Berdasarkan penelusuran ANTARA, video dalam unggahan tersebut video uang dalam koper tersebut serupa dengan unggahan YouTube Kejaksaan RI yang berjudul “PENYITAAN UANG TUNAI SENILAI RP372 MILIAR DALAM PERKARA PT DUTA PALMA KORPORASI” yang diunggah pada 2 Oktober 2024.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan tindak pidana asal korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun penggeledahan dilakukan pada Selasa 1 Oktober 2024 di Menara Palma Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Asset Pacific. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan barang bukti elektronik dan sembilan koper berisikan sejumlah uang tunai rupiah dan dolar singapura yang tersimpan di dalam brankas di ruang bawah tanah sebesar Rp63,7 miliar yang terdiri dari Rp40 miliar dan dua juta dolar Singapura, atau bila dirupiahkan senilai Rp23,7 miliar..

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sehingga, video yang menarasikan Kejagung sita aset Kaesang dari kasus dugaan korupsi impor gula Tom Lembong merupakan keliru atau hoaks.

Klaim : Kejagung sita aset Kaesang terkait kasus dugaan korupsi impor gula

Rating : Hoaks

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada narasi Presiden Prabowo akan membubarkan DPR jika tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Diketahui, anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tinggal menunggu keputusan politik dari masing-masing partai di parlemen.

“Ketika Pemerintah sebagai salah satu yang diberi kewenangan membuat hukum sudah menyampaikan kepada parlemen, maka tinggal menunggu keputusan politik dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Jadi kita tinggal tunggu saja,” kata Bamsoet, dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya (15/4), Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa RUU tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut. Terlebih, Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan sebelumnya.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Dia pun menyebut Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat di bio akun. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Koperasi Desa Merah Putih (kopdesmerahputih.kop.id). Warganet justru diminta menuliskan nama, asal provinsi, dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.
Tidak ada informasi terkait pendaftaran pegawai dalam laman resmi Koperasi Desa Merah Putih. Turnbackhoax kemudian menelusuri akun Instagram Kementerian Koperasi Republik Indonesia “kemenkop”. Diketahui, kementerian telah membantah kabar rekrutmen.
“Baru-baru ini beredar informasi hoaks terkait rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di media sosial. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR. Pastikan SobatKop selalu mendapatkan informasi yang valid dari sumber resmi kami,” tulis kementerian pada Senin (24/3/2025).
Kemenkop meminta masyarakat selalu mengecek informasi di sumber resmi, yakni:
laman kop.go.id
Instagram “kemenkop”
Facebook “Kementerian Koperasi”

Unggahan berisi tautan “rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan unggahan resmi di Instagram Korlantas Polri, informasi tentang pembuatan SIM gratis dan SIM seumur hidup dipastikan hoaks. Korlantas Polri menegaskan bahwa SIM tidak berlaku seumur hidup, mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam aturan tersebut, SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi, identitas lengkap pengemudi, serta data registrasi yang dapat digunakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Sementara itu, ketentuan tarif pembuatan SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 1 huruf a, b, dan Pasal 8.

Rincian biaya pembuatan dan perpanjangan SIM tahun 2025 selengkapnya di sini.

Tautan dalam akun TikTok tersebut juga mengarah ke grup Telegram dengan nama “Bantuan SIM & pemutihan pajak 2025”. Waspada tautan tersebut merupakan tautan phising. Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan online yang bertujuan mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun atau informasi keuangan, dengan cara menipu korban.

Klaim : Pembuatan SIM gratis 2025

Rating : Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025