Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan mengkonversinya ke bentuk audio untuk dianalisa dengan alat pendeteksi AI dari Hive Moderation dan ElevenLabs. Hasilnya, audio dalam video itu merupakan rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

TurnBackHoax kemudian menelusuri video tersebut dengan Google Lens. Hasilnya, ditemukan video YouTube yang menampilkan dokter Tirta sedang menjelaskan tentang Chat GPT yang dapat menjadi tools marketing dan konsultan tambahan.

Untuk mencari video yang serupa, TurnBackHoax memasukkan kata kunci “dr. Tirta: Chat GPT another marketing and consultant tools” di kolom pencarian YouTube. Hasil pencarian mengarah ke video “SG KU-4078 : dr. Tirtha Mandira Hudhi, M.B.A.” yang diunggah kanal Institut Teknologi Bandung (ITB) pada September 2024. Tidak ada pembicaraan tentang “ritual air” atau metode penurunan berat badan dalam video itu.

Video dokter Tirta menyampaikan “ritual air sebelum tidur ini membakar 5 kg dalam 3 hari” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar dalam video unggahan akun TikTok “bantuan_bansos42” dengan Google Lens. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan detik.com “Prabowo Ajak Semua Berani Perbaiki Diri: Terlalu Banyak Kebocoran-Korupsi” yang dipublikasikan Oktober 2024. Konteks asli foto adalah momen Prabowo menyampaikan pidato awal masa jabatan Presiden 2024—2029.

TurnBackHoax mencari dokumentasi utuh pidato tersebut di YouTube, salah satunya ditayangkan di kanal METRO TV dalam video “[FULL] – PIDATO PERDANA PRABOWO SUBIANTO MENJADI PRESIDEN RI”.

Dari pengamatan TurnBackHoax, video unggahan akun TikTok “bantuan_bansos42” berasal dari potongan di durasi 28:16—28:34. Presiden Prabowo saat itu menekankan agar subsidi dan bantuan dari pemerintah harus tepat tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Presiden tidak menyebut bantuan sosial terdapat dalam setiap KTP-el yang didaftarkan melalui tautan tertentu.

TurnBackHoax mencoba mengunjungi tautan yang tertera pada bio akun TikTok “bantuan_bansos42”. Tautan mengarah pada laman formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, kode OTP dari Telegram, hingga kata sandi.

Unggahan berisi narasi beserta tautan “pencairan bansos Presiden Prabowo” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengusut asal-usul cuplikan dua video tersebut lewat Yandex Image. Penelusuran atas unggahan akun TikTok “pramono.anung0” mengarah ke artikel setkab.go.id “Peringatan HANI 2022, Pramono Anung: Mari Bersama Perangi Narkoba” tayang Juni 2022.

Sementara itu, unggahan akun TikTok “pramonoanung1” mengarah ke artikel setkab.go.id “Seskab Pramono Anung: Idulfitri Itu Persatukan Secara Emosional Keluarga, Tetangga, dan Masyarakat” tayang Juni 2019. Konteks asli kedua artikel sama sekali tak ada hubungannya dengan Pramono Anung dan Pilkada Jakarta.

Dari pengamatan TurnBackHoax, audio dari kedua unggahan cukup identik. TurnBackHoax lalu mengunduh salah satunya, mengkonversinya dalam bentuk audio, dan mengunggahnya ke alat pendeteksi AI elevenlabs.io.

Diketahui, audio unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), kemungkinan atau probabilitasnya mencapai 96%.

Video berisi narasi “Pramono Anung akan transfer Rp20 juta setelah menang Pilkada Jakarta” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta Kompas.com.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi sejarawan Asvi Warman Adam. Asvi mengaku tidak familiar dengan pernyataan Bung Karno seperti yang dibagikan di Instagram tersebut.

Menurut Asvi, dalam hoaks atau rekayasa sejarah, biasanya frasa yang benar digabung-gabungkan.

“Misalnya, Bung Karno pernah mengatakan ‘tanah air yang diperjuangkan dengan darah’. Bung Karno juga pernah berpidato agar bangsa kita jangan jadi bangsa kuli. Namun, istilah yang digunakan kuli, bukan babu,” kata Asvi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Asvi mengatakan, pada periode 1950-an memang ada program Benteng yang membatasi warga negara asing (WNA) China berdagang di desa. Aturan itu berlaku untuk WNA, bukan warga negara Indonesia (WNI). Tetapi aturan itu dikeluarkan oleh Mr As’at, bukan oleh Soekarno.

Adapun aturan yang juga dianggap kontroversial karena bernuansa diskriminasi adalah ketika Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan. Larangan itu dibuat untuk mengatur agar warga negara asing tidak membuka usaha kecil di wilayah Indonesia.

Sebagian besar pedagang yang dimaksud saat itu adalah yang berkewarganegaraan China, sehingga banyak yang menganggap aturan itu mengincar masyarakat Tionghoa.

Unggahan berisi narasi “alasan Bung Karno batasi pengusaha China agar masyarakat tidak menjadi babu di negara sendiri” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)