bagian awal video dengan potongan video detik ke-16. Pada bagian awal saat pesawat berada di landasan pacu, pesawat berwarna putih dan terlihat nama maskapai Iran Air. Sementara saat pesawat berada di udara, terlihat warna biru pada bagian bawah dan ekor pesawat.



Tempo menelusuri foto pesawat Iran Air yang tampak pada bagian awal video. Foto tersebut identik dengan publikasi dari BBC edisi 13 Januari 2017. Foto tersebut menunjukkan saat Iran berhasil mendatangkan pesawat Airbus pertama yang mereka beli dari negara Barat di tengah blokade ekonomi yang dialami.   

Sementara pesawat berekor biru muda yang muncul mulai detik ke-16, sesungguhnya merupakan video promosi pesawat Boeing 737 Max 8. Video ini pernah ditayangkan oleh Kumparan.



Boeing diproduksi perusahaan Amerika Serikat yang sering digunakan untuk penerbangan komersial, termasuk di Indonesia. Boeing seri 737 Max tersebut  pernah dilarang beroperasi di Indonesia pada Maret 2019. Namun, larangan itu dicabut Kementerian Perhubungan pada Desember 2021. 

Tidak Ada Pengungsian Warga Palestina ke Indonesia

Konten ini beredar setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto pernah melontarkan pernyataan kontroversial pada 16 April 2025. Ia menyatakan akan mengevakuasi seribu warga Gaza agar mendapatkan tempat yang layak setelah genosida dari Israel. 

Dilansir Tempo 19 Juli 2025, Direktur badan intelijen Israel, Mossad, David Barnea, dikabarkan meminta AS untuk melobi pemerintah Indonesia, Ethiopia, dan Libya agar mau menerima pengungsi Palestina.  

Namun gagasan Prabowo tersebut menuai pro-kontra. Dikutip dari laman Universitas Gajah Mada, Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, menyatakan gagasan tersebut harus dipikirkan secara matang. Sebab Indonesia harus mempertimbangkan jumlah pengungsi, permasalahan kondisi fisik dan mental pengungsi, biaya yang dikeluarkan, tempat yang belum disiapkan, serta beberapa hal teknis untuk membawa pengungsi ke Indonesia. 

Siti menyarankan, daripada menerima pengungsi, Indonesia dapat meningkatkan jumlah kontribusi kepada lembaga yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine in the Near East). 

Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih mendorong Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga untuk bersedia menerima pengungsi dari warga Gaza. Pasalnya, dari segi etnis, budaya, dan bahasa, sedikit memiliki memiliki kemiripan dan kesamaan. Bahkan jarak yang dekat antar kedua negara ini secara teknik akan lebih mudah dibandingkan dikirim ke Indonesia.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel. 

Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, kata Anwar, Israel bisa menempatkan warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pemberangkatan pengungsi Palestina untuk dibawa ke Indonesia adalah klaim yang keliru.