Tempo memverifikasi konten dengan klaim kebangkrutan Indonesia itu menggunakan pencarian gambar terbalik, menelusuri pemberitaan kredibel dan wawancara pakar ekonomi. Hasilnya, ASEAN tidak pernah mempublikasikan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut karena utang pada 2030.

Pria berkacamata dalam foto itu adalah Dong He, Kepala Ekonom di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau disingkat AMRO. Saat itu, ia hadir dalam konferensi pers bertajuk ASEAN+3 Regional Economic Outlook - July 2025 Update.

Video konferensi pers tersebut, ditayangkan ulang di YouTube 23 Juli 2025 bersama Kepala Kelompok dan Kepala Ekonom AMRO, Allen Ng.



AMRO adalah sebuah lembaga riset regional yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN ditambah Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada 2011 oleh para menteri keuangan masing-masing negara. Lembaga ini bertugas mengawasi ekonomi makro regional, memantau dan menganalisis perkembangan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan serta mendukung kerja sama keuangan regional. 

Dalam konferensi pers sepanjang 48 menit itu, ekonom AMRO tidak menyebutkan mengenai utang Indonesia. Satu-satunya pertanyaan mengenai Indonesia yang muncul dari jurnalis ialah soal dampak kesepakatan penurunan tarif dengan AS dari 32 persen ke 19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada menit ke-30:20 hingga 33:23, Dong He menjawab bahwa konsultasi AMRO baru-baru ini dengan Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian benar-benar berjalan sangat baik karena didorong oleh permintaan domestik.

AMRO juga membantah narasi tersebut melalui klarifikasi resmi yang diunggah di situsnya. Mereka menyatakan bahwa dalam Laporan Konsultasi Tahunan AMRO 2025, pihaknya tidak membuat pernyataan semacam “Indonesia bisa kolaps pada tahun 2030” atau membandingkannya dengan krisis utang Sri Lanka pada tahun 2022.

“Meskipun kami memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029 apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut, kami tidak memproyeksikan akan terjadinya kolaps maupun mengindikasikan akan adanya krisis di Indonesia,” tulis keterangan resmi tersebut.

Sebaliknya, AMRO memberikan apresiasi kepada otoritas yang telah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati dan disiplin, serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko peningkatan utang di tengah situasi eksternal yang menantang. 

AMRO juga memproyeksikan bahwa keberlanjutan utang Indonesia jangka menengah akan tetap kuat, dengan rasio utang diperkirakan tetap jauh di bawah aturan fiskal sebesar 60 persen dari PDB, dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN.

Krisis Ekonomi Penyebab Sri Lanka Bangkrut

Dilansir Tempo, Sri Lanka berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya sejak merdeka tahun 1948, setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting sekalipun. Pada Rabu 22 Juni 2022, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengakui ekonomi negaranya runtuh setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik.

Negara Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan. Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor, bahkan untuk uang tunai, karena hutang yang besar dari perusahaan minyaknya, Ceylon Petroleum Corporation. Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang bersedia menyediakan bahan bakar untuk Sri Lanka, bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai.

Sejumlah pakar menilai krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka tidak akan menular ke Indonesia walaupun rasio utangnya mirip dan tantangan global makin berat. Rasio utang bukan indikator satu-satunya perekonomian makro suatu negara, sebab negara lain di kawasan ASEAN juga memiliki rasio utang lebih besar daripada Indonesia. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menyebut, Malaysia memiliki rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 69,50 persen pada kuartal keempat tahun 2024, Singapura sebesar 44,30 persen, bahkan Jepang mencapai 261,3 persen.

“Jadi meskipun sama-sama rasio utang 42 persen, bukan berarti sama dengan Sri Lanka. Karakteristik ekonominya berbeda,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2025.

Menurutnya, Indonesia memiliki surplus perdagangan dan surplus dalam neraca modalnya yang berkontribusi pada cadangan devisa. Selain itu, Pemerintah Indonesia mempertahankan surplus neraca primer sehingga pendapatan melebihi pengeluaran tidak termasuk pembayaran utang. Neraca pembayaran Indonesia juga secara keseluruhan tetap positif. 

“Rasio ekspor terhadap utang Indonesia sekitar 60 persen, yang berarti sebagian besar pendapatan ekspor digunakan untuk membayar utang. Ini masih baik untuk konteks negara berkembang,” katanya.

Sebaliknya Sri Lanka, kekurangan sumber daya, mengalami defisit perdagangan, dan menderita defisit ganda (twin deficit), yakni defisit neraca berjalan dan defisit anggaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah Sri Lanka melebihi pendapatannya. Kepercayaan investor terhadap Sri Lanka pun rendah, yang kemudian menyebabkan kurangnya investasi.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan Sri Lanka, meski harus melakukan manajemen utang. “Intinya jika mau menaikkan rasio utang terhadap PDB, harus diimbangi dengan penerimaan pajak. Alokasi utang juga harus untuk hal yang produktif,” ujarnya.

Dilansir dari kertas penelitian INDEF, disiplin fiskal sangat penting untuk mengelola keberlanjutan utang Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB, dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60 persen. Sejak krisis moneter Asia tahun 1998, defisit anggaran negara Indonesia tidak pernah lebih dari 3 persen PDB. Bahkan pada saat krisis 1998, defisit anggaran negara berada pada angka -1,69 persen PDB. 

Namun, total rasio utang pemerintah terhadap PDB sempat berada di atas 60 persen PDB, terutama menjelang tahun 2003. Pada tahun 2000 rasio total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 87,43 persen akibat kebutuhan utang untuk pemulihan krisis moneter. Kondisi itu berlanjut pada tahun 2001 dan 2002, di mana rasio total utang pemerintah terhadap PDB masing-masing sebesar 73,7 persen dan 62,33 persen. 

Pada tahun 2003, rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan hingga di bawah 60 persen, tepatnya di angka 55,64 persen. Ambang batas disiplin fiskal dilonggarkan akibat pandemi Covid-19.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Indonesia diprediksi runtuh oleh ASEAN pada 2030 seperti Sri Lanka adalah keliru.

Lembaga riset regional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) tidak menyebutkan narasi itu, baik dalam press briefing maupun Laporan Konsultasi Tahunan 2025. Perekonomian Indonesia juga dinilai sejumlah ekonom masih baik, meskipun memiliki rasio utang sebesar 42 persen terhadap PDB serupa dengan Sri Lanka.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.
Meski Korea Utara terkenal dengan tindakan tegas atas pengaruh asing yang menyasar rakyatnya, tidak ditemukan laporan mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pendukung paham zionisme.
Terkait hubungan dengan Israel, Korea Utara tidak secara gamblang menentang Israel. Meskipun melalui media resmi yang dimiliki negara, yakni kcnawatch.org, Korea Utara mengkritik serangan Israel ke Gaza serta pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait isu tersebut.
Melansir Al Jazeera, Trump bahkan disebut sebagai perampok. Namun, tidak ada pernyataan dari pemerintah Korea Utara yang menyebut bahwa Israel merupakan negara Ilegal.

Unggahan berisi klaim “Korea Utara hukum mati pendukung zionis, nyatakan Israel negara Ilegal” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,5 persen.

TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “rudal iran meluncur dari bawah tanah menyerang Israel” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan rekaman asli atau sumber kredibel yang mendukung klaim.

Unggahan video berisi “rudal Iran meluncur dari bawah tanah untuk menyerang Israel” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video berdurasi 11 menit 28 detik itu dari awal hingga akhir. Diketahui, tidak ada pernyataan FIFA yang memberi sanksi kepada Vietnam setelah melawan Indonesia di laga final Piala AFF U-23 2025. Narator dalam video hanya menyampaikan situasi pertandingan Indonesia dan Vietnam saat final Piala AFF U-23 2025.
TurnBackHoax kemudian menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “FIFA beri sanksi ke Vietnam setelah laga final Piala AFF U-23 2025” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari berbagai sumber yang kredibel.
TurnBackHoax selanjutnya mencoba menelusuri potongan video di detik 53 yang menampilkan Presiden FIFA, Gianni Infantino dalam unggahan di atas menggunakan Google Reverse Image. Hasilnya, video tersebut mengarah ke unggahan kanal Youtube Sky News tahun 2023 berjudul “Women’ World Cup: ‘Women should decide on women’s football- not men, says FIFA boss’”.
Sementara itu, TurnBackHoax juga menelusuri Instagram resmi ASEAN Football Federation (AFF) “aff_aseanfootball“. Tidak ada informasi terkait sanksi untuk Vietnam sebagaimana klaim di atas. Di Instagram resmi AFF, justru terdapat unggahan untuk menyatakan kemenangan Timnas Vietnam sebagai juara Piala AFF U-23 2025.

Unggahan berisi klaim “FIFA sanksi Vietnam usai laga final Piala AFF U-23 2025” merupakan konten palsu (fabricated content).