Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek video yang beredar menggunakan tools yang dapat mendeteksi konten deepfake.

Pertama, tools Deepware yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Zemana.

Pemindaian Deepware mencurigai adanya campur tangan kecerdasan buatan dari video yang beredar.

Hasil pengidentifikasiannya menunjukkan, video WNA marah atas pertambangan di Raja Ampat memiliki probabilitas 78 persen merupakan deepfake.

Deepware Tangkapan layar Deepware mengidentifikasi video bule marah atas pertambangan di Raja Ampat memiliki probabilitas 78 persen sebagai deepfake.

Tools lainnya, yakni Hive Moderation juga menunjukkan kecenderungan campur tangan akal imitasi pada video tersebut.

Hasil pengidentifikasiannya menunjukkan, video itu memiliki probabilitas 97 persen dihasilkan oleh AI.

Video WNA marah kepada Pemerintah Indonesia karena pertambangan di Raja Ampat merupakan konten manipulatif. Video tersebut merupakan deepfake.

 Deepware dan Hive Moderation mengidentifikasinya sebagai konten yang dihasilkan oleh AI.

Cek Fakta Liputan6.com mendapai klaim link pendaftaran rekrutmen SKK Migas dan Petronas Indonesia, penelusuran mengarah pada artikel berujudul "Awas Penipuan Rekrutmen Bersama SKK Migas dan KKKS, Perhatikan Hal Ini untuk Hindarinya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 8 Juni 2025.
Dalam artikel situs Liputan6.com, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengimbau masyarakat, untuk mewaspadai informasi pendaftaran rekrutmen bersama SKK Migas dan KKKS 2025. Pasalnya menjadi modus penipuan yang bisa merugikan.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Surodipuro mengatakan, saat ini marak terjadinya penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait lowongan kerja di lingkungan hulu migas.
"Perlu adanya kesadaran dan ketelitian terhadap informasi," kata Hudi, dikutip dari akun Instagram @skkmigasofficial, Minggu (8/6/2025).
Dia pun menyebutkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika mendapat informasi terkait lowongan kerja SKK Migas, yaitu pastikan hanya mengakses informasi rekrutmen melalui portal resmi rekrutmen bersama hulu migas di jobs.talentics.id/skk-migas dan informasi di kanal resmi SKK Migas.
"Hati-hati dan perhatikan nama perusahaan pembuka lowongan, jadwal rekrutmen dan prosedur pendaftaran dengan seksama," tutur Hudi dalam unggahan tersebut.
SKK Migas dan KKKS tidak pernah meminta biaya apapun dalam bentuk apapun dalam proses rekrutmen. Serta, tidak meyebarkan informasi lowongan kerja yang tidak dan belum terferifikasi pada rekrutmen bersama hulu migas.
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"? PERHATIAN! Waspada Modus Penipuan Lowongan Pekerjaan ?
Sobat Migas, belakangan marak banget modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan di sektor hulu migas. Yuk, kita sama-sama lebih waspada dan teliti!
Bagikan informasi ini ke teman, keluarga, dan rekan kerja agar semakin banyak yang terhindar dari penipuan, ya! ⚠️"

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran rekrutmen SKK Migas dan Petronas Indonesia tidak benar.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Surodipuro mengatakan, saat ini marak terjadinya penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait lowongan kerja di lingkungan hulu migas.
Informasi rekrutmen melalui portal resmi rekrutmen bersama hulu migas di jobs.talentics.id/skk-migas

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pejalan kaki kini bisa kena tilang ETLE. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pejalan kaki tilang ETLE" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Viral Pejalan Kaki Bisa Kena ETLE, Ini Penjelasan Polisi" yang dimuat Liputan6.com pada 27 Mei 2025.
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial pejalan kaki dapat dikenai tilang elektronik alias ETLE. Kabar tersebut sontak menjadi buah bibir di jagat masyarakat.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin membantah kabar tersebut. Dia menjelaskan ETLE hanya bersifat merekam kondisi pejalan kaki melalui kamera, dan hanya memotret pengendara yang melanggar lalu lintas.
"ETLE hanya bisa menggambarkan tentang situasi jalan semua yang beraktivitas di jalan dan meng-capture pelanggaran kendaraan bermotor, selain dari itu belum," kata Komarudin, dikutip Selasa (27/5/2025).
Mengenai aturan tersebut, kata Komarudin sudah dijelaskan pada Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki.
Dalam pasal tersebut disebutkan:
Pasal 131
1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
Pasal 132
Pejalan kaki wajib:
1. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.
Jika melanggar ketentuan itu, pejalan kaki dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 275 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 275
1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 

Kabar tentang pejalan kaki kini bisa kena tilang ETLE ternyata telah diklarifikasi pihak Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menjelaskan, ETLE hanya bersifat merekam kondisi pejalan kaki melalui kamera, dan hanya memotret pengendara yang melanggar lalu lintas.

Tempo memverifikasi video itu menggunakan pencarian gambar terbalik dari Google dan menelusuri pemberitaan kredibel. Hasilnya, belum ditemukan sumber kredibel yang dapat diverifikasi secara mandiri. Hingga saat ini, krisis air masih melanda penduduk Gaza setelah Israel memblokade bantuan kemanusian.



Video yang beredar tersebut bersumber dari akun Instagram thelastturtle, milik seorang pendukung kemerdekaan Palestina bernama Yahya. Selain itu, video juga diunggah oleh akun Twitter media asal Yordania, Royanews.tv, pada 10 Juni 2025. 

Media tersebut menyampaikan informasi yang sama dengan narasi yang beredar. Namun, belum ada informasi lebih rinci di mana kejadian itu berlangsung. Juga tidak ada keterangan peristiwa alam yang melatarbelakangi bagaimana air keluar dari saluran pembuangan.

Tempo menerjemahkan suara narator dalam video yang berbahasa Arab ke Indonesia dengan bantuan Google Translate. Hasilnya, “Tentu saja, pasokan air di Gaza utara terputus sama sekali. Maha Suci Allah, dari mata air mana air itu keluar asalkan bersih. Mereka mencuci lingkungan sekitar dari mata air ini dan mengambil air darinya serta meminumnya juga. Anda lihat bagaimana kesehatan menjadi lebih baik dari mata air ini, airnya keluar, Maha Suci Allah, airnya keluar bersih karena tidak ada yang mengisinya dan menguras airnya.”

Krisis Air di Gaza

Sejak Maret 2025, militer Israel memutus aliran listrik dan menyerang perusahaan penyalur air bersih, sebagaimana dilaporkan situs independen 972 Magazine. Menurut situs tersebut, Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan, tentara Israel telah menghancurkan 719 sumur air. Hal itu menyebabkan lebih dari setengah juta orang yang sebelumnya mendapat aliran air sejak November 2024, kini harus kehilangan akses terhadap air bersih. 

PBB memperkirakan 1,8 juta orang termasuk anak-anak di Gaza sangat membutuhkan bantuan air, keperluan sanitasi dan kebersihan. Unicef memperkirakan hanya satu dari sepuluh orang di Gaza yang berhasil mendapatkan air untuk kebutuhan hidupnya.

Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Muhannad Hadi, menyerukan penyaluran bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Melalui dokumenter yang dibuat oleh media Al Jazeera, penghancuran terhadap infrastruktur air di Gaza bahkan terjadi sebelum blokade terjadi. Pada Oktober 2023, saat tim dokumenter menelusuri Gaza, sebagian besar infrastruktur air yang tersisa di Gaza telah rusak atau hancur. 

Pemutusan pasokan air eksternal oleh Israel dan penghancuran sistematis fasilitas air telah mengurangi jumlah air yang tersedia bagi warga Palestina di Gaza hingga hanya 2 liter per orang per hari. Penyakit yang ditularkan melalui air menyebar luas di komunitas-komunitas tersebut. Penghancuran terhadap infrastruktur air merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan air jernih yang keluar dari celah penutup saluran air di Gaza utara, adalah belum ada bukti.